P2G Tolak Bahasa Portugis di Sekolah, Tak Relevan di Bisnis dan Kendala Guru LPTK

Merahputih.com - Rencana pemerintah menerapkan pembelajaran Bahasa Portugis di sekolah menuai kritik dan reaksi dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).

Koordinator Nasional (Kornas) P2G, Satriwan Salim, mempertanyakan urgensi Bahasa Portugis karena dinilai kurang relevan dalam konteks global, khususnya dunia bisnis.

Baca juga:

DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan

"Bagi kami Bahasa Portugis justru itu secara fungsional di masyarakat dunia, masyarakat global tidak menjadi bahasa yang dipakai di dalam dunia industri atau di dunia bisnis," ujar Satriwan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/10).

Tidak seperti Bahasa Inggris yang dominan digunakan negara maju, mayoritas penutur Bahasa Portugis berasal dari negara berkembang, mirip dengan Indonesia. Oleh karena itu, ia berpendapat mempelajari Bahasa Portugis sebagai bahasa asing di sekolah tidak akan memberikan keuntungan pragmatis yang signifikan.

Tantangan Implementasi dan Kesiapan Guru

Satriwan juga menyoroti kendala besar dalam pengajaran Bahasa Portugis di Indonesia, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) pengajar.

Ia menilai saat ini belum ada lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang memiliki jurusan atau program studi (prodi) untuk mencetak calon guru Bahasa Portugis.

"Kalau Portugis banyak kendalanya, karena di perguruan tinggi pendidikan, LPTK, di perguruan tinggi LPTK Bahasa Portugis setahu saya itu tidak ada jurusan atau prodi-prodinya yang menyiapkan calon-calon guru Bahasa Portugis," ungkapnya.

Baca juga:

Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang

Rencana penerapan Bahasa Portugis ini sendiri merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasman) Abdul Mu'ti. Presiden berharap langkah ini dapat segera diimplementasikan di seluruh sekolah. (Knu)