Penduduk Miskin Ekstrem Sebanyak 2,38 Juta, Garis Kemiskinan Rp 609.160 Per Kapita Per Bulan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 Juli 2025
Penduduk Miskin Ekstrem Sebanyak 2,38 Juta, Garis Kemiskinan Rp 609.160 Per Kapita Per Bulan

(Ilustrasi) Seorang warga melintas di kawasan Muara Angke, Jakarta, Kamis (16/1). ANTARA FOTO/Fauzan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia tercatat sebanyak 2,38 juta orang pada Maret 2025, turun sebanyak 0,40 juta orang dibandingkan dengan September 2024 atau turun 1,18 juta orang dibandingkan dengan Maret 2024.

"Dari sisi persentasenya, penduduk miskin ekstrem terhadap total penduduk atau total populasi pada bulan Maret 2025 mencapai 0,85 persen atau turun sekitar 0,14 persen poin jika dibandingkan dengan September 2024, atau jika dibandingkan dengan Maret 2024 yang lalu turun 0,41 persen poin," kata Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono, di Jakarta, Jumat (25/7).

Ateng menjelaskan, penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan.

Sedangkan penduduk miskin ekstrem adalah penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah 2,15 dolar Amerika Serikat/AS (PPP tahun 2017) per kapita per hari, mengacu pada garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia.

Baca juga:

Prabowo Bilang Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Absolut Turun, BPS Sebut Masih Validasi

Adapun rilis mengenai data kemiskinan ekstrem ini sejalan dengan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Sebagaimana tertuang dalam Inpres tersebut, BPS ditugaskan untuk menyelenggarakan survei serta menghitung capaian pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

BPS juga melaporkan persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 8,47 persen, menurun 0,10 persen poin terhadap September 2024 dan menurun 0,56 persen poin terhadap Maret 2024.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan September 2024.

Garis kemiskinan pada Maret 2025 sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan, meningkat 2,34 persen jika dibandingkan dengan September 2024.

Sumber data utama yang digunakan untuk menghitung tingkat kemiskinan Maret 2025, termasuk kemiskinan ekstrem, yakni data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) Konsumsi dan Pengeluaran Maret 2025.

Pendataan Susenans Maret 2025 dilakukan pada Februari 2025. Hal ini dikarenakan pada Maret 2025 bertepatan dengan bulan Ramadhan, yang dapat mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga. (*)

#Angka Kemiskinan #Kemiskinan Ekstrem #Badan Pusat Statistik (BPS)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov Jateng Targetkan Kemiskinan Turun Menjadi 8,70 Persen Akhir 2026
Salah satu upaya untuk menurunkan kemiskinan yakni dengan terus mengurangi ketimpangan antara jumlah kebutuhan rumah dan ketersediaan hunian.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Pemprov Jateng Targetkan Kemiskinan Turun Menjadi 8,70 Persen Akhir 2026
Indonesia
Jamin Bantuan Pemerintah Tetap Diberikan, Data Desil Diperbaharui Tiap 3 Bulan
Guna memastikan validitas data secara berkelanjutan, pemerintah membuka luas akses partisipasi publik melalui berbagai kanal pemutakhiran mandiri.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Jamin Bantuan Pemerintah Tetap Diberikan, Data Desil Diperbaharui Tiap 3 Bulan
Indonesia
DTSEN Terus Dimutakhirkan, BPS Pastikan Keluarga Penerima Bansos Tercatat Akurat
BPS memperkuat DTSEN untuk memperbaiki akurasi data bantuan sosial. Warga dapat mengajukan perbaikan data melalui sejumlah kanal resmi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
DTSEN Terus Dimutakhirkan, BPS Pastikan Keluarga Penerima Bansos Tercatat Akurat
Indonesia
Mayoritas Daerah Alami Kenaikan Harga Pangan
Komoditas yang turut memberikan tekanan di wilayah tersebut antara lain cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan daging sapi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
Mayoritas Daerah Alami Kenaikan Harga Pangan
Indonesia
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Realisasi program bedah rumah memperhatikan aspek pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Indonesia
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
BPS dan Bank Dunia menggunakan sumber data yang sama, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun, cara pengukuran kemiskinan yang digunakan berbeda karena memiliki tujuan yang berbeda.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 September 2026
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
Indonesia
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
DPR menyoroti ketidaksesuaian data desil yang berpotensi membuat warga miskin kehilangan bansos, subsidi energi, hingga bantuan pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 September 2026
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
Indonesia
Mendag Ingin Harga Minyak Terkendali, Neraca Perdagangan Bisa Tetap Surplus
Pemerintah tidak hanya mengandalkan kondisi harga minyak untuk menjaga surplus perdagangan, tetapi juga akan terus mendorong peningkatan ekspor.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
Mendag Ingin Harga Minyak Terkendali, Neraca Perdagangan Bisa Tetap Surplus
Indonesia
BPS Sarankan Warga Ajukan Sanggahan ke Kelurahan bila Keberatan Status Desil
Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas cek bansos yang disediakan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengajukan keberatan terhadap data yang diterima.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
BPS Sarankan Warga Ajukan  Sanggahan ke Kelurahan bila Keberatan Status Desil
Indonesia
BPS Luruskan Salah Kaprah Publik, Desil Bukan Ukuran Tunggal Kondisi Ekonomi Keluarga
Desil bukan ukuran tunggal kondisi ekonomi keluarga, melainkan posisi relatif kesejahteraan berdasarkan DTSEN.
Wisnu Cipto - Minggu, 23 Agustus 2026
BPS Luruskan Salah Kaprah Publik, Desil Bukan Ukuran Tunggal Kondisi Ekonomi Keluarga
Bagikan