Kemendagri Coret TGUPP, Anies: Apa yang Salah?

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 22 Desember 2017
Kemendagri Coret TGUPP, Anies: Apa yang Salah?

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjelaskan ihwal Tim Gubernur untuk Percepatan. Pembangunan (TGUPP) yang dicoret oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam APBD DKI Jakarta 2018.

Anies mengaku bingung kenapa Kemendagri mencoret TGUPP. Pasalnya, kata dia kepemimpinan gubernur sebelumnya TGUPP bisa dijalankan, lalu kenapa di eranya tidak boleh ada TGUPP.

"Jadi yang menarik begini, dari dulu ada anggaran untuk TGUPP. dari dulu selalu ada anggaran. Kenapa di periode gubernur pak Jokowi, periode gubernur pak Basuki, di era gubernur pak Djarot, anggaran untuk TGUPP boleh tuh. Kok mendadak sekarang jadi gak boleh? ada apa? apa ada yang berubah? apa yang salah? anggarannya gak boleh sama sekali. kalau dulu boleh sekarang ga boleh, ada apa ya? saya juga gak tau ada apa," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (22/12).

Meski demikian, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu terus bekerja untuk membangun Ibu Kota Jakarta, bahkan ia akan terus menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga Jakarta.

"Kita akan jalankan amanat. bagi kita yg penting di jakarta ini lapangan pekerjaan, yg penting adalah fasilitas pendidikan baik, ketimpangan dibereskan, timnya apapun kita bisa survive gak ada masalah. jadi kita take it easy, yg jelas kita akan terus kerja cepat, kita terus kerja tuntas, dengan atau tanpa dukungan kemendagri, kita jalan terus," jelasnya.

Lebih dalam, Anies mengatakan bahwa otoritas masih di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait keberadaan TGUPP. Saat ini Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengaku masih menghormati rekomendasi kemendagri soal TGUPP.

"Sebetulnya untuk otoritas ada di kita. otoritas bukan di kemendagri. kemendagri hanya rekomendasi. jadi bisa tidak dijalankan. hanya rekomendasi. tapi kita ingin menghormati dan rasanya bagi kementerian yang mengelola seluruh provinsi, yang lintas waktu, tentunya punya dong preseden, punya dong rujukan, aturan. ya kita lihat saja," tutupnya. (Asp)

#Kemendagri #Gubernur DKI Jakarta #Anies Baswedan #Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Kemendagri menegaskan bahwa e-KTP tetap diperlukan untuk check-in hotel. Sebelumnya, beredar kabar bahwa check-in hotel tak membutuhkan e-KTP.
Soffi Amira - Selasa, 12 Mei 2026
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Indonesia
Pramono Ungkap RW Kumuh di Jakarta Turun 52 Persen, Tapi Masih Tersisa 211 Titik
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap jumlah RW kumuh di Jakarta turun 52,58% sejak 2017. Masih ada 211 RW kumuh yang jadi fokus penanganan Pemprov DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Pramono Ungkap RW Kumuh di Jakarta Turun 52 Persen, Tapi Masih Tersisa 211 Titik
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Detik-Detik ASN Kemendagri Terobos Api di Tangga Darurat Kantor Demi Nyawa
Saat kebakaran terjadi, Agus berada di lantai tiga Gedung D bersama puluhan ASN lain yang sedang rapat.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 April 2026
Detik-Detik ASN Kemendagri Terobos Api di Tangga Darurat Kantor Demi Nyawa
Dunia
Kebakaran Gedung Kemendagri Pasar Minggu Merembet ke Pemukiman, Sumber Api di Lantai 2
Kebakaran yang melanda Gedung D Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (20/4), turut merembet ke rumah warga sekitar.
Wisnu Cipto - Senin, 20 April 2026
Kebakaran Gedung Kemendagri Pasar Minggu Merembet ke Pemukiman, Sumber Api di Lantai 2
Indonesia
Kantor Kemendagri di Pasar Minggu Kebakaran, tak Ada Korban Jiwa
Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan pertama kali diterima petugas pemadam kebakaran pada pukul 13.38 WIB dari warga melalui Pos GulkarMat.
Dwi Astarini - Senin, 20 April 2026
Kantor Kemendagri di Pasar Minggu Kebakaran, tak Ada Korban Jiwa
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Pembersihan Masal Ikan Sapu-sapu, Bukan Hanya di Jakarta Pusat
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo menginstruksikan jajaran untuk melakukan pembersihan ikan sapu-sapu di seluruh wilayah Ibu Kota.
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Gubernur Pramono Serukan Pembersihan Masal Ikan Sapu-sapu, Bukan Hanya di Jakarta Pusat
Indonesia
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Integrasi narasi kebijakan di semua level pemerintahan amat diperlukan.
Dwi Astarini - Kamis, 09 April 2026
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Indonesia
ASN tak Jalankan WFH Tiap Jumat enggak bakal Disanksi, cuma Dikasi Peringatan
Humas KemenPAN-RB menjelaskan sejauh ini tidak ada aturan soal sanksi bagi instansi pusat atau daerah yang tidak mematuhi ketentuan dalam SE.
Dwi Astarini - Rabu, 08 April 2026
ASN tak Jalankan WFH Tiap Jumat enggak bakal Disanksi, cuma Dikasi Peringatan
Bagikan