Kemendagri Klaim Anggaran Pilkada Sudah Siap
Dirjen Anggaran Kemendagri Reydonnyzar Moenek (kedua kanan) mengikuti rapat kerja gabungan dengan Komisi II dan III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/6). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak)
MerahPutih Politik - Kementrian Dalam Negeri menyatakan, anggaran untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 sudah siap. Hanya saja, masih ada beberapa hambatan dalam proses pencairannya.
Dirjen Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek mengatakan untuk anggaran pengawas misalnya, saat ini hanya tinggal menyisakan 6 atau 7 daerah. Ia berjanji akan segera memanggil daerah-daerah tersebut.
"Ini lamban karena bupati tidak berada di tempat selama dua bulan," kata Doni, di DPR, Jakarta, Kamis (9/7).
Sedangkan untuk anggaran keamanan, kata Doni, pemerintah daerah harus bisa mengusahakannya. Mekanismenya, Kepolisian Daerah (Polda) yang mengajukannya kepada pemerintah daerah.
"Polri mengajukan Rp1,1 triliun, sudah tersedia Rp674 miliar, jadi kurang sekira Rp400-an miliar saja," tandas Doni. (mad)
BACA JUGA:
10 Petahana Diperkirakan Ikut Pilkada Serentak 2015
PPP dan Golkar Dapat Ikuti Pilkada
Penyelenggaraan Pilkada Masih Temui Sejumlah Masalah
Husni Kamil Manik: Pilkada Harus Tetap Dijalankan Serentak
Bagikan
Bahaudin Marcopolo
Berita Terkait
60 Ribu Desa Tak Punya Aturan Jelas Batas Wilayah, Negara Targetkan 5 Ribu Beres 2029
Cuma 14% Desa Indonesia Punya Perkada Batas Desa, 60 Ribu Sisanya Simpan Potensi Konflik
Bupati Pati Sudewo Batal Dimakzulkan, Kemendagri: Ini Pelajaran Mahal bagi Kepala Daerah
Kasus Wakil Bupati Pidie Jaya Gampar Kepala SPPB MBG Sudah Masuk Radar Inspektorat Kemendagri
Profil Akhmad Wiyagus, Pensiunan Polri yang Baru Dilantik Jadi Wamendagri
Mendagri Tito Bagi-Bagi Tugas 3 Wamen Jadi Koordinator Wilayah Berdasarkan Zona Waktu
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Minta Maaf Langsung ke Kepala SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Arlan Ngaku Tindakannya di Luar Kontrol
Wali Kota Prabumulih Dapat Sanksi Keras dari Kemendagri, Disebut Main Copot Kepala SMPN 1 tanpa Prosedur Tepat
Mutasi Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Tidak Sesuai Aturan, Wali Kota Dapat Teguran Tertulis