Kemenristekdikti Fokus pada Tiga Program Prioritas untuk Menyiapkan SDM

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 13 Desember 2017
Kemenristekdikti Fokus pada Tiga Program Prioritas untuk Menyiapkan SDM

Ali Ghufron Mukti. (sumberdaya.ristekdikti.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia (SDM) Iptek dan Dikti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Ali Ghufron Mukti mengatkan, pihaknya akan fokus pada tiga program studi prioritas dalam rangka menyiapkan SDM yang dibutuhkan.

"Tiga bidang yang kita siapkan itu yakni keinsinyuran, kesehatan, dan pendidikan," ujar Ali dalam diskusi seperti dilansir Antara, Selasa (12/12).

Untuk bidang keinsinyuran, Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain. Di program studi keinsinyuran, pertumbuhan insinyur di Indonesia hanya 16,1 persen.

"Intinya, insinyur kita juga masih sangat amat kurang dibanding China." Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi.

Kondisi itu, ditambah lagi dengan distribusi guru PNS yang tidak merata.

"Di kota sudah 60 persen, di daerah masih 30 persen guru yang disertifikasi." katanya.

Kesenjangan guru yang telah dan belum disertifikasi juga menimbulkan kecemburuan di tingkat sekolah.

"Jadi salah jika dikatakan pedidikan sudah banyak. Kita darurat kekurangan guru. Betul-betul darurat kekurangan guru," kata Unifah.

Ketua Umum Konsil Kedokteran Indonesia Bambang Supryatno menjelaskan, terjadi kesalahpahaman masyarakat soal terlalu banyaknya dokter yang beredar. Menurut dia, Indonesia hanya berada satu tingkat diatas Myanmar dan jauh tertinggal dari Malaysia dengan rasio 1:2.500 penduduk.

Sementara rasio dokter di Malaysia saja sudah mencapai 1:800 penduduk, kemudian di Vietnam juga sudah di bawah 2.000 penduduk.

Selain itu, setiap tahun ada sekitar 25 persen sarjana kedokteran yang tidak lulus Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI).

"Kegagalan itu bisa terjadi berkali-kali. Hingga hari ini jumlah sarjana kedokteran itu menumpuk hingga mencapai 4.000 orang," kata Bambang. (*)

#Guru #Kemenristekdikti
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Komisi X DPR Dukung 150 Ribu Beasiswa Guru, Usul Kuota Ditambah dan Seleksi Dipermudah
Wakil Ketua Komisi X DPR RI mendukung program 150 ribu beasiswa D4 dan S1 untuk guru. DPR juga mengusulkan penambahan kuota serta penyederhanaan proses seleksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Komisi X DPR Dukung 150 Ribu Beasiswa Guru, Usul Kuota Ditambah dan Seleksi Dipermudah
Indonesia
Instruksi Prabowo soal Bahasa Prancis di Sekolah Tuai Sorotan, P2G Usul Jadi Ekstrakurikuler
P2G menilai Bahasa Prancis belum menjadi kebutuhan mendesak di pendidikan maupun perdagangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
Instruksi Prabowo soal Bahasa Prancis di Sekolah Tuai Sorotan, P2G Usul Jadi Ekstrakurikuler
Indonesia
Sidang Gugatan Kesejahteraan Dosen di MK, Komisi X DPR Minta Hakim Kabulkan Permohonan
Komisi X DPR RI mendukung gugatan kesejahteraan dosen di MK dan meminta hakim mengabulkan permohonan demi perbaikan pendidikan tinggi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Sidang Gugatan Kesejahteraan Dosen di MK, Komisi X DPR Minta Hakim Kabulkan Permohonan
Indonesia
Bukan Lagi Wewenang Daerah, Pengangkatan dan Distribusi Guru Diusulkan Dilakukan Pemerintah Pusat
Selain itu, agar pengangkatan guru, pamong belajar, penilik, dan pengawas sekolah dilakukan pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Bukan Lagi Wewenang Daerah, Pengangkatan dan Distribusi Guru Diusulkan Dilakukan Pemerintah Pusat
Indonesia
Ini Kata Presiden Prabowo Mengapa Gaji Guru Kecil
Prabowo menyebut, telah terjadi aliran keluar kekayaan nasional atau outflow of national wealth sejak masa Orde Baru
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Mei 2026
Ini Kata Presiden Prabowo Mengapa Gaji Guru Kecil
Indonesia
Kemendiktisaintek Ubah Nomenklatur Prodi Teknik Jadi Rekayasa, DPR RI Ramal Lulusan Kampus Indonesia Makin Gampang Saingi Engineering Global
DPR mengingatkan agar pelaksanaan aturan tidak berjalan secara koersif atau memaksa
Angga Yudha Pratama - Senin, 18 Mei 2026
Kemendiktisaintek Ubah Nomenklatur Prodi Teknik Jadi Rekayasa, DPR RI Ramal Lulusan Kampus Indonesia Makin Gampang Saingi Engineering Global
Indonesia
Krisis 480 Ribu Guru Hantui Indonesia, Nasib Honorer Malah Digantung Regulasi
Sebagai langkah konkret, pemerintah harus memberikan rekognisi khusus bagi guru dengan masa pengabdian minimal lima hingga sepuluh tahun
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Krisis 480 Ribu Guru Hantui Indonesia, Nasib Honorer Malah Digantung Regulasi
Indonesia
DPR Tolak Skema PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Diharap Segera Beri Kepastian Hukum Guru Non ASN Jadi Pegawai Tetap
Esti mendesak pemerintah memastikan kecukupan tenaga pendidik di daerah-daerah melalui pengangkatan yang sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
DPR Tolak Skema PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Diharap Segera Beri Kepastian Hukum Guru Non ASN Jadi Pegawai Tetap
Indonesia
Nasib Guru Honorer di Ujung Tanduk? DPR Minta Skema Terukur Selesaikan Masalah Pendidik
Ia meminta para guru non-ASN tetap tenang dan melihat kebijakan terbaru ini sebagai momentum percepatan status menjadi PNS atau PPPK
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Nasib Guru Honorer di Ujung Tanduk? DPR Minta Skema Terukur Selesaikan Masalah Pendidik
Indonesia
SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 Picu Keresahan Guru Honorer, DPR Dorong Manajemen ASN Secara Total
Kekhawatiran mendalam menyelimuti sekitar 237.146 guru honorer yang merasa terancam kehilangan pekerjaan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 Picu Keresahan Guru Honorer, DPR Dorong Manajemen ASN Secara Total
Bagikan