Ahok Marah Tunjangan Rumah Dewan Rp110 Juta, Ketua DPRD DKI: Saya Evaluasi
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi akan mengevaluasi besaran tunjangan rumah anggota yang mencapai Rp110 juta dan tunjangan kendaraan sebesar Rp35 juta.
Ungkapan Prasetyo menanggapi kemarahan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mengomentari tunjangan legislator Kebon Sirih yang dianggap terlalu tinggi pada APBD 2021.
"Itu semua saya evaluasi. Semua saya evaluasi," ujar Prasetyo di gedung DPRD DKI, Jakarta pusat, Senin (7/12).
Baca Juga:
PSI Tolak Kenaikan RKT Rp888 M, Ketua DPRD: Kalau Mau Pencitraan Nanti 2024
Prasetyo pun menyampaikan terima kasih kepada rekan separtainya itu yang sudah mau mengoreksi dan masih mau mengurusi tunjangan DPRD.
"Saya terima kasih ya dikoreksi," lanjut politikus PDI Perjuangan itu.
Meski demikian, Prasetyo menegaskan bila kabar tunjangan rumah anggota DPRD naik jadi Rp110 juta dan tunjangan rumah jadi Rp35 merupakan informasi tidak benar.
"Enggak ada semua itu. Itu kita enggak ada semua. Jangan patokan kepada berita yang simpang siur," tegasnya.
Prasetyo menegaskan, tunjangan anggota Parlemen Kebon Sirih di APBD tahun anggaran 2021 sama dengan APBD 2020.
"Sekarang saya nyatakan dari dalam DPRD untuk semua terevaluasi dan draft-draft kembali ke APBD 2020. Itu saja. Terima kasih," tutupnya.
Baca Juga:
Ahok Geram Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI Capai Rp110 Juta
Sebelumnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok marah mendengar kabar bila tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta naik dalam APBD 2021.
Gimana Komisaris Utama PT Pertamina itu tak geram, tunjangan rumah anggota Legislator Kebon Sirih mencapai Rp110 juta dan tunjangan kendaraan Rp35 juta.
"Saya baca sampai tunjangan apa tunjangan rumah sampai Rp110 juta di medsos, saya pun ngamuk baca itu. Tunjangan mobil Rp35 juta," kata Ahok dalam Youtube kanal BTP bersama dengan anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah, Senin (7/12). (Asp)
Baca Juga:
Tolak Kenaikan RKT DPRD DKI, Demokrat: Tidak Etis dan Menyakiti Hati Rakyat
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun