Keluar dari Golkar, Jusuf Hamka Sebut Politik Kasar dan Keras

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 12 Agustus 2024
Keluar dari Golkar, Jusuf Hamka Sebut Politik Kasar dan Keras

Jusuf Hamka akan fokus ke kerja sosial.(foto: Merahputih.com/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:


MERAHPUTIH.COM - PENGUSAHA jalan tol Jusuf Hamka atau Babah Alun mengumumkan pengunduran diri sebagai kader Partai Golkar. Babah Alun hengkang menyusul langkah Airlangga Hartarto yang lebih dulu mundur dari posisi Ketua Umum (Ketum) Golkar.

Tak cuma sebagai kader, Babah Alun juga menyatakan mundur dari kontestasi politik pemilihan kepala daerah (pilkada) baik di Jakarta maupun di Jawa Barat. "Saya mundur semua dari kegiatan Partai Golkar," kata Jusuf Hamka saat dimintai konfirmasi wartawan, Senin (12/8).

Jusuf Hamka mengatakan alasan mundur sebagai kader Golkar dan pilkada ialah karena ia menganggap politik itu keras dan kasar. Babah Alun mengaku akan fokus bekerja sosial dalam meneruskan program-program yang sudah pernah ia buat dengan membangun masjid.

"Ya, saya melihat bahwa politik itu sedemikian keras dan kasar. Saya lebih baik mengundurkan diri, karena saya ingin jadi pekerja sosial yang lembut, dan yang enggak keras-keras," tuturnya.

Baca juga:

Babah Alun atau Jusuf Hamka Resmi Mundur dari Partai Golkar



Menurut dia, gejolak politik di Indonesia saat ini, apalagi di tubuh Partai Golkar, cukup panas. Akibat hal itulah, ia membulatkan niat untuk meninggalkan politik dengan keluar dari keanggotaan Golkar.

"Karena melihat pergolakan politik itu kasar dan berat menurut saya. Saya enggak akan bisa mengikuti," tutupnya.(Asp)

Baca juga:

'Babah Alun' Diyakini Bisa Tumbangkan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, Ini Alasannya

#Golkar #Jusuf Hamka
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Adies Kadir Janji Tidak Akan Terlibat Perkara Berkaitan Partai Golkar di MK
Sebelum dilantik sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, Adies Kadir menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Februari 2026
Adies Kadir Janji Tidak Akan Terlibat Perkara Berkaitan Partai Golkar di MK
Indonesia
Golkar Tolak Ambang Batas Parlemen Dihapus, Bantah Motifnya Jegal Partai Baru
Penghapusan ambang batas dinilai dapat membuka peluang bagi partai-partai kecil untuk masuk ke parlemen, sekaligus mendorong keberagaman politik di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Golkar Tolak Ambang Batas Parlemen Dihapus, Bantah Motifnya Jegal Partai Baru
Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
Bahlil: Adies Kadir Sudah Mundur dari Golkar Sebelum Ditetapkan Hakim MK
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia memastikan Adies Kadir mundur dari kepengurusan dan keanggotaan Golkar usai terpilih sebagai Hakim MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Bahlil: Adies Kadir Sudah Mundur dari Golkar Sebelum Ditetapkan Hakim MK
Indonesia
Eks Golkar Adies Kadir Jadi Hakim MK, Bahlil: Kami Wakafkan ke Negara
Bahlil Lahadalia mengumumkan Adies Kadir tidak lagi menjadi pengurus maupun kader Partai Golkar setelah pencalonannya sebagai Hakim MK disetujui DPR RI.
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Januari 2026
Eks Golkar Adies Kadir Jadi Hakim MK, Bahlil: Kami Wakafkan ke Negara
Indonesia
Dipilih Jadi Hakim MK, Golkar Umumkan Adies Kadir Bukan Lagi Kader
Bahlil, saat ditanya tanggal pasti mengenai kapan berlakunya status Adies yang bukan lagi kader Golkar, menyebutkan itu telah ditetapkan sekitar beberapa hari lalu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
 Dipilih Jadi Hakim MK, Golkar Umumkan Adies Kadir Bukan Lagi Kader
Indonesia
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Partai Golkar baru akan menyetujui pemilihan kepala daerah lewat DPRD jika partisipasi publik tetap berjalan maksimal.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Indonesia
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Pemilihan di DPRD dilakukan secara terbuka melalui voting terbuka guna mencegah praktik transaksional. Selain itu,hanya memilih kepala daerah tanpa wakil.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Indonesia
Golkar Gelar Rapimnas Lusa, Idrus Marham Tegaskan tidak Ada Agenda Ganti Bahlil
Forum tersebut akan difokuskan pada konsolidasi organisasi, evaluasi program kerja, serta pembahasan arah strategis partai di masa depan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Golkar Gelar Rapimnas Lusa, Idrus Marham Tegaskan tidak Ada Agenda Ganti Bahlil
Indonesia
PKB Sentil Golkar Ngomong Koalisi Permanen di Tengah Derita Warga Akibat Bencana
Dalam situasi nasional yang sangat berat ini, seharusnya seluruh kekuatan politik bersatu membantu rakyat, bukan justru memperdebatkan koalisi permanen atau tidak permanen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Desember 2025
PKB Sentil Golkar Ngomong Koalisi Permanen di Tengah Derita Warga Akibat Bencana
Bagikan