Legislator PKS Usulkan Pemerintah Revisi Garis Kemiskinan Nasional

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 16 Juni 2025
Legislator PKS Usulkan Pemerintah Revisi Garis Kemiskinan Nasional

(Ilustrasi) Seorang warga melintas di kawasan Muara Angke, Jakarta, Kamis (16/1). ANTARA FOTO/Fauzan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, menyambut baik usulan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk merevisi garis kemiskinan nasional sebesar Rp 595.242 per orang per bulan.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, standar garis kemiskinan yang terlalu rendah dapat menyesatkan kebijakan pemerintah.

Ia menyatakan bahwa revisi garis kemiskinan nasional dapat menjadi momentum penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perubahan.

"Bank Dunia telah menetapkan tiga kategori garis kemiskinan baru, yaitu kemiskinan ekstrem sebesar US$3 PPP per hari per orang (setara Rp 546.000 per bulan), lower-middle income country sebesar USUSD 4,2 per hari per orang (setara Rp 765.000 per bulan), dan upper-middle income country sebesar USD 8,3 PPP per hari per orang (setara Rp 1,5 juta per bulan)," kata Anis kepada wartawan Senin (16/6).

Baca juga:

Komoditas Makanan Jadi Komponen Penyumbang Terbesar Garis Kemiskinan

Presiden Prabowo Diklaim Akan Umumkan Angka Garis Kemiskinan Baru, Merujuk Perhitungan Bank Dunia?

Indonesia, kata dia, yang masuk kategori negara berpenghasilan menengah ke atas, memiliki PDB per kapita sebesar Rp 78,62 juta atau sekitar USD 4.960,3.

"Jika menggunakan garis kemiskinan Bank Dunia untuk kategori negara berpenghasilan menengah ke atas, maka persentase penduduk miskin di Indonesia akan mengalami lonjakan signifikan," terang Anis.

Oleh karena itu, Anis menyarankan agar Indonesia minimal mengikuti standar garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah-bawah sebesar USD 4,2 PPP per orang per bulan atau sekitar Rp 765.000 per orang per bulan.

"Dengan demikian, tingkat kemiskinan di Indonesia akan menjadi sekitar 20% dari total populasi, dibandingkan dengan 8% menurut versi BPS," tutup Anis. (Pon)

#Komisi XI DPR #Angka Kemiskinan #Ekonomi #Kemiskinan Ekstrem
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Reformasi Pasar Saham, Free Float 15 Persen Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor
Komisi XI DPR mendukung reformasi pasar saham di tengah gejolak saat ini. Pemerintah harus menjalankan kebijakan soal ambang batas free float menjadi 15 persen.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
DPR Desak Reformasi Pasar Saham, Free Float 15 Persen Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor
Indonesia
Jeffrey Hendrik Ditunjuk sebagai Dirut BEI Gantikan Iman Rachman, Stabilitas Pasar Jadi Prioritas
Penunjukan tersebut dilakukan untuk memastikan keberlangsungan operasional bursa di tengah gejolak pasar modal yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Jeffrey Hendrik Ditunjuk sebagai Dirut BEI Gantikan Iman Rachman, Stabilitas Pasar Jadi Prioritas
Indonesia
Danantara Genjot Reformasi Pasar Modal: Demutualisasi BEI dan Free Float 15 Persen
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Presiden Prabowo Subianto dalam merespons dinamika pasar keuangan global dan domestik.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
Danantara Genjot Reformasi Pasar Modal: Demutualisasi BEI dan Free Float 15 Persen
Indonesia
DPR tak Permasalahkan Keponakan Presiden Prabowo, Thomas Djiwandono, Jadi Deputi Gubernur BI, Tegaskan Bisa Diterima Semua Golongan Prabowo
Mengenai fakta bahwa Thomas ialah keponakan Presiden, Misbakhun menilai wakil menteri keuangan ini bisa menjelaskan dengan baik.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
 DPR tak Permasalahkan Keponakan Presiden Prabowo, Thomas Djiwandono, Jadi Deputi Gubernur BI, Tegaskan Bisa Diterima Semua Golongan Prabowo
Berita Foto
Wamenkeu Thomas Djiwandono Jalani Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI dengan Komisi XI DPR
Wakil menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas Djiwandono saat akan mengikuti fit and proper test Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, Senin (26/1/2026).
Didik Setiawan - Senin, 26 Januari 2026
Wamenkeu Thomas Djiwandono Jalani Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI dengan Komisi XI DPR
Indonesia
Kerja Sama Kemaritiman Indonesia–Inggris Buka 600 Ribu Lapangan Kerja, DPR: Siapkan Pekerja yang Terampil
Kerja sama ini mencakup pembuatan sekitar 1.500 kapal nelayan yang akan diproduksi di dok kapal Inggris dan selanjutnya dirakit di Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
Kerja Sama Kemaritiman Indonesia–Inggris Buka 600 Ribu Lapangan Kerja, DPR: Siapkan Pekerja yang Terampil
Indonesia
Pidato Presiden Prabowo di WEF 2026: Indonesia Tegas Pilih Perdamaian daripada Kekacauan
Prabowo menekankan Indonesia ingin menjalin hubungan yang baik dan bersahabat dengan semua pihak.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
Pidato Presiden Prabowo di WEF 2026: Indonesia Tegas Pilih Perdamaian daripada Kekacauan
Indonesia
Di Davos, Presiden Prabowo Tegaskan Indonesia sebagai Titik Terang Ekonomi Global
Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah situasi eksternal yang menantang.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
Di Davos, Presiden Prabowo Tegaskan Indonesia sebagai Titik Terang Ekonomi Global
Indonesia
Di World Economic Forum, Prabowo Pede Dengan Kondisi Ekonomi Indonesia
Optimisme Prabowo didasarkan pada bukti bahwa ekonomi Indonesia masih tetap tangguh di tengah ketidakpastian global.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
Di World Economic Forum, Prabowo Pede Dengan Kondisi Ekonomi Indonesia
Dunia
Alarm Kebakaran Berbunyi Saat Trump Berada di World Economic Forum 2026
Polisi mengatakan tidak ada korban luka, meskipun petugas damkar, kepolisian, dan ambulans dikerahkan mengingat tingginya tingkat pengamanan acara tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
Alarm Kebakaran Berbunyi Saat Trump Berada di World Economic Forum 2026
Bagikan