Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) meminta klarifikasi kepada Tokopedia terkait sejumlah pengaduan masyarakat mengenai transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.
Pengaduan yang diterima Kemendag mencakup berbagai permasalahan yang dialami konsumen saat bertransaksi di platform digital. Mulai dari ketidaksesuaian barang dengan deskripsi atau pesanan, kendala pengembalian barang dan dana (refund), persoalan tagihan dan layanan pembayaran digital, pengiriman barang yang diduga bermasalah, hingga kendala akses akun pengguna.
Direktur Pemberdayaan Konsumen, Immanuel Tarigan Sibero, mengatakan langkah klarifikasi dilakukan sebagai bentuk pembinaan sekaligus memastikan hak-hak konsumen tetap terlindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tokopedia Klaim Aduan Sudah Ditindaklanjuti
Dalam proses klarifikasi tersebut, Tokopedia menyampaikan bahwa berbagai pengaduan yang diterima telah ditangani melalui sejumlah mekanisme penyelesaian.
Langkah yang dilakukan antara lain berupa pengembalian dana (refund), pemulihan akses akun pengguna setelah proses verifikasi, fasilitasi penyelesaian sengketa antara konsumen dan merchant, serta penegakan kebijakan terhadap pihak yang terbukti melanggar aturan platform.
Namun demikian, terdapat sejumlah pengaduan yang tidak dapat diproses lebih lanjut. Hal itu disebabkan transaksi atau penyelesaian dilakukan di luar platform, pengaduan telah dibatalkan oleh konsumen, atau belum lengkapnya data dan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk proses verifikasi.
Baca juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Rugikan UMKM, TikTok Shop Bakal Diblokir Presiden Prabowo
Upaya Jaga Ekosistem Perdagangan Digital
Immanuel menegaskan, langkah klarifikasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan pelaku usaha menjalankan kegiatan bisnis secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai regulasi.
"Sekaligus memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen dalam bertransaksi secara elektronik," ujar Immanuel, Selasa (23/6).
Menurutnya, sebagai salah satu platform digital yang digunakan jutaan masyarakat Indonesia, Tokopedia memiliki peran strategis dalam menjaga kepercayaan konsumen dan mendukung terciptanya ekosistem perdagangan digital yang aman, sehat, dan berkelanjutan.
Kami mengapresiasi respons dan komitmen Tokopedia dalam menindaklanjuti pengaduan konsumen serta menghadirkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kolaborasi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital,
Direktur Pemberdayaan Konsumen, Immanuel Tarigan Sibero.
Pelaku Usaha Wajib Penuhi Hak Konsumen
Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal PKTN, Moga Simatupang, menegaskan setiap pelaku usaha wajib memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kewajiban tersebut antara lain memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang maupun jasa yang diperdagangkan, serta menindaklanjuti pengaduan konsumen secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab.
"Kepercayaan konsumen merupakan fondasi utama dalam perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha harus terus meningkatkan kualitas layanan, transparansi informasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku guna menciptakan iklim perdagangan digital yang sehat dan berdaya saing," ujar Moga.
Baca juga:
DPR Soroti Akuisisi TikTok Shop-Tokopedia, Desak Pemerintah Bikin Regulasi Baru untuk Lindungi UMKM
Imbauan untuk Konsumen saat Belanja Online
Kemendag juga mengingatkan masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dan bertanggung jawab saat bertransaksi, baik secara daring maupun luring.
Konsumen diminta memperhatikan informasi produk secara teliti, termasuk deskripsi, spesifikasi, dan harga. Selain itu, pembeli juga disarankan memilih penjual terpercaya dengan melihat rating, ulasan (review), serta reputasi toko.
Masyarakat juga diimbau memastikan produk yang dibeli aman dan berkualitas, menggunakan metode pembayaran resmi yang tersedia di platform, serta menghindari transfer langsung ke rekening pribadi yang tidak dapat diverifikasi.
Selain menyimpan bukti pembayaran dan riwayat transaksi, konsumen berhak mengajukan pengembalian dana (refund) atau penukaran barang apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian maupun informasi yang ditampilkan penjual. (Asp)
