Kemenlu Koordinasi dengan Para Pihak Terkait Soal Penangkapan Paulus Tannos

MerahPutih.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melakukan koordinasi dengan para pihak terkait termasuk aparat penegak hukum yang menangani proses penangkapan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Paulus Tannos.

Diketahui, Bos PT Sandipala Arthapura itu ditangkap di Singapura oleh aparat setempat sepulang bepergian dari luar negeri.

"Kemlu berkoordinasi dengan para lembaga penegak hukum yang lebih berwenang dalam penanganan isu ini," kata Jubir Kemenlu Roy Soemirat saat dikonfirmasi, Selasa (28/1).

Roy memastikan pihaknya siap berperan sebagai saluran diplomatik, terutama untuk menindaklanjuti penanganan Paulus Tannos di Singapura.

Baca juga:

KPK Yakin Status WNI Paulus Tannos Belum Dicabut

"Untuk tindaklanjuti berbagai hal yang perlu dilakukan apabila memang sudah ada hal yang menurut aparat penegak hukum Indonesia perlu ditindaklanjuti," ujarnya.

Untuk diketahui, KPK menetapkan Paulus Tannos sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP bersama tiga orang lainnya pada 13 Agustus 2019.

Adapun tiga tersangka lain yang dijerat KPK itu, yakni anggota DPR periode 2014-2019 Miriam S Hariyani, eks Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, dan eks Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP Husni Fahmi.

Penetapan Paulus Tannos, Miriam, Isnu dan Husni ini sebagai tersangka merupakan pengembangan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan terkait korupsi e-KTP sebelumnya.

KPK sebelumnya mengakui kesulitan memeriksa Paulus Tannos karena sudah tinggal di Singapura. Bahkan, Paulus Tannos berganti kewarganegaraan dan identitas.

KPK menetapkan Paulus Tannos sebagai buronan atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada 19 Oktober 2021. (pon)