Eddy Flo
MerahPutih.Com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat-PAN mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pengembang terkait empat pulau hasil reklamasi Teluk Jakarta.
Gubernur Anies telah memberikan izin empat pulau reklamasi yakni Pulau C, D (pemegang izin PT Kapuk Naga Indah), G (PT Muara Wisesa Samudra), dan N (PT Pelindo II), sedangkan izin 13 pulau reklamasi lainnya dicabut.
Namun harus dipastikan bahwa pemanfaatan keempat pulau itu harus memberikan kontribusi yang nyata bagi warga DKI Jakarta. Menurut Bambang Kusumanto, kelanjutan proyek reklamasi segera dituangkan dalam aturan hukum sehingga memberikan kepastian kepada pengembang dan masyarakat pada umumnya.
"Harus direkonstruksi ulang tata ruangnya dalam perspektif kekinian karena prosesnya sudah sangat panjang dari mulai zaman Pak Soeharto dulu berlanjut hingga sekarang. Tentunya perspektif kebutuhan tata ruang untuk masyarakat Jakarta juga sudah berbeda," ungkap Bambang Kusumanto di Jakarta, Rabu (3/10).
Perda tata ruang tersebut menurut Bambang harus mengakomodasi kepentingan tiga pihak yakni Pemprov DKI Jakarta, DPRD yang mewakili warga Jakarta dan juga pemerintah pusat.
Kendati sudah memberikan izin empat pulau reklamasi, pemerintah DKI Jakarta belum memutuskan bentuk pemanfaatan pulau-pulau tersebut karena menunggu terbitnya peraturan daerah tata ruang yang baru.
"Penyusunan Perda harus cepat dan dalam hal ini kami dari DPRD siap untuk membahas itu, tinggal bagaimana dari pihak eksekutif," kata Bambang.
Ia berharap, tata ruang pulau-pulau reklamasi tersebut dibuat sedemikian rupa supaya bisa memenuhi segala aspek kebutuhan masyarakat seperti tata ruang pemukiman yang seimbang, sektor industri, fasilitas publik, lingkungan hidup, keamanaan hingga kepentingan nelayan di sekitar pulau reklamasi.
Dengan demikian, keberadaan pulau reklamasi diharapkan bisa mendorong investasi yang lebih besar dan memberikan tambahan pendapatan bagi pemerintah DKI Jakarta.
Ketimbang memperpanjang perbedaan pendapat antara beberapa pihak, menurut Bambang, akan lebih baik jika fokus saat ini bergeser ke penataan ulang tata ruang agar tidak berlarut-larut.
Maklum, pemerintah juga harus memperhatikan kepentingan pengembang, investor dan konsumen yang sudah membeli properti di pulau reklamasi.
"Kerugian materil karena keterlambatan dari pengembang, yang sifatnya bisa diganti secara hukum bisa dilakukan, misalnya pajak yang sudah dibayar bisa dikembalikan," kata Bambang.
Revisi raperda Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saifullah menegaskan bahwa proyek reklamasi di empat pulau yang sudah terbangun akan dilanjutkan, namun peruntukannya untuk kegiatan komersial kurang dari 50 persen.
"Persentasenya 51 persen untuk pengembang dan 49 persen untuk pemerintah DKI. Namun praktiknya yang 51 persen itu masih dikurangi dengan fasilitas jalan dan penghijauan, yang bisa dijual kurang dari 50 persen lahan yang direklamasi," ujar Saifullah sebagaimana dilansir Antara.
Peruntukan pulau reklamasi secara detil akan diatur dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K).
Raperda itu salah satunya akan berisi tentang rencana detil tata ruang (RDTR) di pulau reklamasi yang sudah dibangun.
"Revisi besarnya nanti pada saat perda RZWP3K itu. Di dalamnya juga akan mengakomodir tentang RDTR," kata Saefullah.(*)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Sosok KH Ma'ruf Amin Dianggap Sama dengan Umar Wirahadikusumah
