Kemenkes Prioritaskan Vaksinasi di Wilayah Kasus COVID-19 Tertinggi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Juli 2021
Kemenkes Prioritaskan Vaksinasi di Wilayah Kasus COVID-19 Tertinggi

Vaksinasi COVID-19. (Foto: Humas Kota Bandung)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Kesehatan akan memberikan prioritas vaksinasi berbasis risiko. Pemerintah akan mengutamakan vaksinasi untuk provinsi-provinsi dengan kasus aktif tinggi, seperti Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali.

"Itu yang paling tinggi karena kemungkinan terkenannya juga banyak, masuk rumah sakitnya banyak, dan yang wafatnya juga paling banyak. Provinsi-provinsi itu otomatis akan mendapatkan prioritas," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Senin (26/7)

Baca Juga:

Stok dan Teknis Produksi Bikin Distribusi Vaksin ke Daerah Tidak Merata

Ia menegaskan, pemerintah juga akan memprioritiskan vaksinasi kepada masyarakat dengan risiko tinggi, yaitu untuk para lanjut usia (lansia) dan masyarakat yang memiliki komorbid.

"Itu yang harus kita utamakan. Bukan berarti kita tidak mau suntik yang lain, tapi kalau kita lihat yang wafat di rumah sakit itu adalah orang-orang seperti itu. Kita lindungi mereka dahulu jadi kita berikan mereka," katanya.

Sebelumnya, Kemenkes menegaskan, dari total 130 juta dosis vaksin yang tersedia di Indonesia, sebanyak 68 juta dosis di antaranya sudah didistribusikan ke seluruh daerah. Sebanyak 50 persen dosis vaksin COVID-19 didistribusikan ke tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Sebab angka kasus di wilayah itu yang cukup tinggi. Sisanya, disebar ke 27 provinsi di luar Jawa dan Bali.

"Otomatis pembagiannya akan berbeda-beda. Memang jumlah vaksin yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan kita, karena vaksin datangnya bertahap," kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Senin (26/7).

Indonesia dijadwalkan menerima vaksin dari Sinovac dan AstraZeneca setiap bulan. Pada Agustus 2021, Indonesia dijadwalkan menerima tambahan 15 juta dosis vaksin Sinovac.

"Kita berharap nanti dari Covax Facility dapat 7 jutaan. Kemudian yang kita beli sendiri dari AstraZeneca ada juga. Itu perkiraannya sekitar 3 juta," ujarnya.

Nadia memperkirakan Indonesia akan kedatangan 35 juta sampai 40 juta dosis vaksin pada Agustus 2021.Vaksin tersebut, termasuk rencananya vaksin Pfizer dan mungkin Novavax. Pfizer akan datang akhir Agustus sekitar 2 juta atau 3 juta.

Saat ini animo masyarakat terhadap program vaksinasi COVID-19 semakin tinggi, seiring dengan laju penularan kasus yang juga meningkat di sejumlah daerah. Selain itu, vaksinasi sudah menyasar kelompok usia 12 tahun ke atas. (Asp)

Baca Juga:

Pasar Tradisional di Jakarta Dibuka, Pengunjung Wajib Tunjukan Surat Vaksin

#Vaksinasi #Vaksin Covid-19 #COVID-19 #Kemenkes
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Lifestyle
Program Sejuta Vaksin Kanker Serviks Bakal Diperluas ke Seluruh Indonesia
Program Sejuta Vaksin merupakan kerja sama KORPRI seluruh Indonesia dengan Kementerian Kesehatan dan berbagai pihak dalam upaya mencegah kanker serviks.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 Agustus 2026
Program Sejuta Vaksin Kanker Serviks Bakal Diperluas ke Seluruh Indonesia
Lifestyle
Vaksin HPV Mulai Menyasar Siswa Laki-Laki, Ini 3 Manfaatnya Bagi Kesehatan
HPV merupakan kelompok virus yang dapat menginfeksi kulit dan selaput lendir
Angga Yudha Pratama - Senin, 10 Agustus 2026
Vaksin HPV Mulai Menyasar Siswa Laki-Laki, Ini 3 Manfaatnya Bagi Kesehatan
Indonesia
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Kemenkes membenahi sistem komunikasi pelayanan pasien menyusul kasus Yurizal Tri Chaerawan yang viral.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Indonesia
Viral Komentar Nakes ke Pasien BPJS, Menkes: Nakes Tidak Boleh Nirempati
"Saya rasa semua profesi yang melayani masyarakat, terutama nakes, enggak boleh ada yang nirempati seperti itu," ujar Budi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
Viral Komentar Nakes ke Pasien BPJS, Menkes: Nakes Tidak Boleh Nirempati
Indonesia
60 Persen Penduduk Indonesia Rentan Terkena Hepatitis B, Terinfeksi Pada Masa Remaja
Selama penularan horizontal masih berlangsung, mereka tetap berisiko terinfeksi pada masa remaja maupun dewasa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Juli 2026
60 Persen Penduduk Indonesia Rentan Terkena Hepatitis B, Terinfeksi Pada Masa Remaja
Indonesia
Kemenkes Kampanyekan Jangan Takut Stigma Negatif Tes HIV, Makin Cepat Diketahui Lebih Baik
Kemenkes dorong masyarakat lakukan tes HIV tanpa takut stigma negatif. Deteksi dini penting untuk menekan penularan dan memastikan pengobatan segera dengan terapi ARV.
Wisnu Cipto - Minggu, 26 Juli 2026
Kemenkes Kampanyekan Jangan Takut Stigma Negatif Tes HIV, Makin Cepat Diketahui Lebih Baik
Indonesia
Kemenkes Tepis Isu dr Zulfikar Magang IDI Meninggal Akibat Bully, Tapi Penyakit Sensitif
Kemenkes ungkap hasil investigasi kematian dr. Zulfikar peserta internsip di Lampung Timur. Disebut akibat penyakit sensitif, bukan beban kerja atau perundungan.
Wisnu Cipto - Jumat, 24 Juli 2026
Kemenkes Tepis Isu dr Zulfikar Magang IDI Meninggal Akibat Bully, Tapi Penyakit Sensitif
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] :Bayi di Bekasi Alami Radang Orak karena Disuntik Vaksin Petugas Kesehatan
Kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA] :Bayi di Bekasi Alami Radang Orak karena Disuntik Vaksin Petugas Kesehatan
Indonesia
Gigi Berlubang, Anemia, Darah Tinggi, Impaksi dan Obesitas Dialami Siswa Indonesia
Beberapa jenis pemeriksaan yang dilakukan pada anak yaitu tingkat aktivitas fisik, anemia pada remaja putri, pemeriksaan mata, telinga, gigi, hingga kejiwaan
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Juli 2026
Gigi Berlubang, Anemia, Darah Tinggi, Impaksi dan Obesitas Dialami Siswa Indonesia
Indonesia
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Penyerapan anggaran Kemenkes rendah karena dipengaruhi pemblokiran anggaran senilai Rp 12,3 triliun.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Bagikan