Keluarga Arya Daru Tak Percaya Bunuh Diri, Legislator Desak Polisi Transparan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 05 Agustus 2025
Keluarga Arya Daru Tak Percaya Bunuh Diri, Legislator Desak Polisi Transparan

CCTV rekaman Arya Daru Pangayunan sebelum meninggal.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez, menyoroti polemik kasus kematian diplomat muda Kemenlu, Arya Daru Pangayunan.

Ia mendesak kepolisian untuk melanjutkan penyelidikan secara menyeluruh dan transparan. Kasus ini, menurut Gilang, tidak hanya menyangkut keluarga, tapi juga kredibilitas institusi penegak hukum.

"Kasus ini cukup menarik perhatian publik. Karena itu, akuntabilitas lembaga negara dalam menjamin keterbukaan informasi publik, juga menjadi sorotan," kata Gilang Dhielafararez dalam keterangannya, Selasa (5/8).

Baca juga:

Keluarga Tak Percaya Diplomat Arya Daru Bunuh Diri, Polisi ‘Berkelit’ tak ada Unsur Pidana

Keluarga Arya Daru merasa tidak puas dengan kesimpulan Polda Metro Jaya yang menyatakan kematian Arya murni tanpa campur tangan pihak lain.

Ketidakpuasan ini diperkuat dengan analisis pakar telematika yang menemukan sejumlah kejanggalan pada rekaman CCTV yang dirilis polisi.

Gilang menekankan bahwa aparat penegak hukum harus transparan, terutama dalam kasus yang menyangkut nyawa. Ia menegaskan, publik berhak mengetahui kebenaran dan perlu diyakinkan bahwa hukum ditegakkan secara profesional.

"Ini kan kemudian memunculkan pertanyaan besar mengenai integritas dan kelengkapan alat bukti dalam kasus yang sejak awal sudah mengundang perhatian publik," tutur Gilang.

Baca juga:

Komnas HAM Minta Polda Buka Ruang Peninjauan Kembali Kasus Kematian Diplomat Arya

Anggota DPR ini juga menyebut, hak keluarga untuk mengetahui kebenaran tidak boleh dikompromikan. Ia mengingatkan bahwa negara bertanggung jawab memastikan tidak ada "ruang abu-abu" yang merugikan korban dan keluarganya.

"Negara tidak cukup hanya menyampaikan simpati, tetapi juga bertanggung jawab memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak menyisakan ruang abu-abu yang merugikan korban maupun keluarganya," ungkapnya.

#Arya Daru Pangayunan #Diplomat #Diplomat Indonesia #Kematian #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dana Reses DPR Naik hingga Rp 702 Juta, Formappi: Publik Tak Pernah Diberi Penjelasan
Kenaikan tunjangan reses anggota DPR hingga Rp 702 juta dinilai mengejutkan publik karena dilakukan tanpa transparansi dan pengumuman resmi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Oktober 2025
Dana Reses DPR Naik hingga Rp 702 Juta, Formappi: Publik Tak Pernah Diberi Penjelasan
Indonesia
DPR Desak Percepatan Program 3 Juta Rumah Sebagai Solusi Backlog dan Penggerak Ekonomi
Huda mengkritisi kerumitan dalam mekanisme pembiayaan dan kesulitan akses masyarakat terhadap program ini
Angga Yudha Pratama - Minggu, 12 Oktober 2025
DPR Desak Percepatan Program 3 Juta Rumah Sebagai Solusi Backlog dan Penggerak Ekonomi
Indonesia
Pengembangan Perkebunan-Holtikultura, DPR Ingatkan Kementan tak Abaikan Petani Kecil
Mengingatkan agar penggunaan anggaran yang besar itu benar-benar diarahkan secara efektif dan berorientasi hasil.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Oktober 2025
Pengembangan Perkebunan-Holtikultura, DPR Ingatkan Kementan tak Abaikan Petani Kecil
Lifestyle
12 Oktober Memperingati Hari Apa? Ini Daftar Peringatan dan Fakta Menarik yang Jarang Diketahui
Tahukah kamu, setiap tanggal 12 Oktober diperingati berbagai hari penting nasional dan internasional? Simak daftar lengkap peringatannya beserta fakta menarik yang jarang diketahui masyarakat.
ImanK - Sabtu, 11 Oktober 2025
12 Oktober Memperingati Hari Apa? Ini Daftar Peringatan dan Fakta Menarik yang Jarang Diketahui
Indonesia
DPR Siapkan Aplikasi Digital untuk Tingkatkan Transparansi Kegiatan Reses
Aplikasi ini dirancang sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas publik terhadap penggunaan dana reses. ?
Dwi Astarini - Sabtu, 11 Oktober 2025
DPR Siapkan Aplikasi Digital untuk Tingkatkan Transparansi Kegiatan Reses
Indonesia
Dasco Luruskan Isu Dana Reses DPR Naik Jadi Rp 756 Juta, Disebut cuma Penyesuaian
Penaikan tersebut bukan untuk pribadi anggota dewan, melainkan untuk membiayai kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di dapil.
Dwi Astarini - Sabtu, 11 Oktober 2025
Dasco Luruskan Isu Dana Reses DPR Naik Jadi Rp 756 Juta, Disebut cuma Penyesuaian
Indonesia
Prabowo Lantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, DPR: Peningkatan SDM Jadi Prioritas
Presiden RI, Prabowo Subianto, melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. DPR menilai, hal itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Soffi Amira - Sabtu, 11 Oktober 2025
Prabowo Lantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, DPR: Peningkatan SDM Jadi Prioritas
Indonesia
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
DPR menyoroti reklamasi Pulau Pari. Sebab, hal itu dinilai bisa merusak ekosistem laut dan mengancam kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Sabtu, 11 Oktober 2025
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
Indonesia
Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal
Musibah tersebut menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya perhatian pemerintah terhadap sarana dan prasarana pendidikan keagamaan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 11 Oktober 2025
Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal
Indonesia
Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang
Rencana penggunaan dana APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny belum menjadi keputusan final.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang
Bagikan