Legislator PKS Usulkan Pemerintah Revisi Garis Kemiskinan Nasional

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 16 Juni 2025
Legislator PKS Usulkan Pemerintah Revisi Garis Kemiskinan Nasional

(Ilustrasi) Seorang warga melintas di kawasan Muara Angke, Jakarta, Kamis (16/1). ANTARA FOTO/Fauzan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, menyambut baik usulan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk merevisi garis kemiskinan nasional sebesar Rp 595.242 per orang per bulan.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, standar garis kemiskinan yang terlalu rendah dapat menyesatkan kebijakan pemerintah.

Ia menyatakan bahwa revisi garis kemiskinan nasional dapat menjadi momentum penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perubahan.

"Bank Dunia telah menetapkan tiga kategori garis kemiskinan baru, yaitu kemiskinan ekstrem sebesar US$3 PPP per hari per orang (setara Rp 546.000 per bulan), lower-middle income country sebesar USUSD 4,2 per hari per orang (setara Rp 765.000 per bulan), dan upper-middle income country sebesar USD 8,3 PPP per hari per orang (setara Rp 1,5 juta per bulan)," kata Anis kepada wartawan Senin (16/6).

Baca juga:

Komoditas Makanan Jadi Komponen Penyumbang Terbesar Garis Kemiskinan

Presiden Prabowo Diklaim Akan Umumkan Angka Garis Kemiskinan Baru, Merujuk Perhitungan Bank Dunia?

Indonesia, kata dia, yang masuk kategori negara berpenghasilan menengah ke atas, memiliki PDB per kapita sebesar Rp 78,62 juta atau sekitar USD 4.960,3.

"Jika menggunakan garis kemiskinan Bank Dunia untuk kategori negara berpenghasilan menengah ke atas, maka persentase penduduk miskin di Indonesia akan mengalami lonjakan signifikan," terang Anis.

Oleh karena itu, Anis menyarankan agar Indonesia minimal mengikuti standar garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah-bawah sebesar USD 4,2 PPP per orang per bulan atau sekitar Rp 765.000 per orang per bulan.

"Dengan demikian, tingkat kemiskinan di Indonesia akan menjadi sekitar 20% dari total populasi, dibandingkan dengan 8% menurut versi BPS," tutup Anis. (Pon)

#Komisi XI DPR #Angka Kemiskinan #Ekonomi #Kemiskinan Ekstrem
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Rupiah Tembus Rp 18.050 per Dolar AS, DPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Serius
Pelemahan rupiah hingga Rp18.050 per dolar AS menjadi sorotan DPR. Wakil Ketua DPR meminta pemerintah serta Bank Indonesia memperkuat langkah stabilisasi ekonomi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 Juni 2026
Rupiah Tembus Rp 18.050 per Dolar AS, DPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Serius
Indonesia
Rupiah Tembus Rp 18.043 per Dolar AS, BI Ungkap Penyebab hingga Langkah Stabilisasi
Bank Indonesia menjelaskan pelemahan rupiah hingga menyentuh Rp 18.043 per dolar AS. Faktor geopolitik Timur Tengah, arus modal keluar, hingga kebutuhan domestik menjadi pemicunya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 Juni 2026
Rupiah Tembus Rp 18.043 per Dolar AS, BI Ungkap Penyebab hingga Langkah Stabilisasi
Indonesia
Indonesia Rajai Pasar Keuangan Digital, Trader Butuh Platform yang Stabil dan Responsif
Indonesia merupakan rumah bagi komunitas trader forex dan komoditas yang berkembang pesat dan semakin sophisticated.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Indonesia Rajai Pasar Keuangan Digital, Trader Butuh Platform yang Stabil dan Responsif
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: ASEAN Prediksi Indonesia Akan Bangkrut Tahun 2030 Gara-gara Terlilit Utang
Ini dalam informasi yang diunggah akun Facebook “Herna Rizky”.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: ASEAN Prediksi Indonesia Akan Bangkrut Tahun 2030 Gara-gara Terlilit Utang
Indonesia
Indonesia Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Aliansi Mitra Global Pengentasan Kemiskinan
Indonesia menjadi wakil ketua bersama Pantai Gading, Brazil, Pakistan, Afrika Selatan, dan Uzbekistan. Sementara posisi ketua dipegang China melalui Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan Zhang Lu.
Wisnu Cipto - Kamis, 28 Mei 2026
Indonesia Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Aliansi Mitra Global Pengentasan Kemiskinan
Indonesia
Pilih Ciptakan Lapangan Kerja Ketimbang Bangun Gedung, Prabowo: Jangan Bangun Kantor Megah Kalau Tidak Produktif
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memprioritaskan program produktif pencipta lapangan kerja dibanding pembangunan kantor megah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 23 Mei 2026
Pilih Ciptakan Lapangan Kerja Ketimbang Bangun Gedung, Prabowo: Jangan Bangun Kantor Megah Kalau Tidak Produktif
Indonesia
Prabowo Janji Hentikan Kebocoran Kekayaan Negara, Tegaskan SDA Harus untuk Rakyat
Presiden Prabowo menegaskan komitmennya menghentikan kebocoran kekayaan negara dan memastikan sumber daya alam Indonesia dinikmati seluruh rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 23 Mei 2026
Prabowo Janji Hentikan Kebocoran Kekayaan Negara, Tegaskan SDA Harus untuk Rakyat
Indonesia
Prabowo Siapkan Sentra Budidaya Perikanan Ribuan Hektare untuk Dongkrak Ekspor
Prabowo menyiapkan proyek budidaya perikanan berskala besar hingga 14 ribu hektare untuk memperkuat ekspor dan devisa Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 23 Mei 2026
Prabowo Siapkan Sentra Budidaya Perikanan Ribuan Hektare untuk Dongkrak Ekspor
Indonesia
DPR Yakin Ekonomi RI Tumbuh 6 Persen di 2027 meski Dunia Bergejolak
Optimisme itu muncul karena sejumlah indikator ekonomi nasional masih menunjukkan performa positif.
Dwi Astarini - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Yakin Ekonomi RI Tumbuh 6 Persen di 2027 meski Dunia Bergejolak
Indonesia
Rupiah Longsor di Akhir Pekan, Ambles 50 Poin ke Rp 17.717 per Dolar
Rupiah Longsor di Akhir Pekan, Ambles 50 Poin ke Rp 17.717 per Dolar
Wisnu Cipto - Jumat, 22 Mei 2026
Rupiah Longsor di  Akhir Pekan, Ambles 50 Poin ke Rp 17.717 per Dolar
Bagikan