Keselamatan Warga Jadi Prioritas Utama Penanganan Banjir Jabodetabek, DPR: Pemerintah Harusnya Gerak Cepat

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 05 Maret 2025
Keselamatan Warga Jadi Prioritas Utama Penanganan Banjir Jabodetabek, DPR: Pemerintah Harusnya Gerak Cepat

Banjir akibat luapan Kali Cikeas dan Cileungsi Bogor

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ribuan jiwa masih terdampak banjir Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menilai, pemerintah harus mengutamakan gerak cepat operasi penyelamatan masyarakat yang terdampak banjir.

“Utamakan operasi penyelamatan masyarakat. Pemda harus tanggap dan sigap membantu warganya yang terdampak banjir,” kata Cucun kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/3).

Selain itu, ia juga meminta agar petugas gabungan memastikan evakuasi terus dilakukan secara menyeluruh.

Baca juga:

85 RT dan 2 Ruas Jalan di Jakarta Masih Terendam Banjir, Ribuan Warga Mengungsi

“Pastikan semua warga yang terjebak banjir untuk segera dievakuasi. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” ungkapnya.

Cucun meminta semua daerah yang warganya terdampak banjir menyiapkan posko-posko pengungsian yang layak, termasuk fasilitas bagi anak, ibu hamil atau menyusui, dan lansia.

Pemda dan BNPB perlu juga memastikan agar warga yang masih bertahan di rumahnya yang kebanjiran untuk tetap mendapatkan bantuan dan jaminan keamanan serta kenyamanan.

“Apalagi mayoritas warga kini tengah menjalani ibadah puasa,” tutur politikus PKB ini.

Baca juga:

Banjir Surut, Bikers Sudah Bisa Kembali Lewat Jembatan Kuning Penghubung Jaksel-Jaktim

Ia juga menekankan, penanggulangan cuaca ekstrem perlu dilakukan secara berkala. Terlebih, BMKG memprediksi curah hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi hingga 11 Maret 2025 di sejumlah wilayah Indonesia.

“Pemerintah daerah harus bersiap dan mewaspadai dampak bencana banjir di wilayahnya masing-masing,” tutur Cucun.

Diketahui, banjir merendam sejumlah wilayah Jabodetabek pada Selasa (4/3) imbas hujan lebat yang mengguyur sejak Senin (3/3). Sementara di Jakarta, berdasarkan data pada Selasa (4/3) malam, ada 119 RT yang terendam.

Tersebar 15 RT di Jakarta Barat, dua RT di Jakarta Pusat, 46 RT di Jakarta Selatan dan 56 RT di Jakarta Timur. Ketinggian air bervariasi mulai 30 cm hingga di atas 3 meter. Banjir juga merendam dua jalan di Puri Kembangan, Jakarta Barat dan Cilandak, Jakarta Selatan.

Selain itu, banjir juga dilaporkan terjadi di Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, hingga Kota Tangerang Selatan. (knu)

#Banjir Jakarta #Hujan Deras #Cuaca Ekstrem #DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Hadapi Cuaca Ekstrem, PAM Jaya Salurkan 100 Unit Water Purifier ke Fasilitas Umum Jakarta
Dari halte hingga rumah ibadah, PAM Jaya ingin warga Jakarta mudah mendapatkan air siap minum yang aman di berbagai titik aktivitas.
Ananda Dimas Prasetya - 23 menit lalu
Hadapi Cuaca Ekstrem, PAM Jaya Salurkan 100 Unit Water Purifier ke Fasilitas Umum Jakarta
Indonesia
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Usman menekankan perlunya pengawasan yang ketat untuk memastikan implementasi penurunan HET di lapangan berjalan tanpa penyimpangan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Unggahan tersebut terbilang populer dengan lebih dari 12.400 tanda suka dan 2.400 komentar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Indonesia
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Prinsip utama adalah mendukung kebijakan pendidikan yang mampu meningkatkan daya saing global
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Indonesia
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Penting untuk dipastikan bahwa pengajaran bahasa Portugis, sama seperti bahasa asing lainnya, memiliki landasan dan tujuan yang kuat
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Indonesia
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Penyelesaian konflik antara warga dan pengembang harus berpegangan pada tiga prinsip utama hukum
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Indonesia
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
Jika terbukti ada pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan perlindungan konsumen, ia mendesak agar langkah tegas segera diambil.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus tepat guna dan tepat sasaran
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Indonesia
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Gaji yang tinggi tidak boleh menjadi satu-satunya jaminan moral
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Bagikan