Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menemukan anggaran janggal senilai Rp580 miliar di kegiatan-kegiatan DPRD dalam RAPBD DKI Tahun Anggaran 2021.
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Michael Victor Sianipar menilai, temuan tersebut menunjukkan adanya cacat di sistem dan proses penyusunan anggaran di Pemprov selama ini.
“Kami ingin mengingatkan semua pihak bahwa kejanggalan anggaran ratusan miliar ini adalah kejadian berulang setiap tahun,” ujar Michael Victor Sianipar di Jakarta, Rabu (23/12).
Baca Juga:
Delapan Fraksi DPRD Walk Out saat PSI Sampaikan Pandangan Umum
Victor menceritakan, tahun 2019 silam, ditemukan usulan anggaran janggal belanja lem aibon sebesar Rp82 miliar pada RAPBD 2020, yang kemudian diklaim oleh Pemprov sebagai kesalahan input komponen.
Pada penyusunan APBD 2021 kemarin, juga masih ditemukan usulan kenaikan anggaran fantastis ratusan miliar DPRD DKI seperti gaji, tunjangan, dan kegiatan sosialisasi. Setelah dikritisi publik akhirnya direvisi, hasil akhirnya pun masih dinilai janggal oleh Kemendagri.
Ia berpendapat, anggaran-anggaran janggal seperti ini akan ada setiap tahunnya jika proses penganggaran tidak dibuka kepada publik dan waktu pembahasannya sangat mepet. Kejadian lem aibon tahun lalu dan RKT DPRD tahun ini seharusnya menjadi momentum memperbaiki proses penganggaran di era pemerintahan Anies Baswedan.
“Kami juga kembali meminta Pemprov DKI untuk segera membuka rincian APBD 2021 yang sudah diketok dua minggu lalu, namun hingga hari ini seakan-akan masih juga dirahasiakan isiannya,” tuturnya.
Ia juga menyoroti jadwal pembahasan anggaran yang terlalu mepet. Pemda DKI baru memberikan rancangan KUA PPAS tahun 2021 pada tanggal 2 November, atau terlambat empat bulan dari jadwal yang seharusnya. Anggota DPRD hanya diberi waktu dua hari untuk mempelajari ratusan ribu komponen anggaran.
"Pembahasan di rapat-rapat DPRD berlangsung kilat dan terkesan hanya formalitas. Bahkan, isi komponen belanja pun tidak sempat dibuka di dalam rapat-rapat DPRD,” ujar Victor.
Baca Juga:
PDIP Bingung Aksi Walk Out Anggota DPRD Diartikan Memusuhi PSI
Hal itu diperburuk dengan sikap Pemprov DKI yang tidak mau membuka rancangan APBD 2021. Akibatnya, masyarakat tidak bisa memantau jalannya proses pembahasan anggaran.
"Mulai dari jadwal pembahasan, proses pembahasan di DPRD, penggantian sistem budgeting, hingga detail anggaran yang terkesan ditutup-tutupi, semuanya tidak wajar,” tutur Victor. (Asp)
Baca Juga:
Klaim 88 Paslon yang Didukungnya Menang Pilkada, PSI: Sangat Menggembirakan
