Kelas Menengah Alami Kesulitan Ekonomi, Daya Beli dan Konsumsi Domestik Berpotensi Turun
Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah. (Dok media Fraksi Nasdem
MerahPutih.com - Kelompok kelas menengah rentan terkena imbas pelemahan ekonomi dalam negeri. Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah menilai, tidak sedikit kelompok kelas menengah yang terdampak langsung maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun penurunan penghasilan, terutama di sektor industri, jasa, dan kreatif.
"Kita juga perlu melihat kelas menengah yang kini menghadapi tekanan,” kata Charles dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/6).
Menurutnya, perlindungan terhadap kelas menengah harus menjadi perhatian. Apabila kelas menengah berkurang, artinya daya beli masyarakat melemah, konsumsi domestik menurun, dan kerentanan ekonomi terhadap guncangan eksternal meningkat.
“Menjaga kelompok kelas menengah tetap kuat, artinya kita menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Baca juga:
Dia menyebut kebijakan paket stimulus ekonomi pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi kelas menengah yang kini mulai menunjukkan kerentanan, di tengah tantangan ekonomi.
“Kita berharap masyarakat kelas menengah dapat turut merasakan stimulus ekenomi yang inklusif sehingga dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara menyeluruh," kata Charles.
Meski demikian, politikus Nasdem ini mengapresiasi salah satu program stimulus ekonomi yakni Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang ditujukan untuk pekerja berpenghasilan rendah.
Ia berharap program tersebut tetap konsisten dan terus dievaluasi agar mampu menjaga kestabilan ketenagakerjaan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Sehingga stimulus bukan hanya menjadi penyangga sesaat, tetapi juga penggerak utama ekonomi kerakyatan yang lebih tangguh.
“Kami berharap Pemerintah menyelaraskan kebijakan stimulus ini dengan strategi pemulihan yang lebih menyeluruh dan berorientasi pada ketahanan jangka panjang," jelasnya. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Fraud BI-FAST Rp 200 Miliar Terungkap, DPR Minta Pengamanan Dana dan Data Nasabah Diperkuat
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra