Kendalikan Harga Minyak Goreng, BUMN Harus Kerja Sama dengan Petani Sawit

MerahPutih.com - Pemerintah, lewat BUMN bidang harusnya lebih memperkuat kerja sama dengan petani sawit dalam rangka memperbaiki sistem distribusi dan pengendalian harga terkait CPO dan minyak goreng.

Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak menyatakan dengan adanya kerjasama tersebut, dalam kondisi khusus saat harga sawit rakyat anjlok, BUMN juga dinilai dapat menjadi penyelamat mereka.

Baca Juga:

Mulai Hari Ini, 12 Produk Sawit dan Turunannya Hanya Boleh Dijual di Dalam Negeri

"BUMN harusnya bisa menjalin kemitraan dengan petani sawit di mana produksi sawit rakyat saat ini mencapai 41 persen dari produksi CPO nasional," kata Amin Ak dalam keterangan tertulis di Jakarta. (19/5).

Namun, menurut dia, kalangan petani saat ini lebih nyaman bermitra dengan swasta dan menjual produksi mereka ke swasta.

"Artinya BUMN sendiri harus membenahi pola kerjasama agar petani mau berkongsi," kata Amin.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa saat ini posisi BUMN Pangan, dalam konteks bisnis minyak sawit porsinya masih sangat kecil, sekitar 4 persen di sisi hulu dan 5 persen di sisi hilir.

Lebih lanjut Amin mengungkapkan, secara nasional, gabungan BUMN Pangan saat ini sedikitnya memiliki 85 titik distribusi minyak goreng, di mana hal tersebut dinilai dapat menjadi instrumen yang tidak bisa disaingi pihak swasta, sehingga menjadi keunggulan kompetitif bagi pihak BUMN Pangan.

Amin berpendapat, hal yang diperlukan saat ini adalah mekanisme pengendalian distribusi agar tidak terjadi distorsi harga maupun salah alokasi agar minyak goreng murah tidak dinikmati oleh pihak yang tidak berhak.

Baca Juga:

Ironi Indonesia Negara Produsen Sawit Terbesar Kesulitan Minyak Goreng

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan BUMN bersama swasta mendapat penugasan untuk mendistribusikan minyak goreng ke 10.000 titik.

"Bicara minyak goreng, kita sekarang mendapatkan penugasan BUMN dengan swasta bersama-sama. Tidak mungkin BUMN ketika ada penugasan baru berdiri sendiri, tidak mungkin karena BUMN tidak memiliki minyak gorengnya," ujar Erick Thohir di Jakarta, Rabu (18/5).

Menteri BUMN juga menambahkan bahwa BUMN memiliki distribusinya tetapi tidak juga di seluruh titik yang diperlukan.

"Makanya kita bersepakat, bersama swasta produksi minyak goreng BUMN yang 18 persen dari total minyak goreng curah lalu sisanya swasta, kita jadikan satu. Kemudian kita bersama-sama mendistribusikan ke 10.000 titik," kata Erick Thohir.(*)

Baca Juga:

Pemerintah Larang Ekspor Produk Hasil Kelapa Sawit Mulai Malam Ini