Kemendagri Temukan Anggaran Janggal APBD 2021, DPRD DKI: Ngomong Tuh Dipilah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 23 Desember 2020
Kemendagri Temukan Anggaran Janggal APBD 2021, DPRD DKI: Ngomong Tuh Dipilah

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menanggapi pernyataan Kementerian Dalam (Kemendagri) yang menyebut ada anggaran janggal dalam pos-pos kegiatan Legislator Kebon Sirih dalam RAPBD 2021.

Seharusnya, kata Taufik, Kemendagri berdialog dahulu dengan dewan jika ada ditemukan anggaran "ngaco" dari susunan APBD DKI.

Pembelaan Taufik, Kemendagri perlu juga memahami perbedaan kegiatan DPRD dengan kesekwanan. Jangan sampai, kegiatan sekretaris DPRD (sekwan) dikaitkan dengan kegiatan anggota DPRD. Menurutnya, itu jelas hal berbeda.

Baca Juga:

Kemendagri Temukan Kejanggalan Anggaran di RAPBD DKI Jakarta 2021

"Makanya sebenarnya kalau ngomong tuh dipilah dong, ada kegiatan DPRD, ada kegiatan kesekwanan. Jangan DPRD saja, itu bukan urusan kita," ucap Taufik di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (23/12).

Taufik menyayangkan pernyataan Kemendagri yang menyebut adanya anggaran yang janggal di DPRD. Padahal, sambungnya, evaluasi APBD 2021 masih berada di tangan Kemendagri.

"Jangan gampang ngomong juga gitu supaya kita diskusi dulu, apa ini. Ini kan kadang kala, ini sudah dibuat aturannya, datang terus dibilang 'eh lu enggak cocok sesuai aturan ya', kita buat lagi dong," jelasnya.

Gedung DPRD DKI Jakarta (Foto: MP/dprd-dkijakartaprov.go.id)
Gedung DPRD DKI Jakarta (Foto: MP/dprd-dkijakartaprov.go.id)

Oleh karena itu, politikus Gerindra ini mengajak pihak Kemendagri untuk berdiskusi dengan dewan. Sehingga, tidak muncul berbagai polemik di masyarakat mengenai adanya anggaran "ngaco".

"Supaya jangan muncul ke publik dulu gitu loh. Sekarang kan bukan kegiatan kita. DPRD itu kan ada dua, ada kedewanan, ada kesekwanan. Nah ini urusan kesekwanan tapi disebutnya DPRD saja gitu," ucap dia.

Baca Juga:

Kemendagri Temukan Anggaran Janggal APBD 2021, PSI Semprot Pemprov DKI

Seperti diketahui, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Bahri mengatakan, pihaknya masih menemukan kejanggalan anggaran APBD DKI 2021. Salah satunya adalah anggaran belanja komputer, dan belanja gaji, dan tunjangan sekretariat DPRD.

"Di sana ada kegiatan belanja komputer. Ada isinya ngaco, kita benahi, belanja tunjangan juga di sini," ungkap Bahri. (Asp)

Baca Juga:

PSI: Pembahasan Anggaran APBD 2021 Lebih Buruk dari Tahun Lalu

#Politikus Partai Gerindra M Taufik #DPRD DKI Jakarta #APBD DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Serapan Belanja APBD DKI 2026 Baru 54,39 Persen, Perangkat Daerah Diminta Gercep Selesaikan Kegiatan
Perangkat daerah diminta mempercepat penyelesaian kegiatan agar realisasi anggaran tidak menumpuk pada November dan Desember.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
Serapan Belanja APBD DKI 2026 Baru 54,39 Persen, Perangkat Daerah Diminta Gercep Selesaikan Kegiatan
Indonesia
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Persoalan tersebut bermula ketika pembahasan APBD 2026 dilakukan pada 2025. Saat itu, besaran UMP Jakarta 2026 belum ditetapkan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Perubahan APBD DKI 2026 Disepakati Rp79,56 Triliun, Layanan Dasar Tetap Dijaga
DPRD DKI dan TAPD menyepakati Perubahan APBD 2026 sebesar Rp 79,56 triliun. Layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bansos tetap dijaga.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Perubahan APBD DKI 2026 Disepakati Rp79,56 Triliun, Layanan Dasar Tetap Dijaga
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
Pramono: Pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas Dimulai Paling Lambat Januari 2027
Gubernur DKI Pramono Anung menargetkan pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas dimulai Januari 2027 dan rampung pada Agustus 2028.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Pramono: Pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas Dimulai Paling Lambat Januari 2027
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Bagikan