Mula Akmal
MerahPutih.com- Isu penundaan Pemilu 2024 belakangan menguat pasca adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal pengulangan tahapan Pemilu.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menjalankan amanat Pasal 22e ayat (1) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan Pemilu dijalankan setiap lima tahun sekali.
Baca Juga:
DKPP Tetap Periksa Ketua KPU Hasyim Asy'ari meski Laporan Dicabut
"Pasal 22e UUd 45 menyatakan bahwa Pemilu lima tahun sekali. Itu saya kira harus jadi pegangan oleh semua pihak, termasuk DKPP dalam hal menjalankan Undang-undang Kepemiluan," katanya di Jakarta, Kamis (16/3).
Ia menambahkan, DKPP berkomitmen menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-undang Dasar 1945 sepanjang belum ada regulasi baru yang menggantikan ketentuan tentang kepemiluan.
"Ini komitmen DKPP," tegas Heddy.
Sekedar informasi, polemik ini bermula dari Perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang dilayangkan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dengan KPU RI sebagai pihak Tergugat.
Baca Juga:
Ketua KPU Diperiksa DKPP Terkait Komentar Sistem Pemilu Tertutup
Putusan PN Jakarta Pusat dalam perkara ini mengatakan bahwa tahapan pemilihan umum tahun 2024 yang sudah berjalan harus dihentikan dan diulang dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari.
Menurut Heddy, DKPP telah menerima aduan terkait putusan tersebut. Aduan itu, katanya, dilayangkan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang mengadukan Ketua dan Anggota KPU RI pada 7 Maret 2023.
"Sampai saat ini masih dalam proses verifikasi administrasi," pungkasnya. (Knu)
Baca Juga:
