PDIP Bingung Aksi Walk Out Anggota DPRD Diartikan Memusuhi PSI


Tsamara Amany Alatas. (MP/Rizki Fitrianto)
MerahPutih.com - Aksi walk out sejumlah anggota DPRD DKI mendapat komentar dari Ketua DPP PSI Tsamara Amany.
Ia menyebut partainya di DKI tengah dimusuhi karena sudah berani menjaga uang rakyat dalam menolak kenaikan rencana kerja tahunan (RKT).
Menyikapi hal ini, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono membantah aksi keluar dari rapat paripurna sebagai rasa kesal dan memusuhi PSI.
Baca Juga:
Delapan Fraksi DPRD Walk Out saat PSI Sampaikan Pandangan Umum
"Yang musuhin sopo? Engga ada yang musuhin. Dianya saja yang ngerasa begitu. Engga ada istilah musuh-memusuhi. Ini soal politik," papar Gembong saat dikonfirmasi, Rabu (16/12).
Menurut Gembong, setiap masing-masing fraksi di Dewan Parlemen Kebon Sirih mempunyai sikap dalam kaitan apa pun.
Ia kembali tegaskan keputusan walk out partainya bukan perlakuan memusuhi PSI.
"PSI kok merasa dimusuhi, rumusnya apa? Apa yang jadi perasaan dia dimusuhi?" tanya dia.

Mengenai kenaikan RKT, menurut dia, hal itu sudah menjadi kesepakatan bersama semua fraksi di DPRD. Tapi secara tidak etis, PSI berkoar-koar tidak setuju sesudah kelar rapat. Ini menurutnya yang jadi permasalahan.
"Kalau soal RKT kan awalnya menjadi kesepakatan semua fraksi, termasuk PSI," tutupnya.
Seperti diketahui, Ketua DPP PSI Tsamara Amany menuturkan, pihaknya tak masalah jika harus dimusuhi oleh anggota DPRD DKI asal bisa menjaga uang rakyat.
Bahkan, tegas Tsamara, PSI rela jika sampai dimusuhi oleh satu republik.
Baca Juga:
Ketua DPRD DKI Ancam Polisikan Guru Pembuat Soal Ujian 'Anies Diejek Mega'
"Demi menjaga uang rakyat, jangankan dimusuhi anggota DPRD DKI. Dimusuhi satu republik pun kami siap,” cuitnya melalui akun Twitter @TsamaraDKI.
Kemudian dalam cuitan berbeda, ia juga menegaskan PSI sejak awal terus berupaya untuk mengawal anggaran APBD agar benar-benar dipakai untuk kepentingan rakyat.
“Sejak awal kami berjuang menjaga uang rakyat. Dari mulai lem aibon, formula E, dan kini kenaikan gaji/tunjangan DPRD DKI. Kami di sini untuk memastikan setiap sen uang rakyat kembali ke rakyat,” tulisnya. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
