Kecelakaan Kapal Terus Berulang, DPR Desak Evaluasi SOP Pelayaran di Indonesia

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 22 Juli 2025
Kecelakaan Kapal Terus Berulang, DPR Desak Evaluasi SOP Pelayaran di Indonesia

Kapal Motor Barcelona V yang terinformasi berlayar dari Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Talaud menuju Pelabuhan Manado terbakar di sekitar perairan Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM – KASUS kecelakaan kapal penumpang di Indonesia terus berulang. Insiden terkini yakni KM Barcelona V terbakar di perairan Talise, Sulawesi Utara. Tiga orang tewas dan dua orang masih dalam proses pencaharian.
?
"Belum tuntas masalah tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, kini KM Barcelona terbakar di perairan Talise yang juga meminta korban jiwa. Kami berharap ada langkah terobosan dari Kementerian Perhubungan untuk memastikan kelayakan kapal penumpang di tanah air,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Selasa (22/7).
?
KM Barcelona V yang melayani rute pelayaran Manado-Tahuna dengan tujuan Manado diperkirakan terbakar pada Minggu (20/7) sekitar pukul 13.30 WIB. Sejumlah penumpang terpantau meloncat setelah menggunakan pelampung setelah melihat bagian atas KM Barcelona V mengeluarkan api dan memunculkan asap hitam pekat.
?
Huda mengatakan terus berulangnya kecelakaan kapal penumpang di Indonesia harus menjadi perhatian serius Kementerian Perhubungan. Apalagi berdasarkan data yang ada, hampir 90 persen kecelakaan kapal di Indonesia dipicu faktor kelalaian manusia.
?
"Artinya jika ada pengawasan ketat dari pihak berwenang, potensi kecelakaan fatal yang bisa merenggut nyawa manusia bisa ditekan seminimal mungkin,” katanya.
?

Baca juga:

Kapal KM Barcelona V Talaud-Manado Terbakar, Penumpang Berlompatan ke Laut

Dia mengungkapkan bentuk kelalaian manusia pemicu kecelakaan kapal mulai dari kurangnya pemeliharaan mesin, kelebihan muatan, hingga tidak diperhitungkannya stabilitas muatan. Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi standard operational procedure (SOP) Pelayaran di Indonesia.
?
"Kami menilai perlu evaluasi dan perbaikan SOP pelayaran menyangkut prosedur muatan, pengelolaan navigasi, hingga prosedur perawatan. Selain itu, harus dipastikan juga jumlah penumpang dan muatan memang sesuai dengan kapasitas kapal,” katanya.
?
Huda menilai terus berulangnya kecelakaan kapal di Indonesia menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dari Kementerian Perhubungan. Menurutnya insiden berulangnya kecelakaan kapal penumpang tidak bisa terus dibiarkan karena taruhannya ialah nyawa manusia.
?
"Kita tidak bisa membiarkan insiden demi insiden yang terjadi pada transportasi laut. Kebakaran ini menunjukkan masih lemahnya sistem keselamatan dan perlindungan penumpang transportasi laut," ujarnya.
?
Legislator PKB dari Dapil Jawa Barat VII ini mengapresiasi warga sekitar yang berinisiatif untuk membantu penumpang kapal. Ia juga mengapresiasi TIM SAR dan seluruh pihak terkait yang segera bertindak saat terjadinya kebakaran termasuk mengirimkan penumpang kapal yang terluka ke rumah sakit.
?
"Usut tuntas kebakaran kapal ini. Cari tahu sumber awal kebakaran dan apa yang menyebabkan kebakaran itu terjadi. Detail waktu awal kebakaran hingga proses kebakaran harus jelas dan detail,” tutupnya.(Pon)

Baca juga:

Ketua Komisi V DPR Kritik Pemerintah Terkait Seringnya Kecelakaan Kapal Laut

#Kecelakaan Kapal #Kementerian Perhubungan #DPR RI #Komisi V DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
Rel di Pekalongan Terendam Banjir, Komisi V DPR Ingatkan Rentannya Infrastruktur Kereta Api
Banjir menggenangi rel kereta di Pekalongan. Komisi V DPR pun mengingatkan soal rentannya infrastruktur kereta api di Indonesia.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Rel di Pekalongan Terendam Banjir, Komisi V DPR Ingatkan Rentannya Infrastruktur Kereta Api
Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Indonesia
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Iman menyarankan BPKH menggunakan otoritasnya untuk mengamankan fasilitas pelayanan di Arab Saudi jauh-jauh hari guna menekan harga
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Indonesia
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Tak hanya soal navigasi, Lasarus juga menerima laporan mengenai riwayat teknis armada yang kurang prima
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Indonesia
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
MK memutuskan wartawan tak bisa langsung dituntut pidana atas karya jurnalistik. DPR menilai putusan ini memperkuat perlindungan hukum jurnalis.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
Indonesia
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Hetifah mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk bergerak lebih taktis dalam mengeksekusi data kebutuhan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Januari 2026
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Indonesia
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Bencana hidrometeorologi belakangan ini menunjukkan peningkatan frekuensi dan intensitas anomali cuaca yang tidak bisa lagi dipandang remeh.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Indonesia
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
RUU tersebut disusun dalam delapan bab dengan total 62 pasal yang mengatur secara komprehensif mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
Bagikan