Delapan Fraksi DPRD Walk Out saat PSI Sampaikan Pandangan Umum

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 14 Desember 2020
Delapan Fraksi DPRD Walk Out saat PSI Sampaikan Pandangan Umum

Ruang paripurna DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Delapan fraksi DPRD DKI Jakarta memutuskan keluar atau walk out saat fraksi PSI menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Aksi walk out itu terjadi setelah Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad menyampaikan pandangan, di ruang paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12).

Keluarnya anggota delapan fraksi buntut dari keputusan partai yang diketuai Grace Natalie itu menolak kenaikan rencana kerja tahunan (RKT) anggota DPRD sebesar Rp888 miliar.

Baca Juga:

Pimpinan DPRD DKI Minta Anies Enggak Bikin Acara di Malam Pergantian Tahun

Padahal, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, anggota Fraksi PSI sudah setuju dan tanda tangan saat rapat RKT itu. Ia merupakan perwakilan dari Fraksi PSI.

"Tidak terjadi (lagi) apa yang sudah disepakati tidak diakui oleh partai PSI. Kalau memang tidak, saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya akan keluar," kata Wakil Sekretaris Golkar Jamaludin menyampaikan interupsi saat pandangan umum PSI.

Langkah Jamaludin ini disambut tepuk tangan oleh anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih selain PSI yang hadir.

Rapat Paripurna pengumuman AKD DPRD DKI Jakarta, Senin (21/10). (Foto: MP/Asropih)
Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Setelah interupsi ini, anggota dewan DPRD yang hadir selain PSI keluar dari ruang paripurna.

Adapun dalam buku absensi DPRD DKI, kehadiran dewan hari ini sebanyak 50 orang yang hadir tatap muka. Adapula legislator Kebon Sirih yang ikut rapat paripurna melalui virtual atau online.

"Saya pikir itu nanti akan saya sampaikan kepada Saudara Idris. Tapi tidak juga menghambat pembacaan pandangan umum Fraksi PSI," sambung Jamaludin.

Baca Juga:

Ahok Marah Tunjangan DPRD Naik, PKS: Kalau Ngomong Pakai Data

Tapi lucunya, usai Idris Ahmad menyampaikan pandangan fraksi, anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih masuk kembali ke ruang paripurna. Kemudian selanjutnya Fraksi Nasdem yang menyampaikan pandangan.

Pandangan itu disampaikan oleh anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Ahmad Lukman Jupiter. (Asp)

Baca Juga:

Anggaran Sudah Siap, DPRD Minta Anies Buka Lahan Baru Makam COVID-19

#DPRD DKI Jakarta #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
KAHMI Jaksel menyebutkan, bahwa kader PSI salah alamat jika sebut PAM Jaya menabrak aturan soal IPO.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan