Kecelakaan Kapal Terus Berulang, DPR Desak Evaluasi SOP Pelayaran di Indonesia

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 22 Juli 2025
Kecelakaan Kapal Terus Berulang, DPR Desak Evaluasi SOP Pelayaran di Indonesia

Kapal Motor Barcelona V yang terinformasi berlayar dari Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Talaud menuju Pelabuhan Manado terbakar di sekitar perairan Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM – KASUS kecelakaan kapal penumpang di Indonesia terus berulang. Insiden terkini yakni KM Barcelona V terbakar di perairan Talise, Sulawesi Utara. Tiga orang tewas dan dua orang masih dalam proses pencaharian.
?
"Belum tuntas masalah tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, kini KM Barcelona terbakar di perairan Talise yang juga meminta korban jiwa. Kami berharap ada langkah terobosan dari Kementerian Perhubungan untuk memastikan kelayakan kapal penumpang di tanah air,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Selasa (22/7).
?
KM Barcelona V yang melayani rute pelayaran Manado-Tahuna dengan tujuan Manado diperkirakan terbakar pada Minggu (20/7) sekitar pukul 13.30 WIB. Sejumlah penumpang terpantau meloncat setelah menggunakan pelampung setelah melihat bagian atas KM Barcelona V mengeluarkan api dan memunculkan asap hitam pekat.
?
Huda mengatakan terus berulangnya kecelakaan kapal penumpang di Indonesia harus menjadi perhatian serius Kementerian Perhubungan. Apalagi berdasarkan data yang ada, hampir 90 persen kecelakaan kapal di Indonesia dipicu faktor kelalaian manusia.
?
"Artinya jika ada pengawasan ketat dari pihak berwenang, potensi kecelakaan fatal yang bisa merenggut nyawa manusia bisa ditekan seminimal mungkin,” katanya.
?

Baca juga:

Kapal KM Barcelona V Talaud-Manado Terbakar, Penumpang Berlompatan ke Laut

Dia mengungkapkan bentuk kelalaian manusia pemicu kecelakaan kapal mulai dari kurangnya pemeliharaan mesin, kelebihan muatan, hingga tidak diperhitungkannya stabilitas muatan. Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi standard operational procedure (SOP) Pelayaran di Indonesia.
?
"Kami menilai perlu evaluasi dan perbaikan SOP pelayaran menyangkut prosedur muatan, pengelolaan navigasi, hingga prosedur perawatan. Selain itu, harus dipastikan juga jumlah penumpang dan muatan memang sesuai dengan kapasitas kapal,” katanya.
?
Huda menilai terus berulangnya kecelakaan kapal di Indonesia menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dari Kementerian Perhubungan. Menurutnya insiden berulangnya kecelakaan kapal penumpang tidak bisa terus dibiarkan karena taruhannya ialah nyawa manusia.
?
"Kita tidak bisa membiarkan insiden demi insiden yang terjadi pada transportasi laut. Kebakaran ini menunjukkan masih lemahnya sistem keselamatan dan perlindungan penumpang transportasi laut," ujarnya.
?
Legislator PKB dari Dapil Jawa Barat VII ini mengapresiasi warga sekitar yang berinisiatif untuk membantu penumpang kapal. Ia juga mengapresiasi TIM SAR dan seluruh pihak terkait yang segera bertindak saat terjadinya kebakaran termasuk mengirimkan penumpang kapal yang terluka ke rumah sakit.
?
"Usut tuntas kebakaran kapal ini. Cari tahu sumber awal kebakaran dan apa yang menyebabkan kebakaran itu terjadi. Detail waktu awal kebakaran hingga proses kebakaran harus jelas dan detail,” tutupnya.(Pon)

Baca juga:

Ketua Komisi V DPR Kritik Pemerintah Terkait Seringnya Kecelakaan Kapal Laut

#Kecelakaan Kapal #Kementerian Perhubungan #DPR RI #Komisi V DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dukung Rel Kereta Banda Aceh-Bandar Lampung, Minta KAI Jangan Abaikan Jalur Lama
DPR mendukung pembangunan jalur kereta api Banda Aceh-Bandar Lampung. KAI pun diminta tak mengabaikan jalur lama.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
DPR Dukung Rel Kereta Banda Aceh-Bandar Lampung, Minta KAI Jangan Abaikan Jalur Lama
Indonesia
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
DPR RI menggelar rapat bersama BI dan Pemerintah. Pertemuan itu membahas perkembangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Indonesia
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly (Amure) menanggapi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikasi imunisasi lengkap dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang PAUD dan SD.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Indonesia
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Penaikan HET harus diikuti langkah pengawasan yang ketat agar tidak dimanfaatkan oknum untuk menimbun barang atau memainkan distribusi demi meraup keuntungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Bagikan