Kejanggalan Vonis Ringan Ketua KPK Firli Bahuri

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) memvonis Ketua KPK Firli Bahuri bersalah melanggar etik. Firli dinyatakan melanggar Pasal 4 Ayat (1) huruf n dan Pasal 8 Ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK terkait bergaya hidup mewah.

Gaya hidup mewah yang dimaksud itu yakni saat Firli menggunakan helikopter milik perusahaan swasta dalam perjalanan pribadi jenderal bintang tiga itu dari Palembang ke Baturaja.

Baca Juga

MAKI Minta Dewas Putuskan Ketua KPK Firli Bahuri Langgar Kode Etik

Dugaan pelanggaran etik ini awalnya dilaporkan oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) kepada Dewas KPK pada 24 Juni 2020. MAKI menyebut Firli melanggar etik dengan bergaya hidup hedonisme yang bertentangan dengan kode etik yang sudah disusun oleh Dewas.

Meski divonis bersalah melanggar etik, namun Dewas hanya menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis II kepada Firli. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, mempertanyakan kualitas penegakan kode etik di KPK atas putusan ringan Firli.

Menurut Kurnia, tindakan Firli yang menumpang helikopter milik perusahaan swasta saat berkunjung ke Baturaja dari Palembang, Sumatera Selatan, pantas dijatuhi sanksi berat berupa rekomendasi untuk mengundurkan diri dari Ketua KPK.

"Mengingat secara kasat mata tindakan Firli Bahuri yang menggunakan moda transportasi mewah itu semestinya telah memasuki unsur untuk dapat diberikan sanksi berat berupa rekomendasi agar mengundurkan diri sebagai Pimpinan KPK," kata Kurnia dalam keterangannya, Kamis (24/9) malam.

ICW memberikan sedikitnya lima catatan atas putusan tersebut. Pertama, alasan Dewas yang menyebutkan Firli tidak menyadari pelanggaran sangat tidak masuk akal. Sebagai Ketua KPK, kata Kurnia, semestinya Firli memahami dan mengimplementasikan Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

Apalagi, tindakan mantan Kapolda Sumetera Selatan itu juga bersebrangan dengan nilai Integritas yang selama ini sering dikampanyekan oleh KPK, salah satunya tentang hidup sederhana.

Kedua, Dewas tidak menimbang sama sekali pelanggaran etik Firli saat menjabat sebagai Deputi Penindakan. ICW pada tahun 2018 melaporkan Firli ke Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat atas dugaan melakukan pertemuan dengan pihak yang sedang berperkara di KPK.

Kurnia menjelaskan, pada September 2019 lalu, KPK pun mengumumkan Firli terbukti melanggar kode etik, bahkan saat itu dijatuhkan sanksi pelanggaran berat. Sementara dalam putusan terbaru, Dewas menyebutkan Firli tidak pernah dihukum akibat pelanggaran kode etik.

Ketiga, Dewas KPK abai dalam melihat tindakan Firli saat mengendarai moda transportasi mewah sebagai rangkaian atas berbagai kontroversi yang sempat dilakukan. Mulai dari tidak melindungi pegawai saat diduga disekap ketika ingin melakukan penangkapan sampai pada pengembalian paksa Kompol Rossa Purbo Bekti.

"Sehingga, pemeriksaan oleh Dewas KPK tidak menggunakan spektrum yang lebih luas dan komprehensif," sesal Kurnia.

Keempat, putusan Dewas terhadap Firli sulit untuk mengangkat reputasi KPK yang kian terpuruk. Sebab, sanksi ringan itu bukan tidak mungkin akan jadi preseden bagi pegawai atau Pimpinan KPK lainnya atas pelanggaran sejenis.

"Jika dilihat ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Dewas Nomor 2 Tahun 2020, praktis tidak ada konsekuensi apapun atas sanksi ringan, hanya tidak dapat mengikuti program promosi, mutasi, rotasi, tugas belajar atau pelatihan, baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri," tegas Kurnia.

Kelima, lemahnya peran Dewas dalam mengawasi etika pimpinan dan pegawai KPK. Dalam kasus Firli, semesti Dewas dapat mendalami kemungkinan adanya potensi tindak pidana suap atau gratifikasi dalam penggunaan helikopter tersebut.

Dalam putusan Firli, diungkapkan Kurnia, Dewas tidak menyebutkan dengan terang apakah Firli sebagai terlapor membayar jasa helikopter itu dari uang sendiri atau sebagai bagian dari gratifikasi yang diterimanya sebagai pejabat negara.

Kurnia menyayangkan Dewas hanya berhenti pada pembuktian, bahwa menaiki helikopter merupakan bagian dari pelanggaran etika hidup sederhana.

"Terlepas dari putusan sanksi ringan yang mengecewakan tersebut, ICW menilai pelanggaran kode etik yang terbukti dilakukan Firli sudah lebih dari cukup untuk dirinya mengundurkan diri," kata Kurnia.

Baca Juga

Positif COVID-19, Anggota Dewas KPK Syamsudin Haris Dirawat di RS Pertamina

Sementara itu, Koordinator MAKI Boyamin Saiman, mengaku kecewa atas sanksi ringan yang dijatuhkan Dewas kepada Firli. Boyamin sebelumnya berharap Firli dapat dijatuhkan sanksi berat berupa diminta mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua KPK.

"Berkaitan dengan dulu permintaan saya waktu jadi saksi kan meminta pak Firli digeser dari ketua KPK menjadi wakil ketua KPK. Dan itu tadi belum dipenuhi, saya juga sebenernya sedikit kecewa," kata Boyamin, Kamis (24/9).

Kendati demikian, Boyamin mengaku mengapresiasi proses penegakan etik yang dilakukan Dewas atas laporannya tersebut. Ia meyakini, sanksi teguran tertulis II yang dijatuhkan Dewas cukup memberikan efek jera agar Firli tak mengulangi perbuatannya kembali.

"Saya berharap dengan putusan ini, melecut, memacu, katakanlah menjewer Pak Firli untuk serius lagi kerja di KPK dalam bentuk pemberantasan korupsi," ujar Boyamin.

Jika menengok ke belakang, sejumlah pihak juga mendesak Firli untuk diberhentikan dari posisinya sebagai Ketua KPK. Salah satunya datang dari Guru Besar UIN Jakarta, Prof Azyumardi Azra. Azra menilai, Dewas perlu memberikan hukuman sanksi berat kepada Firli.

"Karena pelanggaran ini pelanggaran berat, ya baik dari sudut etika, dari sudut moral, dari kepatutan publik, ya kan harus diberhentikan," kata Azra dalam diskusi daring yang digelar ICW, Senin (14/9) lalu.

Baca Juga

KPK Didesak Selidiki Mafia Hukum Kasus Suap Djoko Tjandra

Menutut Azra, pemberhentian Firli dari jabatannya merupakan bentuk pelajaran bahwa orang-orang di KPK harus bisa memberikan teladan. Baik dalam sudut moral, etika, dan kepatutannya.

"Kalau dia melakukan hal yang tidak patut ya, saya bilang dia tidak pada posisi yang tepat untuk menjadi komisioner apalagi menjadi kepala KPK, itu enggak," ujar Azra. (Pon)