PDIP Bingung Aksi Walk Out Anggota DPRD Diartikan Memusuhi PSI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 16 Desember 2020
PDIP Bingung Aksi Walk Out Anggota DPRD Diartikan Memusuhi PSI

Tsamara Amany Alatas. (MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Aksi walk out sejumlah anggota DPRD DKI mendapat komentar dari Ketua DPP PSI Tsamara Amany.

Ia menyebut partainya di DKI tengah dimusuhi karena sudah berani menjaga uang rakyat dalam menolak kenaikan rencana kerja tahunan (RKT).

Menyikapi hal ini, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono membantah aksi keluar dari rapat paripurna sebagai rasa kesal dan memusuhi PSI.

Baca Juga:

Delapan Fraksi DPRD Walk Out saat PSI Sampaikan Pandangan Umum

"Yang musuhin sopo? Engga ada yang musuhin. Dianya saja yang ngerasa begitu. Engga ada istilah musuh-memusuhi. Ini soal politik," papar Gembong saat dikonfirmasi, Rabu (16/12).

Menurut Gembong, setiap masing-masing fraksi di Dewan Parlemen Kebon Sirih mempunyai sikap dalam kaitan apa pun.

Ia kembali tegaskan keputusan walk out partainya bukan perlakuan memusuhi PSI.

"PSI kok merasa dimusuhi, rumusnya apa? Apa yang jadi perasaan dia dimusuhi?" tanya dia.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono. (Foto: MP/Asropih)
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono. (Foto: MP/Asropih)

Mengenai kenaikan RKT, menurut dia, hal itu sudah menjadi kesepakatan bersama semua fraksi di DPRD. Tapi secara tidak etis, PSI berkoar-koar tidak setuju sesudah kelar rapat. Ini menurutnya yang jadi permasalahan.

"Kalau soal RKT kan awalnya menjadi kesepakatan semua fraksi, termasuk PSI," tutupnya.

Seperti diketahui, Ketua DPP PSI Tsamara Amany menuturkan, pihaknya tak masalah jika harus dimusuhi oleh anggota DPRD DKI asal bisa menjaga uang rakyat.

Bahkan, tegas Tsamara, PSI rela jika sampai dimusuhi oleh satu republik.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Ancam Polisikan Guru Pembuat Soal Ujian 'Anies Diejek Mega'

"Demi menjaga uang rakyat, jangankan dimusuhi anggota DPRD DKI. Dimusuhi satu republik pun kami siap,” cuitnya melalui akun Twitter @TsamaraDKI.

Kemudian dalam cuitan berbeda, ia juga menegaskan PSI sejak awal terus berupaya untuk mengawal anggaran APBD agar benar-benar dipakai untuk kepentingan rakyat.

Sejak awal kami berjuang menjaga uang rakyat. Dari mulai lem aibon, formula E, dan kini kenaikan gaji/tunjangan DPRD DKI. Kami di sini untuk memastikan setiap sen uang rakyat kembali ke rakyat,” tulisnya. (Asp)

Baca Juga:

DPRD DKI Pastikan Reklamasi Ancol Masuk Perda RDTR

#Tsamara Amany Alatas #DPRD DKI Jakarta #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
KAHMI Jaksel menyebutkan, bahwa kader PSI salah alamat jika sebut PAM Jaya menabrak aturan soal IPO.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan