Ahok Marah Tunjangan DPRD Naik, PKS: Kalau Ngomong Pakai Data

MerahPutih.com - Pimpinan DPRD DKI Jakarta menanggapi kritikan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait rencana kenaikan tunjangan Dewan Legislator Kebon Kebon Sirih.

Wakil Ketua DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi menegaskan tidak ada kenaikan tunjangan rumah dan tunjangan kendaraan anggota dewan. Hal ini juga dipertegas oleh Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi.

Baca Juga

Tolak Kenaikan RKT DPRD DKI, Demokrat: Tidak Etis dan Menyakiti Hati Rakyat

Penasehat fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta jika ingin menyampaikan pendapat ke publik harus berdasarkan dengan data. Jangan asal mengucap saja dan marah.

"Kalau bicara itu harus pakai data. Pak Ketua sendiri (Prasetio Edi Marsudi) kan sudah memberikan informasi bahwa tidak ada kenaikan," tegas Suhaimi saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (9/12).

Meski demikian, ucap Suhaimi, dirinya pun tidak sepakat bila gaji anggota dewan naik di tengah wabah virus corona. Tapi kalau penambahan intensitas kegiatan yang sifatnya sosialisasi kepada masyarakat dirinya setuju. Alasannya karena uang yang dianggarkan bukan masuk ke kantong dewan melainkan ke masyarakat.

"Bentuknya bisa reses, sosialisasi Perda, sosialisasi kebangsaan. Selama ini tidak bertentangan dengan kemendagri saya mendukung soal ini," tutup Suhaimi.

Sebelumnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok marah mendengar kabar bila tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta naik dalam APBD 2021.

Gimana Komisaris Utama PT Pertamina itu tak geram, tunjangan rumah anggota Legislator Kebon Sirih mencapai Rp110 juta, dan tunjangan kendaraan Rp35 juta.

"Saya baca sampai tunjangan apa tunjangan rumah sampai 110 juta di medsos, saya pun ngamuk baca itu. Tunjangan mobil 35 juta," kata Ahok dalam Youtube kanal BTP bersama dengan anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan, Ima Mahdiah, Senin (7/12). (Asp)

Baca Juga

Ahok Marah Tunjangan Rumah Dewan Rp110 Juta, Ketua DPRD DKI: Saya Evaluasi