Kemenaker Kampanye Hentikan Percaloan Tenaga Kerja di Kawasan Industri, Bikin Sekolah Vokasi Dekat Pabrik


Deklarasi "Setop Percaloan" melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Forkopimda Banten, pelaku industri beserta tokoh masyarakat, di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (8/7/2025). ANTARA/Devi Nindy
MerahPutih.com - Pemerintah berkomitmen menghentikan praktik percaloan tenaga kerja yang masih kerap ditemukan di kawasan industri.
Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat menghadiri agenda kampanye dan deklarasi "Setop Percaloan", di Kabupaten Serang, Banten, Selasa (8/7).
"Kalau terkait dengan setop percaloan ini, nggak bisa hanya sebatas surat edaran. Ini butuh dukungan semua pihak, butuh komitmen bersama," kata Yassierli.
Kegiatan tersebut merupakan lokasi ketiga setelah Karawang dan Bekasi, dalam rangkaian upaya Kementerian Ketenagakerjaan membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih sehat dan transparan.
Baca juga:
Begini Evaluasi Work From Anywhere dan Jam Kerja Fleksibel Versi Kemenaker
“Komitmen itu kalau kita lihat di sini ada mulai dari Pak Gubernur, Pak Kapolda, Bupati, Polres, dan juga pelaku industri. Ini yang kita inginkan,” ujarnya.
Kampanye dilakukan secara langsung ke kawasan industri dan juga melalui edukasi digital lewat platform “Siap Kerja” milik Kemnaker. Platform tersebut diharapkan mampu memutus peran pihak ketiga dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
“Informasi lowongan pekerjaan itu seharusnya tidak perlu pihak ketiga yang terlibat. Jadi bisa langsung dengan platform Siap Kerja kita,” ujarnya pula.
Kampanye ini juga sejalan dengan Perpres Nomor 57 Tahun 2023 tentang penguatan ekosistem ketenagakerjaan dan perlindungan pencari kerja. Melalui edukasi dan pelatihan, pihaknya ingin memastikan pencari kerja mendapat informasi resmi dan bisa langsung mengakses peluang kerja tanpa pungutan.
Terkait peran sekolah vokasi, Yassierli menyoroti fenomena warga sekitar kawasan industri justru tidak terserap sebagai tenaga kerja. Menurutnya, perlu ada SMK atau pusat vokasi binaan di setiap kawasan industri.
“Tidak boleh masyarakat Banten hanya jadi penonton. Tapi mereka yang harus menjadi pekerja aktif untuk memajukan Provinsi Banten,” tegas Yassierli.
Pihaknya akan menindaklanjuti kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Banten agar program penguatan vokasi dapat merata dan menyasar kebutuhan riil dunia industri.
Di lokasi, hadir Gubernur Banten, Kapolda, Bupati, serta jajaran kepolisian daerah dan para pelaku industri.
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan

KPK Terus Buru Aset Pelaku Pemerasan TKA, Teranyar Sita Lahan 4,7 Hektar di Jateng

6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan

Cara Daftar Bantuan UMKM TKM Pemula dan Padat Karya 2025 di Bizhub Kemnaker

KPK Geledah Ruangan Kabiro Hubungan Masyarakat Kemenaker, Cari Semua Bukti Pemerasan Sertifikasi K3

Suami Pegawai KPK Terseret Kasus Pemerasan Eks Wamenaker Noel, Statusnya Tersangka

Pejabat Kemenaker Pakai 3 Rekening Atas Nama Orang Lain Tampung Duit Pemerasan K3, Saldonya Rp 69 M

KPK Temukan Praktik Pemerasan Sertifikasi K3 Kemenaker Sudah Terjadi Sejak 2019

Selain Wamenaker, Ini Daftar Para Pejabat Kemenaker Lakukan Pemerasan Pengurusan Sertifikat K3

Korupsi Ibarat Penyakit Stadium 4, Presiden Prabowo Bakal Pecat Wamenaker Immanuel Ebenezer yang Ditangkap KPK
