Kepala Daerah dengan Catatan Kesehatan Bakal Pakai Pita Khusus Saat Retret di Akmil

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 17 Februari 2025
 Kepala Daerah dengan Catatan Kesehatan Bakal Pakai Pita Khusus Saat Retret di Akmil

Wamendagri Bima Arya Sugiarto. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepala daerah dengan catatan kesehatan akan mendapatkan antensi khusus saat pelaksanaan retret (pembekalan) di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, mulai 21 hingga 28 Februari 2025.

Kondisi kesehatan yang dimaksud antara lain pernah melakukan operasi jantung atau operasi lain dalam waktu 6 bulan terakhir. Aturan yang sama berlaku juga bagi kepala daerah yang dijadwalkan akan menjalani operasi besar dalam waktu 6 bulan ke depan.

"Ada beberapa kepala daerah yang kami berikan atensi khusus karena memiliki riwayat operasi 6 bulan, yakni dalam jangka waktu 6 bulan dari sekarang dan 6 bulan yang lalu,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (17/2).

Baca juga:

Kemendagri Tanggung Biaya Kegiatan Retret Kepala Derah di Magelang

Menurut dia, Kemendagri akan memberikan ciri khusus seperti pita untuk kepala daerah yang memiliki catatan kesehatan. Dengan demikian, kepala daerah yang memiliki kondisi khusus tersebut dapat ditemukan secara kasatmata di antara 944 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang bakal mengikuti retret.

"Walaupun dokter merekomendasikan bahwa yang bersangkutan aman, artinya memenuhi syarat untuk mengikuti program retret di Magelang, kami membedakan mereka, menandai mereka untuk diberikan atensi," tutur Bima.

Tak hanya itu, para kepala daerah yang memiliki kolesterol, asam urat, dan kadar gula di atas rata-rata turut menjadi atensi Kemendagri.

Baca juga:

Retret Digelar di Akmil Sepeti Menteri, Wamendagri Klaim Pembekalan Kepala Daerah Agenda Rutin

"Mereka pun tentu kami berikan keleluasaan dan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan program-program yang sifatnya tidak terlalu fisik. Jangan sampai mereka kelelahan karena kesehatan adalah yang utama," imbuh Wamendagri, dikutip Antara. (*)

#Retret Akmil #Kepala Daerah #Pilkada 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pilkada Cuma Pilih Kepala Daerah, Komisi II Usul Wakil Bisa 2-3 Orang Ditunjuk Pemenang
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengusulkan pilkada hanya memilih kepala daerah. Wakil kepala daerah ditunjuk oleh pemenang, bisa 2–3 orang sesuai kebutuhan daerah.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Pilkada Cuma Pilih Kepala Daerah, Komisi II Usul Wakil Bisa 2-3 Orang Ditunjuk Pemenang
Indonesia
PAN Akomodir Pilkada Tanpa Wakil, Kesan Sekarang Sering Berkonflik Dengan Kepala Daerah
"Selama ini memang terasa ada yang kurang dalam sistem pilkada. Sudah tepat dievaluasi. Bahkan kalau dinilai tidak baik, bisa diganti kapan saja," kata Saleh
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Akomodir Pilkada Tanpa Wakil, Kesan Sekarang Sering Berkonflik Dengan Kepala Daerah
Indonesia
Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Rapat tersebut memfasilitasi tiga pokok pembahasan, yakni remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil, serta peningkatan pendapatan asli daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
 Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Indonesia
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Rentetan OTT terhadap tiga bupati dalam sebulan menjadi sorotan DPR. Eka Widodo mendesak Kemendagri memperkuat pembinaan, pengawasan, dan pendidikan antikorupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Indonesia
Warta Kota Awards 2026 Soroti Kepemimpinan Inovatif dan Tata Kelola Layanan Publik
Warta Kota Awards 2026 memberikan penghargaan kepada kepala daerah, instansi, dan BUMD atas kepemimpinan, inovasi, serta tata kelola layanan publik yang berdampak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Warta Kota Awards 2026 Soroti Kepemimpinan Inovatif dan Tata Kelola Layanan Publik
Indonesia
Marak OTT Kepala Daerah, IM57+ Institute: Motif Tidak Hanya Perkaya Diri
Sebagai informasi, sepanjang Januari hingga awal Juli 2026, KPK telah melakukan OTT terhadap sembilan kepala daerah.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Marak OTT Kepala Daerah, IM57+ Institute: Motif Tidak Hanya Perkaya Diri
Indonesia
Bupati dan Sekda Kuantan Singingi Serahkan Diri ke KPK, Diduga Terlibat Jual Beli Jabatan
Pada Selasa (30/6), KPK mengonfirmasi telah melakukan OTT di Kuansing dan Jakarta dengan mengamankan 10 orang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Bupati dan Sekda Kuantan Singingi Serahkan Diri ke KPK, Diduga Terlibat Jual Beli Jabatan
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Buka Sekolah Partai, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Rakyat dan Jaga Integritas
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, secara resmi membuka Sekolah Partai bagi pengurus daerah se-Indonesia. Acara ini dilaksanakan luring dan daring.
Soffi Amira - Jumat, 17 April 2026
Buka Sekolah Partai, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Rakyat dan Jaga Integritas
Indonesia
Harga Minyak Dunia Meledak, Kepala Daerah Diminta Setop Bikin Proyek Rumah Mewah dan Mobil Dinas
Pengadaan kendaraan dinas baru atau pembangunan gedung perkantoran pejabat menjadi sorotan utama yang harus ditunda demi efisiensi
Angga Yudha Pratama - Senin, 30 Maret 2026
Harga Minyak Dunia Meledak, Kepala Daerah Diminta Setop Bikin Proyek Rumah Mewah dan Mobil Dinas
Bagikan