Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 tentang pencantuman aliran kepercayaan dalam kartu tanda penduduk (KTP).
MUI berpandangan bahwa putusan MK tersebut menimbulkan konsekuensi hukum dan berdampak pada tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan serta merusak terhadap kesepakatan kenegaraan yang selama ini sudah berjalan dengan baik.
Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan meski kecewa dengan putusan MK itu, namun bukan berarti MUI tidak menghormati perbedaan kepercayaan dan keyakinan setiap warga negara. Hanya saja, keputusan MK telah merusak tatanan kenegaraan yang selama ini terjaga dengan baik.
"Karena putusan tersebut berarti telah menyejajarkan kedudukan agama dengan aliran kepercayaan," katanya kepada awak media, Kamis (30/11).
Untuk itu, lanjut Zainut, untuk menjaga kesepakatan kenegaraan seperti yang tertera dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, MUI mengusulkan dan merekomendasikan agar pemerintah mencantumkan identitas penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada Kartu Keluarga (KK) pemilik.
"Berdasrkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III MUI yang berlangsung dari tanggal 28-30 November 2017 di Bogor Jawa Barat, MUI mengusulkan dan merekomendasikan agar pemerintah mencantumkan identitas penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada Kartu Keluarga (KK) pemilik," ucap Zainut.
Selain itu, MUI meminta pemerintah hanya mencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mencantumkan kolom aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan jumlah kebutuhan warga penghayat kepercayaan.
"Dan untuk urusan yang terkait dengan hak-hak sipil sebagai warga negara, warga penghayat kepercayaan tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang selama ini telah berjalan dengan baik," tutup Zainut. (Fdi)
