Ahok Marah Tunjangan DPRD Naik, PKS: Kalau Ngomong Pakai Data

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 09 Desember 2020
Ahok Marah Tunjangan DPRD Naik, PKS: Kalau Ngomong Pakai Data

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pimpinan DPRD DKI Jakarta menanggapi kritikan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait rencana kenaikan tunjangan Dewan Legislator Kebon Kebon Sirih.

Wakil Ketua DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi menegaskan tidak ada kenaikan tunjangan rumah dan tunjangan kendaraan anggota dewan. Hal ini juga dipertegas oleh Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi.

Baca Juga

Tolak Kenaikan RKT DPRD DKI, Demokrat: Tidak Etis dan Menyakiti Hati Rakyat

Penasehat fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta jika ingin menyampaikan pendapat ke publik harus berdasarkan dengan data. Jangan asal mengucap saja dan marah.

"Kalau bicara itu harus pakai data. Pak Ketua sendiri (Prasetio Edi Marsudi) kan sudah memberikan informasi bahwa tidak ada kenaikan," tegas Suhaimi saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (9/12).

Meski demikian, ucap Suhaimi, dirinya pun tidak sepakat bila gaji anggota dewan naik di tengah wabah virus corona. Tapi kalau penambahan intensitas kegiatan yang sifatnya sosialisasi kepada masyarakat dirinya setuju. Alasannya karena uang yang dianggarkan bukan masuk ke kantong dewan melainkan ke masyarakat.

Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi. (Foto: MP/Asropih)
Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi. (Foto: MP/Asropih)

"Bentuknya bisa reses, sosialisasi Perda, sosialisasi kebangsaan. Selama ini tidak bertentangan dengan kemendagri saya mendukung soal ini," tutup Suhaimi.

Sebelumnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok marah mendengar kabar bila tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta naik dalam APBD 2021.

Gimana Komisaris Utama PT Pertamina itu tak geram, tunjangan rumah anggota Legislator Kebon Sirih mencapai Rp110 juta, dan tunjangan kendaraan Rp35 juta.

"Saya baca sampai tunjangan apa tunjangan rumah sampai 110 juta di medsos, saya pun ngamuk baca itu. Tunjangan mobil 35 juta," kata Ahok dalam Youtube kanal BTP bersama dengan anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan, Ima Mahdiah, Senin (7/12). (Asp)

Baca Juga

Ahok Marah Tunjangan Rumah Dewan Rp110 Juta, Ketua DPRD DKI: Saya Evaluasi

#DPRD DKI Jakarta #Basuki Tjahaja Purnama
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Bagikan