Kemendagri Pastikan Pemilu 2024 Digelar Sesuai Jadwal

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 16 Maret 2023
Kemendagri Pastikan Pemilu 2024 Digelar Sesuai Jadwal

Ilustrasi - Persiapan logistik kotak suara Pemilu 2019 di Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktorat Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Polpum Kemendagri) menyatakan semua persiapan Pemilu 2024 baik penyelenggara maupun perangkat hukum sudah siap. Pemerintah juga sudah berkomitmen untuk mendukung pendanaan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Kemendagri Bahtiar memastikan, Pemilu 2024 digelar sesuai jadwal, yaitu 14 Februari 2024.

"Kesimpulannya, semua penyelenggara negara di luar KPU, Bawaslu, dan DKPP, sudah on semua. Kira-kira begitu," katanya Gedung Graha Pena, Jakarta Selatan, Rabu (15/3).

Baca Juga:

DKPP Tegaskan Pemilu Tetap Berlangsung Lima Tahun Sekali

Bahtiar menjelaskan, sejumlah isu memang membayangi gelaran Pemilu. Meski begitu, hal tersebut dianggap sebagai bagian dari tantangan dan tidak menjadi halangan untuk menuju Pemilu 2024.

Dia melanjutkan, pemerintah dalam tiga tahun terakhir telah menyiapkan segala hal untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga sudah siap. Bahkan, KPU telah melakukan rekrutmen hingga level kecamatan dan kelurahan untuk menyukseskan Pemilu.

Dia mengungkapkan, dana Pemilu juga sudah dibagikan meski anggarannya memang belum turun sepenuhnya. Namun, dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, Bahtiar optimistis dan mengapresiasi KPU yang telah melakukan upaya inovasi dalam hal penghematan anggaran.

"Cukup, mencukupi," ujarnya.

Baca Juga:

Satpol PP DKI Diminta Jaga Kondusifitas Pemilu 2024

Dalam kesempatan itu, dia memaparkan ada empat indikator tercapainya kesuksesan Pemilu. Pertama, Pemilu berjalan aman dan lancar. Guna mendukung hal ini, Kemendagri telah melakukan rapat-rapat bersama dengan TNI/Polri serta pihak Kejaksaan untuk mendukung keamanan Pemilu.

Kedua, partisipasi publik. Guna mendukung partisipasi ini, Kemendagri secara rutin menggelar webinar untuk mengajak seluruh komponen masyarakat agar Pemilu berjalan sukses. Kegiatan ini telah dilakukan empat bulan terakhir.

Ketiga, penyelenggaraan Pemilu tidak memicu konflik, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Dalam hal ini, media atau pers sangat berperan untuk mencegah jangan sampai perbedaan gagasan menimbulkan konflik yang menimbulkan kekerasan.

Terakhir, Kemendagri memastikan pembangunan nasional dan daerah tetap berjalan. Ketika Pemilu dan prosesnya dilaksanakan, Pemda diminta untuk tetap menjaga inflasi dan perekonomian agar bisa tumbuh di tengah gejolak ekonomi dunia.

"Kalau lancar, kita akan merasakan hasilnya juga," tandasnya. (Pon)

Baca Juga:

Demokrat DKI Harap Pemilu Berlangsung Sesuai Jadwal

#Kemendagri #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Kemendagri menegaskan bahwa e-KTP tetap diperlukan untuk check-in hotel. Sebelumnya, beredar kabar bahwa check-in hotel tak membutuhkan e-KTP.
Soffi Amira - Selasa, 12 Mei 2026
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Detik-Detik ASN Kemendagri Terobos Api di Tangga Darurat Kantor Demi Nyawa
Saat kebakaran terjadi, Agus berada di lantai tiga Gedung D bersama puluhan ASN lain yang sedang rapat.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 April 2026
Detik-Detik ASN Kemendagri Terobos Api di Tangga Darurat Kantor Demi Nyawa
Bagikan