PDIP Bingung Aksi Walk Out Anggota DPRD Diartikan Memusuhi PSI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 16 Desember 2020
PDIP Bingung Aksi Walk Out Anggota DPRD Diartikan Memusuhi PSI

Tsamara Amany Alatas. (MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Aksi walk out sejumlah anggota DPRD DKI mendapat komentar dari Ketua DPP PSI Tsamara Amany.

Ia menyebut partainya di DKI tengah dimusuhi karena sudah berani menjaga uang rakyat dalam menolak kenaikan rencana kerja tahunan (RKT).

Menyikapi hal ini, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono membantah aksi keluar dari rapat paripurna sebagai rasa kesal dan memusuhi PSI.

Baca Juga:

Delapan Fraksi DPRD Walk Out saat PSI Sampaikan Pandangan Umum

"Yang musuhin sopo? Engga ada yang musuhin. Dianya saja yang ngerasa begitu. Engga ada istilah musuh-memusuhi. Ini soal politik," papar Gembong saat dikonfirmasi, Rabu (16/12).

Menurut Gembong, setiap masing-masing fraksi di Dewan Parlemen Kebon Sirih mempunyai sikap dalam kaitan apa pun.

Ia kembali tegaskan keputusan walk out partainya bukan perlakuan memusuhi PSI.

"PSI kok merasa dimusuhi, rumusnya apa? Apa yang jadi perasaan dia dimusuhi?" tanya dia.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono. (Foto: MP/Asropih)
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono. (Foto: MP/Asropih)

Mengenai kenaikan RKT, menurut dia, hal itu sudah menjadi kesepakatan bersama semua fraksi di DPRD. Tapi secara tidak etis, PSI berkoar-koar tidak setuju sesudah kelar rapat. Ini menurutnya yang jadi permasalahan.

"Kalau soal RKT kan awalnya menjadi kesepakatan semua fraksi, termasuk PSI," tutupnya.

Seperti diketahui, Ketua DPP PSI Tsamara Amany menuturkan, pihaknya tak masalah jika harus dimusuhi oleh anggota DPRD DKI asal bisa menjaga uang rakyat.

Bahkan, tegas Tsamara, PSI rela jika sampai dimusuhi oleh satu republik.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Ancam Polisikan Guru Pembuat Soal Ujian 'Anies Diejek Mega'

"Demi menjaga uang rakyat, jangankan dimusuhi anggota DPRD DKI. Dimusuhi satu republik pun kami siap,” cuitnya melalui akun Twitter @TsamaraDKI.

Kemudian dalam cuitan berbeda, ia juga menegaskan PSI sejak awal terus berupaya untuk mengawal anggaran APBD agar benar-benar dipakai untuk kepentingan rakyat.

Sejak awal kami berjuang menjaga uang rakyat. Dari mulai lem aibon, formula E, dan kini kenaikan gaji/tunjangan DPRD DKI. Kami di sini untuk memastikan setiap sen uang rakyat kembali ke rakyat,” tulisnya. (Asp)

Baca Juga:

DPRD DKI Pastikan Reklamasi Ancol Masuk Perda RDTR

#Tsamara Amany Alatas #DPRD DKI Jakarta #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Penyediaan ruang merokok tersebut lebih diprioritaskan di area terbuka (outdoor), bukan di dalam ruangan (indoor smoking).
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Indonesia
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menunjukkan perhatian besar terhadap isu pengelolaan sampah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Bagikan