Kemensos Janji Hilangkan Kemiskinan Ekstrem Dalam 2 Tahun Pemerintah Prabowo

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 November 2024
Kemensos Janji Hilangkan Kemiskinan Ekstrem Dalam 2 Tahun Pemerintah Prabowo

Warga beraktivitas di perkampungan nelayan Muara Angke, Jakarta, Selasa (2/1/2018). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/Spt/aa.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pusat Statistik (BPS), sejak 2014 persentase penduduk miskin ekstrem di Indonesia terus mengalami tren penurunan dari 6,18 persen menjadi sebesar 0,83 persen atau sekitar 2,3 juta orang per Maret 2024.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan target penurunan kemiskinan ekstrem sebesar nol persen akan dikejar dalam waktu dua tahun mendatang.

"Targetnya dalam dua tahun ke depan ini, sekuat tenaga kita berjuang untuk menurunkan kemiskinan ekstrem sampai nol persen dari 0,83 sekarang," katanya dalam konferensi pers bersama Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana (Mendukbangga) Wihaji di Gedung Kemensos di Jakarta, Selasa (5/11) malam.

Ia menyebutkan, dalam lima tahun ke depan dengan target di bawah enam persen.

Baca juga:

Pemerintah Berikan Insentif ke Daerah Berhasil Hilangkan Kemiskinan Ekstrem

"Kita (Kemensos) bisa turunkan mudah-mudahan dengan kerja keras, kerja bersama itu setidaknya bisa sampai enam persen ke bawah. Itu adalah target-target yang harus kita perjuangkan dalam beberapa tahun ke depan atau dalam lima tahun ke depan," ujar dia.

Kemensos memiliki data kesejahteraan sosial, sedangkan Kemendukbangga memiliki data di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga yang akan diintegrasikan dalam data tunggal terpadu.

"Presiden telah memberikan arahan, nanti semua data yang ada di setiap kementerian, khususnya yang berada di tempat kami berdua ini bisa diintegrasikan oleh BPS dengan arahan dari Bappenas, setelah dicek satu persatu, diintegrasikan, akan dikembalikan lagi kepada kami berdua " katanya.

Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana (Mendukbangga) Wihaji mengemukakan, perintah Presiden Prabowo Subianto yakni menghilangkan ego sektoral dan meningkatkan kerja sama untuk saling mendukung, utamanya terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Karena yang kita urus kebetulan mulai dari pra-pengantin, kemudian hamil, balita, sampai lansia, itu urusan kita karena kita pembangunan keluarga, tentu semangatnya adalah menciptakan generasi-generasi emas yang itu menjadi cita-cita kita semua," ujarnya.

Kemendukbangga akan meningkatkan kolaborasi bersama Kemensos secara teknis sehingga ke depan kerja sama segera berjalan secara cepat, efektif, efisien, dan langsung aksi. (*)

#Kemiskinan Ekstrem
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Siswa SD Tak Mampu Beli Buku Bunuh Diri, Ketua DPR: Biaya Pendidikan Bukan Cuma Sekolah Gratis
Ketidakmampuan orang tua memenuhi kebutuhan dasar pendidikan anak merupakan teguran bagi negara.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Siswa SD Tak Mampu Beli Buku Bunuh Diri, Ketua DPR: Biaya Pendidikan Bukan Cuma Sekolah Gratis
Indonesia
Kemiskinan Akar Masalah Siswa SD NTT Bunuh Diri, 1 dari 9 Anak di RI Hidup Miskin
Sistem pendidikan nasional kini seharusnya tidak hanya dari sisi akademik tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis dan ekonomi siswa.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Kemiskinan Akar Masalah Siswa SD NTT Bunuh Diri, 1 dari 9 Anak di RI Hidup Miskin
Indonesia
Bocah SD Tidak Bisa Beli Buku Bunuh Diri Alarm Hilangnya Tanggung Jawab Sosial
Kasus bunuh diri siswa SD berinisial YBS (10) di Kabupaten Ngada, NTT, yang diduga dipicu karena tidak mampu membeli buku dan alat tulis menjadi sorotan
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Bocah SD Tidak Bisa Beli Buku Bunuh Diri Alarm Hilangnya Tanggung Jawab Sosial
Dunia
Cak Imin Tegaskan Reforma Agraria Dipercepat, Prioritas Desil 1–2 dengan Target 1 Juta Penerima
Mayoritas masyarakat desil terbawah berada di Pulau Jawa, sedangkan objek tanah Reforma Agraria banyak tersedia di luar Jawa.
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
Cak Imin Tegaskan Reforma Agraria Dipercepat, Prioritas Desil 1–2 dengan Target 1 Juta Penerima
Berita
Prabowo Janji Bangun 500 Sekolah Rakyat di Kantong Masyarakat Termiskin, Warga Ekonomi Pas-Pasan Bakal Diakomodir
Saat ini sudah ada 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi, dan jumlah tersebut akan bertambah menjadi 165 pada akhir September 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 September 2025
Prabowo Janji Bangun 500 Sekolah Rakyat di Kantong Masyarakat Termiskin, Warga Ekonomi Pas-Pasan Bakal Diakomodir
Indonesia
Bocah di Sukabumi Meninggal Dengan Kondisi Tubuh Dipenuhi Cacing, Ini Kata Kemensos
Pendamping keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) yang tersebar di setiap daerah ditugaskan untuk membantu, memastikan keluarga dengan tingkat ekonomi terendah (desil 1) terdata,
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 21 Agustus 2025
Bocah di Sukabumi Meninggal Dengan Kondisi Tubuh Dipenuhi Cacing, Ini Kata Kemensos
Indonesia
Alasan BPS Belum Adopsi Penghitungan Jumlah Penduduk Miskin Ala Bank Dunia
Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin ekstrem yang mengacu pada garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia 2,15 dolar AS (PPP 2017) per kapita per hari, tercatat sebesar 0,85 persen atau 2,38 juta orang.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 Juli 2025
Alasan BPS Belum Adopsi Penghitungan Jumlah Penduduk Miskin Ala Bank Dunia
Indonesia
Penduduk Miskin Ekstrem Sebanyak 2,38 Juta, Garis Kemiskinan Rp 609.160 Per Kapita Per Bulan
Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan September 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 Juli 2025
Penduduk Miskin Ekstrem Sebanyak 2,38 Juta, Garis Kemiskinan Rp 609.160 Per Kapita Per Bulan
Indonesia
Legislator PKS Usulkan Pemerintah Revisi Garis Kemiskinan Nasional
Anggota Komisi XI DPR menyarankan agar Indonesia minimal mengikuti standar garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah-bawah.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 16 Juni 2025
Legislator PKS Usulkan Pemerintah Revisi Garis Kemiskinan Nasional
Indonesia
Beda Jumlah Angka Kemiskinan di Indonesia Versi BPS dan Bank Dunia, Ini Jawabannya!
Evaluasi terhadap standar garis kemiskinan nasional tetap relevan, namun tidak perlu serta-merta mengadopsi standar global Bank Dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Juni 2025
Beda Jumlah Angka Kemiskinan di Indonesia Versi BPS dan Bank Dunia, Ini Jawabannya!
Bagikan