Kelas Menengah Alami Kesulitan Ekonomi, Daya Beli dan Konsumsi Domestik Berpotensi Turun

Frengky AruanFrengky Aruan - Rabu, 04 Juni 2025
Kelas Menengah Alami Kesulitan Ekonomi, Daya Beli dan Konsumsi Domestik Berpotensi Turun

Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah. (Dok media Fraksi Nasdem

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kelompok kelas menengah rentan terkena imbas pelemahan ekonomi dalam negeri. Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah menilai, tidak sedikit kelompok kelas menengah yang terdampak langsung maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun penurunan penghasilan, terutama di sektor industri, jasa, dan kreatif.

"Kita juga perlu melihat kelas menengah yang kini menghadapi tekanan,” kata Charles dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/6).

Menurutnya, perlindungan terhadap kelas menengah harus menjadi perhatian. Apabila kelas menengah berkurang, artinya daya beli masyarakat melemah, konsumsi domestik menurun, dan kerentanan ekonomi terhadap guncangan eksternal meningkat.

“Menjaga kelompok kelas menengah tetap kuat, artinya kita menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Baca juga:

Diskon Tarif Listrik Dibatalkan, Pemerintah Akui Paket Stimulus Lain lebih Berdampak ke Perputaran Ekonomi

Dia menyebut kebijakan paket stimulus ekonomi pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi kelas menengah yang kini mulai menunjukkan kerentanan, di tengah tantangan ekonomi.

“Kita berharap masyarakat kelas menengah dapat turut merasakan stimulus ekenomi yang inklusif sehingga dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara menyeluruh," kata Charles.

Meski demikian, politikus Nasdem ini mengapresiasi salah satu program stimulus ekonomi yakni Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang ditujukan untuk pekerja berpenghasilan rendah.

Ia berharap program tersebut tetap konsisten dan terus dievaluasi agar mampu menjaga kestabilan ketenagakerjaan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sehingga stimulus bukan hanya menjadi penyangga sesaat, tetapi juga penggerak utama ekonomi kerakyatan yang lebih tangguh.

“Kami berharap Pemerintah menyelaraskan kebijakan stimulus ini dengan strategi pemulihan yang lebih menyeluruh dan berorientasi pada ketahanan jangka panjang," jelasnya. (Knu)

#Kelas Menengah #Ekonomi #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Fraud BI-FAST Rp 200 Miliar Terungkap, DPR Minta Pengamanan Dana dan Data Nasabah Diperkuat
Modus kejahatan diawali penipuan digital, kemudian dana dipindahkan dengan cepat ke sejumlah rekening penampung melalui BI-FAST lalu dikonversi ke aset kripto.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Fraud BI-FAST Rp 200 Miliar Terungkap, DPR Minta Pengamanan Dana dan Data Nasabah Diperkuat
Indonesia
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah tak menolak bantuan asing untuk wilayah terdampak bencana.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Indonesia
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Dengan adanya Satgas, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Bagikan