Andika Pratama
MerahPutih.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, masih tak habis pikir dengan anggapan dirinya kerap menekan Presiden Joko Widodo.
Megawati mengatakan, hal- hal yang disampaikannya dalam banyak kesempatan, hanya menyampaikan yang benar. Ia menyayangkan hal tersebut justru banyak disalahartikan oleh banyak orang seperti 'mengamuk'.
Baca Juga
Hal itu disampaikan Megawati menjawab pertanyaan mengenai apakah dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP, Presiden Jokowi diminta untuk 'tegak lurus' terhadap perintah partai.
Megawati menegaskan, bahwa dirinya tidak pernah ada pada posisi ataupun sedikitpun menekan Presiden. Megawati menyiratkan bahwa dirinya tak punya kekuatan untuk menekan presiden.
"Pikirannya itu menurut saya kok gimana, ya? Nanti kalau saya mau bicara lugas, ngamuk situ. Makanya kan, ngapain saya tekan presiden?" kata Megawati usai menghadiri pembukaan Rakernas III PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (6/6).
Megawati meminta publik maupun segelintir pihak yang kerap menyalahartikan itu memahami secara utuh pernyataannya. Yang perlu dipahami, lanjut Megawati, bahwasanya kekuasaan Presiden adalah mandat dari rakyat.
Baca Juga
Jokowi akan Panggil Prabowo Terkait Proposal Damai yang Ditolak Ukraina
“Lah kalau ditanya, mungkin aja kan Pak Jokowi (ditekan karena maju jadi capres) yang dipilih Ibu (Mega)? Loh iya lah (saya yang memilih Jokowi, red). Tapi kan juga yang memilih (di pemilu itu kan) rakyat Indonesia. Setelah di MPR dilantik, (Jokowi) itu ya saya hormati sebagai presiden saya. Jadi kalau dibilang neken, saya mau cari cara nekennya gimana?” urai Megawati.
“Bilang Pak Jokowi nanti ngamuk ama saya. Kalau saya lihat, nih pasukannya (Paspampres) aja kayak gini tuh..tuh. Lihat tuh. Ihh, mana saya punya pasukan kayak gini,” tambahnya.
"Saya ini orang taat aturan," sambungnya dengan tegas.
Di kesempatan yang sama, Presiden Jokowi pun menjelaskan terkait pernyataan cawe-cawe dirinya terkait perpolitikan nasional. Hal itu, kata dia, dalam rangka memastikan situasi nasional yang tetap kondusif dan damai khususnya menjelang pemilu 2024. Sebab di tahun-tahun ini dan ke depan, akan terjadi transisi kepemimpinan nasional.
Menurut Jokowi, sudah menjadi kewajiban moral dan tanggung jawabnya sebagai presiden untuk memastikan transisi kepemimpinan di 2024 ini berjalan dengan baik dan damai. Sehingga, visi kepemimpinan nasional serentak bisa dijalankan.
“Saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024 agar harus menjaga agar visi kepemimpinan nasional serentak, bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa ,” kata Jokowi. (Pon)
Baca Juga
Hening Cipta Rakernas PDIP Sekaligus Doakan Bung Karno yang Berulang Tahun Hari Ini
