Kepala IKN Nusantara Minta Dukungan KPK Hingga Kejaksaan Demi Yakinkan Investor

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 18 Maret 2022
Kepala IKN Nusantara Minta Dukungan KPK Hingga Kejaksaan Demi Yakinkan Investor

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono (kiri) usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/3). (ANTARA/Indra Arief)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono memulai tugasnya dengan melakukan sejumlah koordinasi dengan unsur penegak hukum. Seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kejaksaan.

Menurut Bambang, adanya kepastian hukum bakal membuat investor yakin untuk berinvestasi di kawasan Kalimantan Timur itu.

Baca Juga:

Kepala dan Wakil Otorita IKN Nusantara Ditunjuk Presiden, Masa Jabatan 5 Tahun

"Kami ingin dari awal dikawal sehingga trust terhadap organisasi IKN ini bisa terbentuk dengan baik," ucap Bambang dalam video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (18/3).

Bambang mengatakan penyusunan struktur organisasi Otorita IKN menunggu penyelesaian penyusunan peraturan presiden sebagai payung hukum.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami akan segera selesaikan perpres organisasi ini, karena memang ini sudah ditunggu. Kalau kami berdua ingin secepatnya, Pak Dhony," kata Bambang.

Ia mengaku masih dalam tahap konsultasi publik terkait penyusunan struktur organisasi Otorita IKN, sebagai langkah menyerap aspirasi dari masyarakat.

"Karena semakin cepat tentu kami akan semakin punya teman-teman, tim yang lebih kuat lagi, dan lebih bisa mendorong kecepatan dari kami untuk melakukan delivery," tambah mantan Wakil Menteri Perhubungan ini.

Eks vice president for Knowledge Management and Sustainable Development Asian Development Bank (ADB) tersebut menjelaskan struktur Otorita IKN nantinya akan berperan sebagai penyelenggara pemerintahan sekaligus regulator.

"Sehingga pola-pola seperti kerja sama Pemerintah-swasta maupun investasi swasta akan berlangsung lebih dinamis di tatanan kepengusahaan ini," jelasnya.

Baca Juga:

Kepala Bappenas Bocorkan Nama IKN Baru Pilihan Jokowi

Ia juga mengomentari mundurnya SoftBank sebagai salah satu calon investor dalam pembangunan.

Bambang menuturkan hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat.

“Sebetulnya biasa di dunia pembangunan seperti ini,” kata Bambang yang memakai setelan batik lengan panjang ini.

Diungkapkannya, sudah banyak mitra atau investor yang tertarik bergabung dalam pembangunan IKN, mulai dari institusi besar hingga menengah dari sektor pendidikan, kesehatan hingga area komersil.

"Misalnya investor dalam pendidikan, kesehatan, atau komersil area,” ujar Bambang yang memakai masker putih ini.

Sekedat informasi, Bambang dan Dhony Rahajoe sebelumnya dilantik sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN oleh Presiden Joko Widodo, Kamis (10/3).

Pelantikan keduanya berlangsung setelah 23 hari setelah penerbitan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.(knu)

Baca Juga:

5 Gubernur Ikut Kemah Bareng Jokowi di IKN Nusantara

#UU IKN #Investor #Bambang Susantono
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
204 Investor Bakal Kelola Sampah di Indonesia
Danantara akan menjadi pemegang saham di semua proyek Waste To Energy, untuk memastikan bahwa proyek itu berjalan dengan baik dan benar.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Oktober 2025
 204 Investor Bakal Kelola Sampah di Indonesia
Indonesia
Setelah IKN Hanya Jadi Ibu Kota Politik, Ini Yang Dilakukan Badan Otorita
Sejumlah infrastruktur pendukung, antara lain Bandara Internasional Nusantara sudah rampung 100 persen dan bakal ditempatkan 41 orang mengoperasikan prasarana pendukung transportasi IKN tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 September 2025
Setelah IKN Hanya Jadi Ibu Kota Politik, Ini Yang Dilakukan Badan Otorita
Indonesia
Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Dalam 28 Bulan
Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di KIPP IKN, kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Otorita IKN Almi Mardhani, saat ini dalam tahap tender.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Dalam 28 Bulan
Indonesia
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
DPR menyebutkan, bahwa ibu kota politik di IKN tak sesuai Undang-undang. Istilah tersebut dianggap tidak memiliki dasar hukum dalam Undang-undang IKN.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
Indonesia
Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik
Ekonomi Indonesia diklaim berada di jalur yang benar. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia meminta pengusaha dan investor tidak panik.
Soffi Amira - Senin, 01 September 2025
Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik
Indonesia
Pemindahan ASN ke IKN Terus Berlanjut, Tahapan Persiapan Pembangunan Tahap Ke-2 Telah Rampung
Tercatat sebanyak 1.170 orang pegawai Otorita IKN telah resmi berpindah (ke IKN) dan menempati di beberapa menara
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 31 Juli 2025
Pemindahan ASN ke IKN Terus Berlanjut, Tahapan Persiapan Pembangunan Tahap Ke-2 Telah Rampung
Indonesia
Komisi II DPR Bakal Kaji Moratorium Pembangunan Ibu Kota, Termasuk Minta Wapres Berkantor di IKN
Kajian perlu tidaknya moratorium sementara pembangunan IKN perlu mempertimbangkan pula sejumlah program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lain.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 Juli 2025
Komisi II DPR Bakal Kaji Moratorium Pembangunan Ibu Kota, Termasuk Minta Wapres Berkantor di IKN
Indonesia
Kasus Premanisme ke Investor Menurun, Setiap Minggu Kapolda Laporan
Salah satu kasus premanisme yang juga menjadi perhatian Todotua adalah perkara pemalakan proyek pembangunan pabrik Chandra Asri Alkali (CAA) sebesar Rp 5 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 Juni 2025
Kasus Premanisme ke Investor Menurun, Setiap Minggu Kapolda Laporan
Indonesia
3 Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi DKI Bakal Berkontribusi di IKN, Salah Satunya Pengolahan Sampah
BUMD-BUMD di Jakarta akan berbagi ilmu atau pengetahuan mengenai pengelolaan infrastruktur berdasarkan pengalaman mengerjakan pembangunan di Jakarta agar bisa diterapkan di IKN.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 Juni 2025
3 Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi DKI Bakal Berkontribusi di IKN, Salah Satunya Pengolahan Sampah
Indonesia
Banyak Investor Bangun Pabrik dan Industri di Kota Kecil, Luhut Sebut Bakal Ada 67 Ribu Lapangan Kerja Baru
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, bakal ada 67 ribu lapangan pekerjaan yang tercipta. Hal itu dikarenakan banyak investor yang membangun pabrik.
Soffi Amira - Kamis, 12 Juni 2025
Banyak Investor Bangun Pabrik dan Industri di Kota Kecil, Luhut Sebut Bakal Ada 67 Ribu Lapangan Kerja Baru
Bagikan