PDIP Bingung Aksi Walk Out Anggota DPRD Diartikan Memusuhi PSI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 16 Desember 2020
PDIP Bingung Aksi Walk Out Anggota DPRD Diartikan Memusuhi PSI

Tsamara Amany Alatas. (MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Aksi walk out sejumlah anggota DPRD DKI mendapat komentar dari Ketua DPP PSI Tsamara Amany.

Ia menyebut partainya di DKI tengah dimusuhi karena sudah berani menjaga uang rakyat dalam menolak kenaikan rencana kerja tahunan (RKT).

Menyikapi hal ini, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono membantah aksi keluar dari rapat paripurna sebagai rasa kesal dan memusuhi PSI.

Baca Juga:

Delapan Fraksi DPRD Walk Out saat PSI Sampaikan Pandangan Umum

"Yang musuhin sopo? Engga ada yang musuhin. Dianya saja yang ngerasa begitu. Engga ada istilah musuh-memusuhi. Ini soal politik," papar Gembong saat dikonfirmasi, Rabu (16/12).

Menurut Gembong, setiap masing-masing fraksi di Dewan Parlemen Kebon Sirih mempunyai sikap dalam kaitan apa pun.

Ia kembali tegaskan keputusan walk out partainya bukan perlakuan memusuhi PSI.

"PSI kok merasa dimusuhi, rumusnya apa? Apa yang jadi perasaan dia dimusuhi?" tanya dia.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono. (Foto: MP/Asropih)
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono. (Foto: MP/Asropih)

Mengenai kenaikan RKT, menurut dia, hal itu sudah menjadi kesepakatan bersama semua fraksi di DPRD. Tapi secara tidak etis, PSI berkoar-koar tidak setuju sesudah kelar rapat. Ini menurutnya yang jadi permasalahan.

"Kalau soal RKT kan awalnya menjadi kesepakatan semua fraksi, termasuk PSI," tutupnya.

Seperti diketahui, Ketua DPP PSI Tsamara Amany menuturkan, pihaknya tak masalah jika harus dimusuhi oleh anggota DPRD DKI asal bisa menjaga uang rakyat.

Bahkan, tegas Tsamara, PSI rela jika sampai dimusuhi oleh satu republik.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Ancam Polisikan Guru Pembuat Soal Ujian 'Anies Diejek Mega'

"Demi menjaga uang rakyat, jangankan dimusuhi anggota DPRD DKI. Dimusuhi satu republik pun kami siap,” cuitnya melalui akun Twitter @TsamaraDKI.

Kemudian dalam cuitan berbeda, ia juga menegaskan PSI sejak awal terus berupaya untuk mengawal anggaran APBD agar benar-benar dipakai untuk kepentingan rakyat.

Sejak awal kami berjuang menjaga uang rakyat. Dari mulai lem aibon, formula E, dan kini kenaikan gaji/tunjangan DPRD DKI. Kami di sini untuk memastikan setiap sen uang rakyat kembali ke rakyat,” tulisnya. (Asp)

Baca Juga:

DPRD DKI Pastikan Reklamasi Ancol Masuk Perda RDTR

#Tsamara Amany Alatas #DPRD DKI Jakarta #PSI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Bagikan