Kejatisu Kembali Tahan Rekanan Proyek Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 08 Agustus 2017
Kejatisu Kembali Tahan Rekanan Proyek Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Tersangka kasus proyek pengadaan buku untuk Perpustakaan Daerah Sumut (Foto: MP/Amsal Chaniago)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kejatisu Kembali melakukan penahan terhadap seorang tersangka dugaan Korupsi Penggunaan Anggaran sejumlah proyek bersumber dari APBD Sumut TA 2014 dengan kerugian negara Rp 1,2 miliar.

Setelah Rabu (02/08) lalu menahan Mantan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemprov Sumut Hasangapan Tambunan terkait kasus dugaan korupsi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemprov Sumut, kini pihak Kejatisu kembali menahan salah satu dari tujuh tersangka, William Josua Butar-butar selaku Wakil Direktur CV. Alva Omega.

Pria yang yang masih berusia 29 tahun tersebut sebagai wakil direktur perusahaan yang ikut dalam kegiatan yang tengah diperiksa di Kejatisu dan menandatangani kontrak pekerjaan sebagai wakil direktur.

Kepada watawan Kasi Penkum Kejatisu Sumanggar Selasa (8/8) membenarkan bahwa ada penahanan dalam korupsi tersebut. "Ia pelaku sudah kita, sebelum ditahan kita periksa dulu kemudian cek kesehatan,"ujarnya.

Pasal yang dikenakan untuk tersangka yakni Pasal 2 Jo Pasal 3 Jo Pasal Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan mengenai perhitungan kerugian negara secara resmi telah dikordinasikan penyidik dengan ahli dan dari perhitungan diketahui kerugian sekitar Rp 1,2 miliar.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Kejatisu telah menahan dua tersangka terkait kasus dugaan korupsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemprov Sumut yaitu Mochamad Chumaidi (44) dan Heri Nopianto (36) Kamis (20/7).

Serta untuk kasus dugaan korupsi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemprov Sumut Penyidik Pidsus Kejatisu telah menetapkan 7 tersangka dan hal ini terkait penggunaan anggaran sejumlah proyek bersumber dari APBD TA 2014.

Sementara kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemprov Sumut selama ini terkait pengembangan perpustakaan pondok pesantren di Sumut Rp 614.375.000 APBD SU TA 2014 dan pengadaan buku keliling kabupaten/kota di Sumut Rp. 816.000.000 APBD SU TA 2014 sebanyak 16.000 eksemplar.

Kemudian pengadaan bantuan buku perpustakaan rumah ibadah Rp 3.701.250.000 APBD SU TA 2014.

Ditambahkan oleh pihak Kejatisu, untuk tersangka lainnya akan dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan ditahap penyidikan tersebut dan jika diperlukan akan dilakukan pemanggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Amsal Chaniago, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Medan dan sekitarnya.

Ikuti berita hangat lainnya dari Sumatera Utara dan sekitarnya dalam artikel: Germasu Minta Tiga Mahasiswa Dan Satu Warga Dibebaskan

#Kasus Korupsi #Sumatera Utara #Perpustakaan Daerah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Sidang Putusan Banding Eks Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Terdakwa Nadiem Anwar Makarim memeluk istrinya usai sidang putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 24 September 2026
Sidang Putusan Banding Eks Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Indonesia
Nadiem Jalani Sidang Putusan Banding Terkait Vonis 10 Tahun Korupsi Chromebook
Adapun Nadiem mengajukan banding atas vonis kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM)
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
Nadiem Jalani Sidang Putusan Banding Terkait Vonis 10 Tahun Korupsi Chromebook
Indonesia
Bupati Sirajudin Lasena Dicokok di Hotel Berbintang Jakarta, KPK Beri Petunjuk Lagi Apa
KPK dalami agenda Bupati Bolmut Sirajudin Lasena sewa 2 kamar hotel di Jakarta sebelum terjaring OTT. Ditemukan uang Rp130 juta di lokasi.
Wisnu Cipto - Rabu, 23 September 2026
Bupati Sirajudin Lasena Dicokok di Hotel Berbintang Jakarta, KPK Beri Petunjuk Lagi Apa
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Bolmut Tersangka Kasus Pemerasan
Sirajudin Lasena ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
KPK Tetapkan Bupati Bolmut Tersangka Kasus Pemerasan
Indonesia
Modus Legislator Vinna Ledy Hadiah Pinjam Nama Adik Terbongkar! KPK Sita Mobil Ketiga Hadiah Pengusaha
KPK kembali menyita mobil mewah Innova Zenix milik anggota DPRD Bengkulu Vinna Ledy yang diatasnamakan adiknya dari pengusaha EBS.
Wisnu Cipto - Selasa, 22 September 2026
Modus Legislator Vinna Ledy Hadiah Pinjam Nama Adik Terbongkar! KPK Sita Mobil Ketiga Hadiah Pengusaha
Indonesia
KPK Ungkap OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara Terkait Proyek Infrastruktur Jalan
Dugaan penerimaan tersebut terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Dwi Astarini - Senin, 21 September 2026
KPK Ungkap OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara Terkait Proyek Infrastruktur Jalan
Indonesia
KPK Incar Gurita Aset Mewah Ipda Polisi Yayat di Skandal Suap Bupati Bekasi
Ipda Polisi Yayat Sudrajat menguasai belasan aset mewah hasil aliran suap proyek Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.
Wisnu Cipto - Senin, 21 September 2026
KPK Incar Gurita Aset Mewah Ipda Polisi Yayat di Skandal Suap Bupati Bekasi
Indonesia
Kuasa Hukum Silmy Karim Soroti Prosedur Upaya Paksa KPK di Praperadilan
Salah satu yang dipersoalkan berkaitan dengan kesesuaian surat, tanggal, dan prosedur dalam proses penyidikan.
Dwi Astarini - Senin, 21 September 2026
Kuasa Hukum Silmy Karim Soroti Prosedur Upaya Paksa KPK di Praperadilan
Indonesia
Praperadilan Silmy Karim, Kuasa Hukum Uji Dasar Penetapan Tersangka dan Proses OTT
Dasar penetapan tersangka menjadi salah satu hal yang akan diuji dalam praperadilan.
Dwi Astarini - Senin, 21 September 2026
Praperadilan Silmy Karim, Kuasa Hukum Uji Dasar Penetapan Tersangka dan Proses OTT
Indonesia
DPR Minta KPK dan Polri Usut Keterlibatan Ipda Yayat Sudrajat di Kasus Bupati Bekasi
Jika ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, penyidik diminta menelusurinya hingga ke pihak yang diduga berada di atasnya. 

Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
DPR Minta KPK dan Polri Usut Keterlibatan Ipda Yayat Sudrajat di Kasus Bupati Bekasi
Bagikan