Kementerian Jualan Minyak Goreng Murah Tuai Reaksi Kalangan Senator

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 18 Mei 2022
Kementerian Jualan Minyak Goreng Murah Tuai Reaksi Kalangan Senator

Minyak Goreng. (Foto: MP/ Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPD RI mengkritisi Program Migor Rakyat Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN sebagai upaya mengembalikan harga minyak goreng murah kepada masyarakat sebagai solusi tingginya harga jual minyak goreng di pasaran saat ini.

Wakil Ketua DPD Sultan B. Najamudin menyatakan pihaknya menghargai upaya heroik dari kedua kementerian ini sebagai pilihan terakhir pemerintah untuk mengembalikan mood publik atas anomali harga minyak goreng.

Baca Juga:

Kejagung Cari Aset Tersangka Dugaan Korupsi Ekspor Minyak Goreng

"Entah apa motivasinya, tapi program seperti ini justru mengkonfirmasi bahwa kebijakan-kebijakan pengendalian harga minyak goreng terdahulu sangat tidak efektif untuk diterapkan," kata Sultan dalam keterangannya, Selasa (17/5).

Menurutnya, program tersebut tidak lebih hanya seperti peredam nyeri yang tidak berfungsi sebagai penyembuh penyakit.

Minyak Goreng Curah. (Foto: Antara)
Minyak Goreng Curah. (Foto: Antara)

Di sisi lain, dalam suasana politik yang semakin memanas, program jual beli dengan harga murah seperti ini rawan ditafsirkan sebagai upaya politis pihak tertentu untuk meraih simpati publik.

"Pemerintah sebaiknya fokus menyelesaikan pokok persoalan tata niaga sawit yang dikuasai oleh sedikit korporasi dengan me-redistribusi lahan perkebunan sawit dan memastikan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dengan pengaturan DMO dan PMO yang seimbang," tegas Senator asal Bengkulu itu.

Dengan demikian, kata Sultan, akan memungkinkan pemerintah dapat menyusun skema harga eceran tertinggi minyak goreng yang terjangkau seperti sedia kala.

Baca Juga:

Begini Modus Penyelundupan Delapan Kontainer Minyak Goreng ke Timor Leste

Pengaturan DMO akan memberikan dampak sosial ekonomi yang bisa dirasakan secara sistematis dan masif, baik petani maupun konsumen.

Diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersinergi dengan pelaku usaha minyak goreng (migor) meluncurkan Program Migor Rakyat, Selasa (17/5).

Program ini bertujuan, agar penjualan minyak goreng curah dengan harga R14.000/liter dapat tepat sasaran, yaitu untuk masyarakat berpendapatan rendah. (Pon)

Baca Juga:

Holding BUMN ID Food Salurkan 200 Liter Minyak Goreng Per Hari Pada Pengecer

#Harga Sembako #Harga Pangan #Pemulihan Ekonomi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Harga Beras Turun, Penyaluran Beras SPHP Diklaim Telah Menurunkan Inflasi
Bulog juga menyalurkan SPHP melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang serentak dilakukan di seluruh Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Harga Beras Turun, Penyaluran Beras SPHP Diklaim Telah Menurunkan Inflasi
Indonesia
Ritel Moderen Bakal Diguyur Beras SPHP, Distribusi Dimulai September 2025
Sebanyak 800 ribu ton beras SPHP segera didistribusikan ke jaringan ritel modern untuk memperluas jangkauan dan mempercepat akses masyarakat kepada kebutuhan pokok tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Ritel Moderen Bakal Diguyur Beras SPHP, Distribusi Dimulai September 2025
Indonesia
Berbagai Harga Pangan di Jakarta Berfluktuasi, Beras Premium, Minyak Goreng dan Gula Masih Alami Kenaikan
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta semua pihak terkait agar secara serius dalam mengatasi permasalahan harga dan ketersediaan stok beras di pasaran agar terjangkau bagi konsumen.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Berbagai Harga Pangan di Jakarta Berfluktuasi, Beras Premium, Minyak Goreng dan Gula Masih Alami Kenaikan
Indonesia
Dapat Pagu Anggaran Rp 40 Triliun, Mentan Teruskan Program Cetak Sawah Buat Swasembada Pangan
Swasembada pangan rancangan program prioritas Kementerian Pertanian tahun 2026 di antaranya peningkatan produksi padi, jagung, dan komoditas strategis lainnya, termasuk daging, telur dan susu sapi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Dapat Pagu Anggaran Rp 40 Triliun, Mentan Teruskan Program Cetak Sawah Buat Swasembada Pangan
Indonesia
Biar Rakyat Senang Saat Belanja, Mendagri Perintahkan Daerah Tahan Inflasi Maksimal di 3,5 Persen
Pemerintah menargetkan inflasi nasional berada di angka 1,5 hingga 3,5 persen. Angka ini dinilai sebagai titik seimbang yang mampu menguntungkan konsumen maupun produsen.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Biar Rakyat Senang Saat Belanja, Mendagri Perintahkan Daerah Tahan Inflasi Maksimal di 3,5 Persen
Indonesia
Harga Beras Berikan Kontribusi Inflasi Terbesar Kelompok Pangan Setelah Bawang Merah
Terdapat bahan pangan yang memberikan andil inflasi pada Agustus 2025, yaitu bawang merah dan beras dengan kontribusi masing-masing 0,05 persen dan o,03 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Harga Beras Berikan Kontribusi Inflasi Terbesar Kelompok Pangan Setelah Bawang Merah
Indonesia
Harga Beras Meroket, Mentan Klaim Terjadi Penurunan di 22 Provinsi
Peningkatan harga tersebut menyebabkan pemerintah menempuh langkah strategis untuk menekan harga, yakni menggencarkan distribusi beras SPHP ke masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 30 Agustus 2025
Harga Beras Meroket, Mentan Klaim Terjadi Penurunan di 22 Provinsi
Indonesia
Prabowo Senang Bupati Bangun Irigasi, Produksi Pangan Tetap Naik Saat Hadapi Musim Kering
Ia menyoroti laporan salah satu bupati yang berhasil mengalihkan ratusan miliar rupiah anggaran untuk pembangunan irigasi baru.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Agustus 2025
Prabowo Senang Bupati Bangun Irigasi, Produksi Pangan Tetap Naik Saat Hadapi Musim Kering
Indonesia
Pemerintah Akui Harga Beras Naik Dampak HPP Gabah Rp 6.500, Tapi Petani Nyaman
Dari sisi harga beras terjadi kenaikan. Namun, saat ini pemerintah sudah melakukan berbagai langkah untuk menekan harga di pasaran.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Pemerintah Akui Harga Beras Naik Dampak HPP Gabah Rp 6.500, Tapi Petani Nyaman
Indonesia
Pemerintah Pantau Penggilingan Padi, Harga Beras Harus Sesuai HET
Saat ini, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 21 Agustus 2025
Pemerintah Pantau Penggilingan Padi, Harga Beras Harus Sesuai HET
Bagikan