Kepercayaan Publik ke Kejagung Tertinggi Dibanding KPK dan Polisi
Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan keterangan saat penetapan tersangka mafia minyak goreng di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (19/4/2022). ANTARA FOTO/HO-Puspen Kejagung/wpa/nymfaks
MerahPutih.com - Kinerja Kejaksaan Agung di bawah komando Jaksa Agung ST Burhanuddin terus mendapatkan kepercayaan masyarakat.
Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia, misalnya, public trust terhadap Korps Adhyaksa masih tetap tertinggi di antara lembaga penegak hukum lain.
Baca Juga:
Kejagung Perpanjang Masa Penahanan 5 Tersangka Kasus BAKTI Kominfo
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyatakan, ada peningkatan kepercayaan terhadap kinerja Kejaksaan Agung. Jika pada temuan Desember tahun lalu angkanya baru menyentuh 76 persen, kini menjadi 77,8 persen.
"Dalam temuan kami, public trust Kejaksaan Agung kini berada di angka 77,8 persen, menempatkan Kejaksaan tetap tertinggi di antara lembaga penegak hukum lain," kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik Dalam Dua Surnas Terbaru’ secara virtual, Minggu (25/3).
Survei dilakukan pada periode Februari dan Maret 2023. Pada periode pertama, dilakukan pada 9-16 Februari dengan 1.220 responden. Kedua, jajak pendapat berlangsung pada 12-18 Maret, menempatkan 800 responden.
Menurut Burhanuddin, pada periode yang sama, KPK sekadar mendapatkan 71,5 persen, sementara Polri berada di angka 70,8 persen.
"Temuan ini kembali menempatkan Kejaksaan dengan tingkat kepercayaan tertinggi di antara lembaga penegak hukum lain," ungkap Burhanuddin.
Dalam temuan Indikator, tingginya kepercayaan publik terhadap lembaga pimpinan ST Burhanuddin juga berkaitan dengan penegakan hukum.
Dalam kategori ini, Korps Adhyaksa tetap berada di posisi tertinggi, dengan tingkat kepercayaan mencapai 80 persen. Di posisi kedua ada pengadilan dengan 76,1 persen, menyusul KPK 72,8 persen dan Kepolisian dengan 68,4 persen.
Tingginya public trust membuat tren terhadap kondisi penegakan hukum secara nasional, di mana pada periode Februari angkanya mencapai 39,4 persen.
"Memasuki Maret, trennya semakin positif. Ada peningkatan cukup signifikan, mencapai 46,3 persen," kata Burhanuddin. (Knu)
Baca Juga:
Usai Periksa Menkominfo, Kejagung Segera Gelar Perkara Kasus Korupsi Pengadaan BTS
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Kejagung Obrak-abrik Money Changer di Mal Mewah, Temukan Jejak 'Uang Panas' Dugaan Korupsi Ekspor POME
Kejagung Hitung Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Izin Tambang Konawe Utara
Datangi Kementerian Kehutanan, Kejagung Klarifikasi Isu Penggeledahan
Kehadiran Prajurit TNI di Sidang Nadiem Makarim Tuai Sorotan, Ini Klarifikasinya
Polri dan Kejagung Resmi Terapkan KUHP dan KUHAP Baru Mulai Hari Ini
KPK Hentikan Kasus Tambang Konawe Utara, MAKI Siap Gugat Praperadilan dan Minta Kejagung Ambil Alih
Prabowo Tegaskan Penertiban Kawasan Hutan: Kita Lawan Penyimpangan Puluhan Tahun!
Satgas PKH Rebut 4 Juta Hektare Hutan, 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang Ditagih Denda Rp 2,3 Triliun
Kejagung Selamatkan Rp 6,6 Triliun, Prabowo: Bisa Bangun 100 Ribu Rumah untuk Korban Bencana
Diduga Terima Uang Rp 840 Juta untuk 'Amankan' Kasus Korupsi Baznas, Kajari Bangka Tengah Dijebloskas ke Penjara