Kemendagri Pastikan Pemilu 2024 Digelar Sesuai Jadwal

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 16 Maret 2023
Kemendagri Pastikan Pemilu 2024 Digelar Sesuai Jadwal

Ilustrasi - Persiapan logistik kotak suara Pemilu 2019 di Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktorat Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Polpum Kemendagri) menyatakan semua persiapan Pemilu 2024 baik penyelenggara maupun perangkat hukum sudah siap. Pemerintah juga sudah berkomitmen untuk mendukung pendanaan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Kemendagri Bahtiar memastikan, Pemilu 2024 digelar sesuai jadwal, yaitu 14 Februari 2024.

"Kesimpulannya, semua penyelenggara negara di luar KPU, Bawaslu, dan DKPP, sudah on semua. Kira-kira begitu," katanya Gedung Graha Pena, Jakarta Selatan, Rabu (15/3).

Baca Juga:

DKPP Tegaskan Pemilu Tetap Berlangsung Lima Tahun Sekali

Bahtiar menjelaskan, sejumlah isu memang membayangi gelaran Pemilu. Meski begitu, hal tersebut dianggap sebagai bagian dari tantangan dan tidak menjadi halangan untuk menuju Pemilu 2024.

Dia melanjutkan, pemerintah dalam tiga tahun terakhir telah menyiapkan segala hal untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga sudah siap. Bahkan, KPU telah melakukan rekrutmen hingga level kecamatan dan kelurahan untuk menyukseskan Pemilu.

Dia mengungkapkan, dana Pemilu juga sudah dibagikan meski anggarannya memang belum turun sepenuhnya. Namun, dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, Bahtiar optimistis dan mengapresiasi KPU yang telah melakukan upaya inovasi dalam hal penghematan anggaran.

"Cukup, mencukupi," ujarnya.

Baca Juga:

Satpol PP DKI Diminta Jaga Kondusifitas Pemilu 2024

Dalam kesempatan itu, dia memaparkan ada empat indikator tercapainya kesuksesan Pemilu. Pertama, Pemilu berjalan aman dan lancar. Guna mendukung hal ini, Kemendagri telah melakukan rapat-rapat bersama dengan TNI/Polri serta pihak Kejaksaan untuk mendukung keamanan Pemilu.

Kedua, partisipasi publik. Guna mendukung partisipasi ini, Kemendagri secara rutin menggelar webinar untuk mengajak seluruh komponen masyarakat agar Pemilu berjalan sukses. Kegiatan ini telah dilakukan empat bulan terakhir.

Ketiga, penyelenggaraan Pemilu tidak memicu konflik, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Dalam hal ini, media atau pers sangat berperan untuk mencegah jangan sampai perbedaan gagasan menimbulkan konflik yang menimbulkan kekerasan.

Terakhir, Kemendagri memastikan pembangunan nasional dan daerah tetap berjalan. Ketika Pemilu dan prosesnya dilaksanakan, Pemda diminta untuk tetap menjaga inflasi dan perekonomian agar bisa tumbuh di tengah gejolak ekonomi dunia.

"Kalau lancar, kita akan merasakan hasilnya juga," tandasnya. (Pon)

Baca Juga:

Demokrat DKI Harap Pemilu Berlangsung Sesuai Jadwal

#Kemendagri #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Mendagri Tito Karnavian memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS selama tiga bulan karena bepergian ke luar negeri tanpa izin.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Indonesia
Kemendagri Telusuri Sumber Biaya Umrah Bupati Aceh Selatan di Tengah Bencana
Pentingnya transparansi terkait keberangkatan umrah rombongan Mirwan MS dalam proses pemeriksaan yang dilakukan tim inspektorat jenderal Kemendagri
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
Kemendagri Telusuri Sumber Biaya Umrah Bupati Aceh Selatan di Tengah Bencana
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana, Anak Buahnya Ikut Terseret Diperiksa
Pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap Bupati Mirwan, tetapi juga aparatur terkait lainnya di Pemkab Aceh Selatan.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana, Anak Buahnya Ikut Terseret Diperiksa
Indonesia
Mirwan MS dalam Pemeriksaan, Wamendagri: Kepala Daerah Tak Boleh Tinggalkan Tugas Saat Bencana
Wamendagri Bima Arya menilai Bupati Aceh Selatan Mirwan MS membuat kesalahan fatal karena pergi umrah saat wilayahnya dilanda bencana.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
Mirwan MS dalam Pemeriksaan, Wamendagri: Kepala Daerah Tak Boleh Tinggalkan Tugas Saat Bencana
Indonesia
Presiden Prabowo Minta Kemendagri Copot Bupati Aceh Selatan, Ini Respons Wamendagri
Kemendagri akan memeriksa Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang umrah saat wilayahnya terkena bencana. Wamendagri Bima Arya membuka kemungkinan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
Presiden Prabowo Minta Kemendagri Copot Bupati Aceh Selatan, Ini Respons Wamendagri
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
60 Ribu Desa Tak Punya Aturan Jelas Batas Wilayah, Negara Targetkan 5 Ribu Beres 2029
Program prioritas nasional ini akan dijalankan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri dengan kolaborasi bersama Kementerian ATR/BPN.
Wisnu Cipto - Senin, 24 November 2025
60 Ribu Desa Tak Punya Aturan Jelas Batas Wilayah, Negara Targetkan 5 Ribu Beres 2029
Indonesia
Cuma 14% Desa Indonesia Punya Perkada Batas Desa, 60 Ribu Sisanya Simpan Potensi Konflik
Kemendagri mencatat hanya 14,4% desa di Indonesia memiliki batas wilayah jelas alias hanya 10.909 desa dari total 75.266 desa di seluruh Indonesia.
Wisnu Cipto - Senin, 24 November 2025
Cuma 14% Desa Indonesia Punya Perkada Batas Desa, 60 Ribu Sisanya Simpan Potensi Konflik
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Bagikan