Legislator PKS Usulkan Pemerintah Revisi Garis Kemiskinan Nasional
(Ilustrasi) Seorang warga melintas di kawasan Muara Angke, Jakarta, Kamis (16/1). ANTARA FOTO/Fauzan
MerahPutih.com - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, menyambut baik usulan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk merevisi garis kemiskinan nasional sebesar Rp 595.242 per orang per bulan.
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, standar garis kemiskinan yang terlalu rendah dapat menyesatkan kebijakan pemerintah.
Ia menyatakan bahwa revisi garis kemiskinan nasional dapat menjadi momentum penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perubahan.
"Bank Dunia telah menetapkan tiga kategori garis kemiskinan baru, yaitu kemiskinan ekstrem sebesar US$3 PPP per hari per orang (setara Rp 546.000 per bulan), lower-middle income country sebesar USUSD 4,2 per hari per orang (setara Rp 765.000 per bulan), dan upper-middle income country sebesar USD 8,3 PPP per hari per orang (setara Rp 1,5 juta per bulan)," kata Anis kepada wartawan Senin (16/6).
Baca juga:
Komoditas Makanan Jadi Komponen Penyumbang Terbesar Garis Kemiskinan
Presiden Prabowo Diklaim Akan Umumkan Angka Garis Kemiskinan Baru, Merujuk Perhitungan Bank Dunia?
Indonesia, kata dia, yang masuk kategori negara berpenghasilan menengah ke atas, memiliki PDB per kapita sebesar Rp 78,62 juta atau sekitar USD 4.960,3.
"Jika menggunakan garis kemiskinan Bank Dunia untuk kategori negara berpenghasilan menengah ke atas, maka persentase penduduk miskin di Indonesia akan mengalami lonjakan signifikan," terang Anis.
Oleh karena itu, Anis menyarankan agar Indonesia minimal mengikuti standar garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah-bawah sebesar USD 4,2 PPP per orang per bulan atau sekitar Rp 765.000 per orang per bulan.
"Dengan demikian, tingkat kemiskinan di Indonesia akan menjadi sekitar 20% dari total populasi, dibandingkan dengan 8% menurut versi BPS," tutup Anis. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Desak Reformasi Pasar Saham, Free Float 15 Persen Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor
Jeffrey Hendrik Ditunjuk sebagai Dirut BEI Gantikan Iman Rachman, Stabilitas Pasar Jadi Prioritas
Danantara Genjot Reformasi Pasar Modal: Demutualisasi BEI dan Free Float 15 Persen
DPR tak Permasalahkan Keponakan Presiden Prabowo, Thomas Djiwandono, Jadi Deputi Gubernur BI, Tegaskan Bisa Diterima Semua Golongan Prabowo
Wamenkeu Thomas Djiwandono Jalani Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI dengan Komisi XI DPR
Kerja Sama Kemaritiman Indonesia–Inggris Buka 600 Ribu Lapangan Kerja, DPR: Siapkan Pekerja yang Terampil
Pidato Presiden Prabowo di WEF 2026: Indonesia Tegas Pilih Perdamaian daripada Kekacauan
Di Davos, Presiden Prabowo Tegaskan Indonesia sebagai Titik Terang Ekonomi Global
Di World Economic Forum, Prabowo Pede Dengan Kondisi Ekonomi Indonesia
Alarm Kebakaran Berbunyi Saat Trump Berada di World Economic Forum 2026