Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Kejatisu Kembali Tahan Rekanan Proyek Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 08 Agustus 2017
Kejatisu Kembali Tahan Rekanan Proyek Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Tersangka kasus proyek pengadaan buku untuk Perpustakaan Daerah Sumut (Foto: MP/Amsal Chaniago)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kejatisu Kembali melakukan penahan terhadap seorang tersangka dugaan Korupsi Penggunaan Anggaran sejumlah proyek bersumber dari APBD Sumut TA 2014 dengan kerugian negara Rp 1,2 miliar.

Setelah Rabu (02/08) lalu menahan Mantan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemprov Sumut Hasangapan Tambunan terkait kasus dugaan korupsi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemprov Sumut, kini pihak Kejatisu kembali menahan salah satu dari tujuh tersangka, William Josua Butar-butar selaku Wakil Direktur CV. Alva Omega.

Pria yang yang masih berusia 29 tahun tersebut sebagai wakil direktur perusahaan yang ikut dalam kegiatan yang tengah diperiksa di Kejatisu dan menandatangani kontrak pekerjaan sebagai wakil direktur.

Kepada watawan Kasi Penkum Kejatisu Sumanggar Selasa (8/8) membenarkan bahwa ada penahanan dalam korupsi tersebut. "Ia pelaku sudah kita, sebelum ditahan kita periksa dulu kemudian cek kesehatan,"ujarnya.

Pasal yang dikenakan untuk tersangka yakni Pasal 2 Jo Pasal 3 Jo Pasal Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan mengenai perhitungan kerugian negara secara resmi telah dikordinasikan penyidik dengan ahli dan dari perhitungan diketahui kerugian sekitar Rp 1,2 miliar.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Kejatisu telah menahan dua tersangka terkait kasus dugaan korupsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemprov Sumut yaitu Mochamad Chumaidi (44) dan Heri Nopianto (36) Kamis (20/7).

Serta untuk kasus dugaan korupsi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemprov Sumut Penyidik Pidsus Kejatisu telah menetapkan 7 tersangka dan hal ini terkait penggunaan anggaran sejumlah proyek bersumber dari APBD TA 2014.

Sementara kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemprov Sumut selama ini terkait pengembangan perpustakaan pondok pesantren di Sumut Rp 614.375.000 APBD SU TA 2014 dan pengadaan buku keliling kabupaten/kota di Sumut Rp. 816.000.000 APBD SU TA 2014 sebanyak 16.000 eksemplar.

Kemudian pengadaan bantuan buku perpustakaan rumah ibadah Rp 3.701.250.000 APBD SU TA 2014.

Ditambahkan oleh pihak Kejatisu, untuk tersangka lainnya akan dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan ditahap penyidikan tersebut dan jika diperlukan akan dilakukan pemanggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Amsal Chaniago, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Medan dan sekitarnya.

Ikuti berita hangat lainnya dari Sumatera Utara dan sekitarnya dalam artikel: Germasu Minta Tiga Mahasiswa Dan Satu Warga Dibebaskan

#Kasus Korupsi #Sumatera Utara #Perpustakaan Daerah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Tanpa Rompi Tahanan, Febrie Adriansyah Tiba di Rutan KPK usai Ditahan Kejagung
Eks Jampidsus, Febrie Adriansyah, tiba di Rutan KPK pada Jumat (24/7) pukul 23.21 WIB.
Soffi Amira - Sabtu, 25 Juli 2026
Tanpa Rompi Tahanan, Febrie Adriansyah Tiba di Rutan KPK usai Ditahan Kejagung
Indonesia
Kasus Korupsi Bupati Lombok Barat, KPK Sita Toyota Alphard Diduga Gratifikasi
KPK menyita Toyota Alphard dalam kasus korupsi Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini.
Soffi Amira - Kamis, 23 Juli 2026
Kasus Korupsi Bupati Lombok Barat, KPK Sita Toyota Alphard Diduga Gratifikasi
Indonesia
Politik Berbiaya Tinggi Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Maraknya kepala daerah tersangkut korupsi tidak terlepas dari tingginya biaya politik serta faktor karakter pribadi pemimpin.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Politik Berbiaya Tinggi  Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Indonesia
Febrie Adriansyah Belum Ditahan, Puan Minta Hormati Penyidikan yang Sedang Berjalan
Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal belum ditahannya eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Selasa, 21 Juli 2026
Febrie Adriansyah Belum Ditahan, Puan Minta Hormati Penyidikan yang Sedang Berjalan
Indonesia
Febrie Adriansyah belum Ditahan, Pengamat Ingatkan Kejagung Jaga Akuntabilitas Penyidikan
Belum adanya penahanan terhadap Febrie menimbulkan pertanyaan publik terkait dengan konsistensi penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Febrie Adriansyah belum Ditahan, Pengamat Ingatkan Kejagung Jaga Akuntabilitas Penyidikan
Indonesia
Kasus JAM-Pidsus Febrie Adriansyah, Pakar Hukum: Kedekatan dengan Presiden Bukan Tameng untuk Lolos dari Proses Hukum
Jika kedekatan dengan penguasa dijadikan dasar untuk menghentikan proses hukum, hal tersebut justru bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Kasus JAM-Pidsus Febrie Adriansyah, Pakar Hukum: Kedekatan dengan Presiden Bukan Tameng untuk Lolos dari Proses Hukum
Indonesia
Kortastipidkor Polri Tetapkan Tersangka Korupsi PT PPA–PT BAS, Kerugian Negara Rp 38,8 Miliar
Kortastipidkor Polri mengungkap dugaan korupsi pembiayaan invoice financing PT PPA kepada PT BAS. Kerugian negara capai Rp 38,8 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Juli 2026
Kortastipidkor Polri Tetapkan Tersangka Korupsi PT PPA–PT BAS, Kerugian Negara Rp 38,8 Miliar
Indonesia
KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta dalam OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan
KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah dan dokumen dalam OTT Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Sebanyak 19 orang diamankan, tujuh di antaranya dibawa ke Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Juli 2026
KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta dalam OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan
Indonesia
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
KPK mengusulkan peningkatan peran negara dalam pembiayaan kampanye untuk menekan biaya politik yang dinilai menjadi salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
Indonesia
KPK Bongkar Akar Korupsi Kepala Daerah, Berawal dari Biaya Politik yang Terlalu Mahal
KPK menyebut tingginya biaya politik dalam pemilu dan pilkada menjadi faktor yang kerap memicu korupsi kepala daerah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
KPK Bongkar Akar Korupsi Kepala Daerah, Berawal dari Biaya Politik yang Terlalu Mahal
Bagikan