Keselamatan Warga Jadi Prioritas Utama Penanganan Banjir Jabodetabek, DPR: Pemerintah Harusnya Gerak Cepat

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 05 Maret 2025
Keselamatan Warga Jadi Prioritas Utama Penanganan Banjir Jabodetabek, DPR: Pemerintah Harusnya Gerak Cepat

Banjir akibat luapan Kali Cikeas dan Cileungsi Bogor

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Ribuan jiwa masih terdampak banjir Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menilai, pemerintah harus mengutamakan gerak cepat operasi penyelamatan masyarakat yang terdampak banjir.

“Utamakan operasi penyelamatan masyarakat. Pemda harus tanggap dan sigap membantu warganya yang terdampak banjir,” kata Cucun kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/3).

Selain itu, ia juga meminta agar petugas gabungan memastikan evakuasi terus dilakukan secara menyeluruh.

Baca juga:

85 RT dan 2 Ruas Jalan di Jakarta Masih Terendam Banjir, Ribuan Warga Mengungsi

“Pastikan semua warga yang terjebak banjir untuk segera dievakuasi. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” ungkapnya.

Cucun meminta semua daerah yang warganya terdampak banjir menyiapkan posko-posko pengungsian yang layak, termasuk fasilitas bagi anak, ibu hamil atau menyusui, dan lansia.

Pemda dan BNPB perlu juga memastikan agar warga yang masih bertahan di rumahnya yang kebanjiran untuk tetap mendapatkan bantuan dan jaminan keamanan serta kenyamanan.

“Apalagi mayoritas warga kini tengah menjalani ibadah puasa,” tutur politikus PKB ini.

Baca juga:

Banjir Surut, Bikers Sudah Bisa Kembali Lewat Jembatan Kuning Penghubung Jaksel-Jaktim

Ia juga menekankan, penanggulangan cuaca ekstrem perlu dilakukan secara berkala. Terlebih, BMKG memprediksi curah hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi hingga 11 Maret 2025 di sejumlah wilayah Indonesia.

“Pemerintah daerah harus bersiap dan mewaspadai dampak bencana banjir di wilayahnya masing-masing,” tutur Cucun.

Diketahui, banjir merendam sejumlah wilayah Jabodetabek pada Selasa (4/3) imbas hujan lebat yang mengguyur sejak Senin (3/3). Sementara di Jakarta, berdasarkan data pada Selasa (4/3) malam, ada 119 RT yang terendam.

Tersebar 15 RT di Jakarta Barat, dua RT di Jakarta Pusat, 46 RT di Jakarta Selatan dan 56 RT di Jakarta Timur. Ketinggian air bervariasi mulai 30 cm hingga di atas 3 meter. Banjir juga merendam dua jalan di Puri Kembangan, Jakarta Barat dan Cilandak, Jakarta Selatan.

Selain itu, banjir juga dilaporkan terjadi di Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, hingga Kota Tangerang Selatan. (knu)

#Banjir Jakarta #Hujan Deras #Cuaca Ekstrem #DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal
Mufti juga menyinggung kebijakan etanol yang ia sebut membingungkan dan kontraproduktif
Angga Yudha Pratama - 6 menit lalu
Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal
Indonesia
Pemerintah Diharap Prioritaskan Kembali Program Pembangunan Rusun Pesantren di RAPBN 2026
Sudjatmiko juga mendesak Kementerian Perhubungan untuk lebih proaktif dalam meningkatkan fasilitas transportasi publik
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 16 menit lalu
Pemerintah Diharap Prioritaskan Kembali Program Pembangunan Rusun Pesantren di RAPBN 2026
Indonesia
BPJPH dan BPOM Didesak Usut Tuntas Status Kehalalan Ompreng Program MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi
Berdasar UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), BPJPH memiliki wewenang mengawasi produk yang dikonsumsi masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
BPJPH dan BPOM Didesak Usut Tuntas Status Kehalalan Ompreng Program MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi
Indonesia
Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Bisa Penuhi Poin Penting Visi Astacita, Dorong Kemandirian Ekonomi Hingga Berantas Kemiskinan
Nevi melihat ini sebagai peluang besar untuk memperkuat koperasi sebagai pilar utama ekonomi bangsa
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Bisa Penuhi Poin Penting Visi Astacita, Dorong Kemandirian Ekonomi Hingga Berantas Kemiskinan
Indonesia
DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA
Setelah menerima masukan dari masyarakat, Komisi III akan melanjutkan proses selanjutnya
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA
Indonesia
Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan
Pengawasan yang ketat dan transparan akan mencegah terjadinya praktik curang
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan
Indonesia
BEM Mahasiswa Kembali Geruduk MPR/DPR Besok, Tagih Janji Pemerintah soal 17+8 Tuntutan Rakyat
BEM mahasiswa kembali geruduk MPR/DPR besok. Mereka akan menagih janji mahasiswa soal 17+8 tuntutan rakyat.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
BEM Mahasiswa Kembali Geruduk MPR/DPR Besok, Tagih Janji Pemerintah soal 17+8 Tuntutan Rakyat
Indonesia
Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum
Pakar hukum menyoroti soal keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset. Rektor Universitas Dharma Indonesia, Agus Prihartono mengatakan, RUU tersebut bisa menutup celah hukum.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum
Indonesia
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Momentum saat ini tepat untuk menyempurnakan substansi RUU tersebut, agar penyusunan norma hukum dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Indonesia
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
DPR RI juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, meliputi biaya listrik, biaya jasa telpon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
Bagikan