Keluarga Arya Daru Tak Percaya Bunuh Diri, Legislator Desak Polisi Transparan
CCTV rekaman Arya Daru Pangayunan sebelum meninggal.
Merahputih.com - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez, menyoroti polemik kasus kematian diplomat muda Kemenlu, Arya Daru Pangayunan.
Ia mendesak kepolisian untuk melanjutkan penyelidikan secara menyeluruh dan transparan. Kasus ini, menurut Gilang, tidak hanya menyangkut keluarga, tapi juga kredibilitas institusi penegak hukum.
"Kasus ini cukup menarik perhatian publik. Karena itu, akuntabilitas lembaga negara dalam menjamin keterbukaan informasi publik, juga menjadi sorotan," kata Gilang Dhielafararez dalam keterangannya, Selasa (5/8).
Baca juga:
Keluarga Tak Percaya Diplomat Arya Daru Bunuh Diri, Polisi ‘Berkelit’ tak ada Unsur Pidana
Keluarga Arya Daru merasa tidak puas dengan kesimpulan Polda Metro Jaya yang menyatakan kematian Arya murni tanpa campur tangan pihak lain.
Ketidakpuasan ini diperkuat dengan analisis pakar telematika yang menemukan sejumlah kejanggalan pada rekaman CCTV yang dirilis polisi.
Gilang menekankan bahwa aparat penegak hukum harus transparan, terutama dalam kasus yang menyangkut nyawa. Ia menegaskan, publik berhak mengetahui kebenaran dan perlu diyakinkan bahwa hukum ditegakkan secara profesional.
"Ini kan kemudian memunculkan pertanyaan besar mengenai integritas dan kelengkapan alat bukti dalam kasus yang sejak awal sudah mengundang perhatian publik," tutur Gilang.
Baca juga:
Komnas HAM Minta Polda Buka Ruang Peninjauan Kembali Kasus Kematian Diplomat Arya
Anggota DPR ini juga menyebut, hak keluarga untuk mengetahui kebenaran tidak boleh dikompromikan. Ia mengingatkan bahwa negara bertanggung jawab memastikan tidak ada "ruang abu-abu" yang merugikan korban dan keluarganya.
"Negara tidak cukup hanya menyampaikan simpati, tetapi juga bertanggung jawab memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak menyisakan ruang abu-abu yang merugikan korban maupun keluarganya," ungkapnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
5 Desember Memperingati Hari Apa? Hari Duka untuk Mozart dan Nelson Mandela
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Raker Menteri Lingkungan Hidup dengan Komisi XII DPR Bahas Daerah Aliran Sungai (DAS) Pulau Sumatera
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera
Reformasi Radikal Polri Diharap Fokus pada Perubahan Kultural, Bukan Struktural