Kemenaker Kampanye Hentikan Percaloan Tenaga Kerja di Kawasan Industri, Bikin Sekolah Vokasi Dekat Pabrik

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 Juli 2025
Kemenaker Kampanye Hentikan Percaloan Tenaga Kerja di Kawasan Industri, Bikin Sekolah Vokasi Dekat Pabrik

Deklarasi "Setop Percaloan" melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Forkopimda Banten, pelaku industri beserta tokoh masyarakat, di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (8/7/2025). ANTARA/Devi Nindy

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah berkomitmen menghentikan praktik percaloan tenaga kerja yang masih kerap ditemukan di kawasan industri.

Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat menghadiri agenda kampanye dan deklarasi "Setop Percaloan", di Kabupaten Serang, Banten, Selasa (8/7).

"Kalau terkait dengan setop percaloan ini, nggak bisa hanya sebatas surat edaran. Ini butuh dukungan semua pihak, butuh komitmen bersama," kata Yassierli.

Kegiatan tersebut merupakan lokasi ketiga setelah Karawang dan Bekasi, dalam rangkaian upaya Kementerian Ketenagakerjaan membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih sehat dan transparan.

Baca juga:

Begini Evaluasi Work From Anywhere dan Jam Kerja Fleksibel Versi Kemenaker

“Komitmen itu kalau kita lihat di sini ada mulai dari Pak Gubernur, Pak Kapolda, Bupati, Polres, dan juga pelaku industri. Ini yang kita inginkan,” ujarnya.

Kampanye dilakukan secara langsung ke kawasan industri dan juga melalui edukasi digital lewat platform “Siap Kerja” milik Kemnaker. Platform tersebut diharapkan mampu memutus peran pihak ketiga dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

“Informasi lowongan pekerjaan itu seharusnya tidak perlu pihak ketiga yang terlibat. Jadi bisa langsung dengan platform Siap Kerja kita,” ujarnya pula.

Kampanye ini juga sejalan dengan Perpres Nomor 57 Tahun 2023 tentang penguatan ekosistem ketenagakerjaan dan perlindungan pencari kerja. Melalui edukasi dan pelatihan, pihaknya ingin memastikan pencari kerja mendapat informasi resmi dan bisa langsung mengakses peluang kerja tanpa pungutan.

Terkait peran sekolah vokasi, Yassierli menyoroti fenomena warga sekitar kawasan industri justru tidak terserap sebagai tenaga kerja. Menurutnya, perlu ada SMK atau pusat vokasi binaan di setiap kawasan industri.

“Tidak boleh masyarakat Banten hanya jadi penonton. Tapi mereka yang harus menjadi pekerja aktif untuk memajukan Provinsi Banten,” tegas Yassierli.

Pihaknya akan menindaklanjuti kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Banten agar program penguatan vokasi dapat merata dan menyasar kebutuhan riil dunia industri.

Di lokasi, hadir Gubernur Banten, Kapolda, Bupati, serta jajaran kepolisian daerah dan para pelaku industri.

#Kemenaker #Pengangguran #Vokasi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Kadin pentingnya penciptaan lapangan kerja baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Indonesia
KPK Terus Buru Aset Pelaku Pemerasan TKA, Teranyar Sita Lahan 4,7 Hektar di Jateng
Penyidik masih akan terus melacak dan menelusuri aset-aset lainnya yang diduga terkait atau bersumber dari hasil dugaan tindak pidana korupsi ini
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
KPK Terus Buru Aset Pelaku Pemerasan TKA, Teranyar Sita Lahan 4,7 Hektar di Jateng
Indonesia
6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan
Andi Gani yang didampingi Presiden Partai Buruh Sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, mereka tidak bersedia menjadi pejabat tinggi negara setingkat menteri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan
Fun
Cara Daftar Bantuan UMKM TKM Pemula dan Padat Karya 2025 di Bizhub Kemnaker
Kemnaker membuka peluang bantuan usaha melalui program Tenaga Kerja Mandiri dan Padat Karya 2025. Melalui platform resmi Bizhub di kemnaker.go.id
ImanK - Sabtu, 30 Agustus 2025
Cara Daftar Bantuan UMKM TKM Pemula dan Padat Karya 2025 di Bizhub Kemnaker
Indonesia
KPK Geledah Ruangan Kabiro Hubungan Masyarakat Kemenaker, Cari Semua Bukti Pemerasan Sertifikasi K3
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah menyita sebanyak 24 kendaraan, baik roda dua maupun empat.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Agustus 2025
KPK Geledah  Ruangan Kabiro Hubungan Masyarakat Kemenaker, Cari Semua Bukti Pemerasan Sertifikasi K3
Indonesia
Suami Pegawai KPK Terseret Kasus Pemerasan Eks Wamenaker Noel, Statusnya Tersangka
Tersangka Miki Mahfud adalah suami pegawai KPK
Wisnu Cipto - Selasa, 26 Agustus 2025
Suami Pegawai KPK Terseret Kasus Pemerasan Eks Wamenaker Noel, Statusnya Tersangka
Indonesia
Pejabat Kemenaker Pakai 3 Rekening Atas Nama Orang Lain Tampung Duit Pemerasan K3, Saldonya Rp 69 M
Tiga rekening penampungan itu bukan atas nama tersangka
Wisnu Cipto - Selasa, 26 Agustus 2025
Pejabat Kemenaker Pakai 3 Rekening Atas Nama Orang Lain Tampung Duit Pemerasan K3, Saldonya Rp 69 M
Indonesia
KPK Temukan Praktik Pemerasan Sertifikasi K3 Kemenaker Sudah Terjadi Sejak 2019
Temuan itu berdasarkan hasil penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Wisnu Cipto - Selasa, 26 Agustus 2025
KPK Temukan Praktik Pemerasan Sertifikasi K3 Kemenaker Sudah Terjadi Sejak 2019
Indonesia
Selain Wamenaker, Ini Daftar Para Pejabat Kemenaker Lakukan Pemerasan Pengurusan Sertifikat K3
Ke-11 tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Agustus 2025
Selain Wamenaker, Ini Daftar Para Pejabat Kemenaker Lakukan Pemerasan Pengurusan Sertifikat K3
Indonesia
Korupsi Ibarat Penyakit Stadium 4, Presiden Prabowo Bakal Pecat Wamenaker Immanuel Ebenezer yang Ditangkap KPK
Presiden Prabowo mempersilakan KPK memproses hukum Noel sesuai dengan ketentuan berlaku.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Agustus 2025
Korupsi Ibarat Penyakit Stadium 4, Presiden Prabowo Bakal Pecat Wamenaker Immanuel Ebenezer yang Ditangkap KPK
Bagikan