Legislator PKS Usulkan Pemerintah Revisi Garis Kemiskinan Nasional
(Ilustrasi) Seorang warga melintas di kawasan Muara Angke, Jakarta, Kamis (16/1). ANTARA FOTO/Fauzan
MerahPutih.com - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, menyambut baik usulan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk merevisi garis kemiskinan nasional sebesar Rp 595.242 per orang per bulan.
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, standar garis kemiskinan yang terlalu rendah dapat menyesatkan kebijakan pemerintah.
Ia menyatakan bahwa revisi garis kemiskinan nasional dapat menjadi momentum penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perubahan.
"Bank Dunia telah menetapkan tiga kategori garis kemiskinan baru, yaitu kemiskinan ekstrem sebesar US$3 PPP per hari per orang (setara Rp 546.000 per bulan), lower-middle income country sebesar USUSD 4,2 per hari per orang (setara Rp 765.000 per bulan), dan upper-middle income country sebesar USD 8,3 PPP per hari per orang (setara Rp 1,5 juta per bulan)," kata Anis kepada wartawan Senin (16/6).
Baca juga:
Komoditas Makanan Jadi Komponen Penyumbang Terbesar Garis Kemiskinan
Presiden Prabowo Diklaim Akan Umumkan Angka Garis Kemiskinan Baru, Merujuk Perhitungan Bank Dunia?
Indonesia, kata dia, yang masuk kategori negara berpenghasilan menengah ke atas, memiliki PDB per kapita sebesar Rp 78,62 juta atau sekitar USD 4.960,3.
"Jika menggunakan garis kemiskinan Bank Dunia untuk kategori negara berpenghasilan menengah ke atas, maka persentase penduduk miskin di Indonesia akan mengalami lonjakan signifikan," terang Anis.
Oleh karena itu, Anis menyarankan agar Indonesia minimal mengikuti standar garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah-bawah sebesar USD 4,2 PPP per orang per bulan atau sekitar Rp 765.000 per orang per bulan.
"Dengan demikian, tingkat kemiskinan di Indonesia akan menjadi sekitar 20% dari total populasi, dibandingkan dengan 8% menurut versi BPS," tutup Anis. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Fraud BI-FAST Rp 200 Miliar Terungkap, DPR Minta Pengamanan Dana dan Data Nasabah Diperkuat
Prabowo hingga Pejabat Diminta Berkantor Sementara di Sumatra, Komisi XI DPR: Kehadiran Presiden Jadi Faktor Kunci
Prabowo Subianto Yakin Ekonomi Indonesia Tetap Tenang dan Mampu Bertahan dari Gempuran Perang Dagang
Raker Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dengan Komisi XI DPR Bahas Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025
Dorong Ekonomi Nasional Jelang Nataru, Pemerintah Siapkan 3 Program Salah Satunya Diskon Belanja
Pengusaha Diminta Jadi Kakak Asuh Koperasi Merah Putih, Pertumbuhan Tidak Dinikmati Segelintir Orang
Cak Imin Tegaskan Reforma Agraria Dipercepat, Prioritas Desil 1–2 dengan Target 1 Juta Penerima
Jokowi Pidato Forum Bloomberg New Economy Forum 2025, Paparkan Revolusi Ekonomi Cerdas
BPS Rekrut 190 Ribu Orang Buat Sensus Ekonomi 10 Tahunan
PKB Dukung Langkah Prabowo Perkuat Ekosistem Koperasi, Bentuk Nyata Wujudkan Pasal 33