Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kinerja Kejaksaan Agung di bawah komando Jaksa Agung ST Burhanuddin terus mendapatkan kepercayaan masyarakat.
Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia, misalnya, public trust terhadap Korps Adhyaksa masih tetap tertinggi di antara lembaga penegak hukum lain.
Baca Juga:
Kejagung Perpanjang Masa Penahanan 5 Tersangka Kasus BAKTI Kominfo
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyatakan, ada peningkatan kepercayaan terhadap kinerja Kejaksaan Agung. Jika pada temuan Desember tahun lalu angkanya baru menyentuh 76 persen, kini menjadi 77,8 persen.
"Dalam temuan kami, public trust Kejaksaan Agung kini berada di angka 77,8 persen, menempatkan Kejaksaan tetap tertinggi di antara lembaga penegak hukum lain," kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik Dalam Dua Surnas Terbaru’ secara virtual, Minggu (25/3).
Survei dilakukan pada periode Februari dan Maret 2023. Pada periode pertama, dilakukan pada 9-16 Februari dengan 1.220 responden. Kedua, jajak pendapat berlangsung pada 12-18 Maret, menempatkan 800 responden.
Menurut Burhanuddin, pada periode yang sama, KPK sekadar mendapatkan 71,5 persen, sementara Polri berada di angka 70,8 persen.
"Temuan ini kembali menempatkan Kejaksaan dengan tingkat kepercayaan tertinggi di antara lembaga penegak hukum lain," ungkap Burhanuddin.
Dalam temuan Indikator, tingginya kepercayaan publik terhadap lembaga pimpinan ST Burhanuddin juga berkaitan dengan penegakan hukum.
Dalam kategori ini, Korps Adhyaksa tetap berada di posisi tertinggi, dengan tingkat kepercayaan mencapai 80 persen. Di posisi kedua ada pengadilan dengan 76,1 persen, menyusul KPK 72,8 persen dan Kepolisian dengan 68,4 persen.
Tingginya public trust membuat tren terhadap kondisi penegakan hukum secara nasional, di mana pada periode Februari angkanya mencapai 39,4 persen.
"Memasuki Maret, trennya semakin positif. Ada peningkatan cukup signifikan, mencapai 46,3 persen," kata Burhanuddin. (Knu)
Baca Juga:
Usai Periksa Menkominfo, Kejagung Segera Gelar Perkara Kasus Korupsi Pengadaan BTS
