Kembali Menjabat Mendagri, ini nih Profil Tito Karnavian

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 21 Oktober 2024
Kembali Menjabat Mendagri, ini nih Profil Tito Karnavian

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Foto: MerahPutih.com/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - TITO Karnavian ialah salah satu publik figur yang punya sejumlah jabatan prestius di lembaga kepolisian Indonesia dan lembaga pemerintahan. Tak ayal, ia kembali menjabat menteri dalam negeri (mendagri) di Kabinet Merah Putih.

Tito Karnavian lahir di Palembang, 26 Oktober 1964. Ia pernah menjajaki posisi puncak di lembaga kepolisian Indonesia yakni sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pada 2013. Jabatan tersebut diembannya selama tiga tahun di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Namun, itu bukan awal dari karier cemerlang pria berusia 59 tahun itu. Tito muda sudah banyak menorehkan catatan prestasi di bidang keamanan khususnya dari ancaman terorisme.


Tito Karnavian mengenyam pendidikan SMA Negeri 2 Palembang, melanjutkan pendidikan AKABRI pada 1987 karena gratis dan tidak ingin membebani orangtuanya. Di usianya ke 23 tahun, Tito menerima bintang Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik Akpol.

Baca juga:

Susunan Lengkap 53 Menteri dan Kepala Badan Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran



Penugasan pertamanya setelah lulus ialah di Polres Jakarta Pusat. Tugas teritorial pertama yang ia jalankan yakni sebagai Kanit Jatanras Reserse Polres Metro Jakarta Pusat. Pada 1993, Tito menyelesaikan pendidikan di Universitas Exeter di Inggris dan meraih gelar MA dalam bidang police studies. Ia menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di Jakarta pada 1996 dan meraih strata 1 dalam bidang police studies.

Pada 2001, nama Tito mulai melambung sebab ia sosok di balik penangkapan Tomy Soeharto, dalang pembunuhan hakim agung Safiudin. Ia ditugaskan sebagai ketua Tim Kobra bentukan Reskrim Polda Metro Jaya. Ia mendapat kenaikan pangkat dari mayor ke ajun komisaris besar (AKBP).

Di awal membawa pangkat AKBP, Tito memimpin tim Densus 88. Misinya yang menjadi sorotan yakni melumpuhkan teroris Dr Azahari di Batu, Jawa Timur, pada 9 November 2005. Dari misi itu, Tito mendapat penaikan pangkat. Ia menerima penghargaan dari Kapolri saat itu Jenderal Sutanto bersama dengan para kompatriotnya, seperti Idham Azis, Saiful Maltha, Petrus Reinhard Golose, dan Rycko Amelza Dahniel.

Setelah itu, Tito membongkar jaringan teroris pimpinan Noordin M Top. Pangkatnya naik menjadi brigadir jenderal dan ditugasi sebagai Kepala Densus 88 Antiteror Mabes Polri.

Kariernya terus menanjak sampai ia menjabat Kapolda Papua dan Kapolda Metro Jaya. Catatan perjalanannya itu diabadikan dalam buku Bhayangkara di Bumi Cenderawasih yang rilis 2013 lalu.

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, tepatnya 14 Maret 2016, Tito menggantikan Komjen Saud Usman Nasution yang memasuki masa pensiun menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Hanyak dalam hitungan bulan, melalui supres ke DPR RI 15 Juni 2016, Presiden Joko Widodo menunjuk Tito sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan segera pensiun. Tito resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi pada 13 Juli 2016.

Dalam tiga tahun selanjutnya, ia mengalami kenaikan pangkat yang pesat. Setelah menjadi Kapolri, Tito dilantik menjadi mendagri atas perintah Presiden Jokowi. Ia dilantik pada 23 Oktober 2019. Ia resmi menjabat menjadi mendagri ke-29 hingga habis masa jabatan Jokowi periode 2019-2024.(tka)

Baca juga:

Dipanggil Prabowo, Tito Karnavian Diminta Urus Pengendalian Inflasi









#Tito Karnavian #Mendagri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Indonesia
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Dukungan anggaran dari pemerintah pusat tidak boleh berhenti pada penyaluran dana, tetapi harus segera diwujudkan dalam langkah operasional di lapangan.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Indonesia
Mendagri Perintahkan Operasi Pasar Jelang Akhir Tahun Buat Kendalikan Harga
Selain operasi pasar, Mendagri mendorong penyaluran bantuan sosial tunai, bantuan non tunai, serta bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Perintahkan Operasi Pasar Jelang Akhir Tahun Buat Kendalikan Harga
Indonesia
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Tito Karnavian meminta Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran bedah rumah. BPS mencatat 821.840 rumah di Jakarta tidak layak huni pada 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Oktober 2026
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Indonesia
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Tito Karnavian menjelaskan penggunaan surfaktan dan modifikasi cuaca untuk menangani karhutla di lahan gambut. Dry ice dimanfaatkan untuk bantu mengurangi asap.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Oktober 2026
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Indonesia
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah juga mendorong pemerintah daerah menjaga porsi belanja pegawai agar tidak terlalu mendominasi APBD.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Indonesia
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Hingga saat ini masih terjadi perbedaan pandangan di tingkat daerah mengenai kriteria Orang Asli Papua dalam UU Otsus Papua.
Wisnu Cipto - Senin, 14 September 2026
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Indonesia
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Khusus terkait tenaga pendidik dan guru, pemerintah pusat dapat mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Pemerintah akan memeriksa apakah daerah tersebut masih memiliki hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh Kementerian Keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Bagikan