Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah di masa depan harus fokus pada diplomasi yang maksimal dengan Pemerintah Arab Saudi.
Menurutnya, pembentukan kementerian ini merupakan momentum penting untuk mengatasi berbagai masalah haji yang sudah berlangsung lama, khususnya terkait tingginya biaya dan panjangnya antrean jemaah.
Ia mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menekan biaya haji tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Salah satu langkah yang diusulkan adalah memangkas masa tinggal jemaah di Arab Saudi dari 40 hari menjadi 30 hari.
Baca juga:
"Kalau masa tinggal jemaah bisa dipangkas menjadi 30 hari, maka biaya haji berpotensi berkurang sekitar Rp5 juta per orang. Itu salah satu yang harus dilobi secara serius ke pemerintah Saudi," ujar Hidayat, Rabu (27/8).
Hidayat menjelaskan, alasan masa tinggal yang panjang selama ini sering dikaitkan dengan keterbatasan bandara dan sistem penerbangan di Arab Saudi. Padahal, ia menilai ada banyak alternatif bandara internasional lain yang bisa digunakan untuk melancarkan arus keberangkatan dan kepulangan jemaah.
Selain itu, ia juga menyoroti mahalnya harga tiket pesawat sebagai salah satu komponen terbesar dalam biaya haji. Ia menilai bahwa sistem kontrak saat ini merugikan jemaah karena mereka harus membayar tiket penuh pulang-pergi, bahkan jika pesawat dalam kondisi kosong.
Baca juga:
Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah
Di samping itu, Hidayat mengingatkan pentingnya lobi diplomatik untuk memaksimalkan serapan kuota haji. Ia menyebutkan bahwa tahun ini masih ada kuota reguler dan khusus yang tidak terisi. Hidayat menekankan, meskipun jumlahnya tidak besar, setiap kuota yang tidak terserap akan memperpanjang daftar tunggu jemaah reguler.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa Kementerian Haji harus menjadi motor penggerak untuk melanjutkan pengelolaan haji yang sudah baik, sekaligus membawa terobosan baru melalui jalur diplomasi internasional.
“Daftar masalah sudah jelas, mulai dari kuota, biaya, hingga pelayanan. Tinggal bagaimana kementerian baru nanti bisa menyelesaikannya lewat lobi dan kerja sama yang lebih kuat dengan Saudi,” pungkas Hidayat.
