Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada RAPBN 2025, lebih tinggi dari proyeksi tahun ini sebesar 5,1 persen. Inflasi dipatok pada level 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp16.100 per dolar AS.
Lalu, SBN 10 tahun 7,1 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 82 dolar AS per barel, lifting minyak 600 ribu barel per hari, dan gas bumi 1,005 juta barel setara minyak per hari.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta pemerintah untuk memperhatikan kalangan kelas menengah untuk menjaga kinerja konsumsi domestik dalam menopang pertumbuhan ekonomi.
"Pertumbuhan ekonomi selalu bergantung pada konsumsi domestik, tapi itu terancam menurun seiring dengan turunnya kelas menengah Indonesia," katanya.
Baca juga:
Sejak enam tahun lalu, kata ia, jumlah kelas menengah turun 8 juta jiwa. Padahal merekalah sebenarnya kelas penggerak konsumsi domestik.
Ia menegaskan, persoalan struktural menjadi faktor yang membuat Indonesia sulit mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ekonomi berbiaya tinggi, ketidakpastian hukum, hingga kualitas sumber daya manusia (SDM) juga disebut sebagai faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi.
Politikus PDIP ini mendorong pemerintah agar lebih progresif menyelesaikan berbagai persoalan struktural yang menghambat pertumbuhan ekonomi.
Baca juga:
Kelas Menengah Atas Berekspektasi Penghasilan Meningkat di 2024
Ketua Banggar ini merekomendasikan agar pemerintah berfokus menjaga konsumsi domestik dengan inflasi yang bertahan pada level rendah, investasi yang menopang pembukaan lapangan kerja baru, serta memberikan nilai tambah atas produk ekspor.
"Setidaknya kita membutuhkan kontribusi investasi minimal 1,5 persen, dan ekspor 0,5 persen sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi tiap tahun. Dengan demikian, tulang punggung permintaan bukan hanya konsumsi domestik," ujarnya.
Terkait kelas menengah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kebijakan pemerintah telah menopang berbagai kelompok masyarakat, mulai dari kelompok miskin hingga kelas menengah, terutama dalam program perlindungan sosial (perlinsos) pada APBN.
Program perlinsos memberikan berbagai dukungan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, subsidi energi, hingga pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Ini menandakan perlindungan sosial tidak hanya kepada kelompok miskin dan rentan, tapi juga hingga kelas menengah, menurut Menkeu. (*)
