Koperasi Bakal Dilibatkan Dalam Rantai Bisnis Sawit, Bukan Hanya Kelola Kebun

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Juli 2026
Koperasi Bakal Dilibatkan Dalam Rantai Bisnis Sawit, Bukan Hanya Kelola Kebun

Petani Sawit Swadaya.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koperasi yang ada di Indonesia akan merambah berbagai sektor, terutama akan diterlibat dalam rantai bisnis industri sawit, mulai dari pengelolaan kebun, pengolahan minyak sawit mentah (CPO), hingga produk turunannya guna menciptakan tata niaga yang adil.

Kemarin kan semuanya swasta, kebunnya swasta, CPO-nya swasta, produk turunannya swasta. Sekarang atas arahan Bapak Presiden, koperasi harus terlibat bukan hanya di kebun, tetapi juga ikut terlibat di proses produksinya sampai ke produk turunannya,

kata Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

Pelibatan koperasi di seluruh rantai nilai industri sawit merupakan bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus memastikan petani memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari komoditas sawit.

Ia mengatakan, selama ini rantai bisnis sawit, mulai dari perkebunan hingga industri hilir, lebih banyak dikuasai perusahaan swasta.

Melalui koperasi, pemerintah ingin membuka ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk ikut menikmati manfaat ekonomi dari pengolahan dan pemasaran produk sawit.

Kami mendapati banyak keluhan dari teman-teman koperasi petani sawit. Mereka antre minyak goreng. Sebuah ironi, masyarakat yang punya sawit tetapi mereka antre minyak goreng. Ini sebuah model yang menurut kami tidak adil,

ujarnya.

Ferry menilai koperasi menjadi instrumen untuk menciptakan tata niaga sawit yang lebih adil. Koperasi nantinya tidak hanya mengelola kebun plasma, tetapi juga didorong masuk ke sektor pengolahan hingga produk hilir.

Dan bahkan nanti kita juga bisa terlibat sampai dengan produk turunannya, seperti minyak goreng dan lain sebagainya,

ujar Ferry.

Kementerian Koperasi bersama BUMN PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk membangun ekosistem perkebunan sawit berbasis koperasi.

Melalui kerja sama itu, koperasi akan dilibatkan dalam pengelolaan lahan sawit plasma milik Agrinas Palma Nusantara, sekaligus memperoleh pendampingan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan manajemen agar mampu menjadi mitra usaha yang profesional.

Kementerian Koperasi akan meresmikan pabrik CPO berbasis koperasi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada akhir Juli atau awal Agustus 2026.

Pabrik yang berdiri di atas areal sekitar 3.100 hektare dengan kapasitas produksi 60 ton per jam itu akan menjadi model pengembangan koperasi sawit di daerah lain.

Pihaknya juga akan melibatkan koperasi dalam pengembangan komoditas pertanian strategis lainnya, seperti kedelai, jagung, dan singkong, guna membangun ekosistem usaha yang melibatkan masyarakat secara lebih luas melalui koperasi.

#Koperasi #Kelapa Sawit #Ferry Juliantono
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Alasan Pemerintah Tempatkan Manajer Koperasi Merah Putih di Luar Daerah Asal
Manajer KDKMP akan mulai menjalankan penempatan sesuai wilayah kerja pada 1 Oktober 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Alasan Pemerintah Tempatkan Manajer Koperasi Merah Putih di Luar Daerah Asal
Indonesia
Awal Oktober Ini, Manjer Koperasi Merah Putih Mulai Bekerja
KDKMP yang telah selesai diverifikasi dan diserahterimakan kepada desa dapat menjalankan kegiatan usaha. Kepemilikan koperasi berada pada desa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
Awal Oktober Ini, Manjer Koperasi Merah Putih Mulai Bekerja
Indonesia
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Indonesia
Pengangkatan Manajer Koperasi Desa Merah Putih Masih Tahap Finalisasi, Oktober Soft Launching Operasional
Pemerintah mengklaim 17.288 KDKMP telah memiliki bangunan gudang, gerai, dan kelengkapan lainnya berdasarkan data PT Agrinas Pangan Nusantara
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Pengangkatan Manajer Koperasi Desa Merah Putih Masih Tahap Finalisasi, Oktober Soft Launching Operasional
Indonesia
Penyaluran Subsidi Lewat Koperasi Merah Putih Bakal Hemat Anggaran Rp 150 Triliun Per Tahun
Saat ini, pemerintah bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah menyiapkan sistem daring yang didasarkan pada data tunggal
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 September 2026
Penyaluran Subsidi Lewat Koperasi Merah Putih Bakal Hemat Anggaran Rp 150 Triliun Per Tahun
Indonesia
Bukan Cuma Podcast, Menkop Ferry Ungkap Sebenarnya untuk Apa Anggaran Rp 103 Miliar
Menkop Ferry Juliantono menegaskan anggaran Rp 103 miliar bukan khusus untuk podcast, melainkan kebutuhan komunikasi publik Kementerian Koperasi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 02 September 2026
Bukan Cuma Podcast, Menkop Ferry Ungkap Sebenarnya untuk Apa Anggaran Rp 103 Miliar
Indonesia
6 Lokasi Kopdes Merah Putih yang Unik, Mulai dari di Pinggir Kaki Gunung Sampai di Samping TPU
Presiden Prabowo Subianto meresmikan program kopdes pada 21 Juli 2025.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
6 Lokasi Kopdes Merah Putih yang Unik, Mulai dari di Pinggir Kaki Gunung Sampai di Samping TPU
Indonesia
KSP Mekarsari Gagal Bayar, Legislator PKB Desak Pemerintah Pastikan Hak Ribuan Nasabah
DPR mendesak pemerintah memastikan ada penyelesaian yang jelas dan memberikan kepastian pengembalian hak para nasabah.
Dwi Astarini - Rabu, 19 Agustus 2026
KSP Mekarsari Gagal Bayar, Legislator PKB Desak Pemerintah Pastikan Hak Ribuan Nasabah
Indonesia
RDPU Dengan Korban KSP Mekarsari, Legislator Minta Kemenkop Lakukan Audit Forensik
Audit forensik diperlukan agar seluruh dokumen dan aliran dana dapat diperiksa secara transparan sehingga persoalan yang terjadi dapat diketahui secara terang.
Dwi Astarini - Rabu, 19 Agustus 2026
RDPU Dengan Korban KSP Mekarsari, Legislator Minta Kemenkop Lakukan Audit Forensik
Indonesia
Pemerintah Belum Rampungkan Perpres Mengatur Tata Kelola Koperasi Merah Putih
Selain aspek teknis penempatan, pemerintah juga masih mematangkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang operasionalisasi KDKMP.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Pemerintah Belum Rampungkan Perpres Mengatur Tata Kelola Koperasi Merah Putih
Bagikan