Kecelakaan Kapal Terus Berulang, DPR Desak Evaluasi SOP Pelayaran di Indonesia

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 22 Juli 2025
Kecelakaan Kapal Terus Berulang, DPR Desak Evaluasi SOP Pelayaran di Indonesia

Kapal Motor Barcelona V yang terinformasi berlayar dari Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Talaud menuju Pelabuhan Manado terbakar di sekitar perairan Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM – KASUS kecelakaan kapal penumpang di Indonesia terus berulang. Insiden terkini yakni KM Barcelona V terbakar di perairan Talise, Sulawesi Utara. Tiga orang tewas dan dua orang masih dalam proses pencaharian.
?
"Belum tuntas masalah tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, kini KM Barcelona terbakar di perairan Talise yang juga meminta korban jiwa. Kami berharap ada langkah terobosan dari Kementerian Perhubungan untuk memastikan kelayakan kapal penumpang di tanah air,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Selasa (22/7).
?
KM Barcelona V yang melayani rute pelayaran Manado-Tahuna dengan tujuan Manado diperkirakan terbakar pada Minggu (20/7) sekitar pukul 13.30 WIB. Sejumlah penumpang terpantau meloncat setelah menggunakan pelampung setelah melihat bagian atas KM Barcelona V mengeluarkan api dan memunculkan asap hitam pekat.
?
Huda mengatakan terus berulangnya kecelakaan kapal penumpang di Indonesia harus menjadi perhatian serius Kementerian Perhubungan. Apalagi berdasarkan data yang ada, hampir 90 persen kecelakaan kapal di Indonesia dipicu faktor kelalaian manusia.
?
"Artinya jika ada pengawasan ketat dari pihak berwenang, potensi kecelakaan fatal yang bisa merenggut nyawa manusia bisa ditekan seminimal mungkin,” katanya.
?

Baca juga:

Kapal KM Barcelona V Talaud-Manado Terbakar, Penumpang Berlompatan ke Laut

Dia mengungkapkan bentuk kelalaian manusia pemicu kecelakaan kapal mulai dari kurangnya pemeliharaan mesin, kelebihan muatan, hingga tidak diperhitungkannya stabilitas muatan. Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi standard operational procedure (SOP) Pelayaran di Indonesia.
?
"Kami menilai perlu evaluasi dan perbaikan SOP pelayaran menyangkut prosedur muatan, pengelolaan navigasi, hingga prosedur perawatan. Selain itu, harus dipastikan juga jumlah penumpang dan muatan memang sesuai dengan kapasitas kapal,” katanya.
?
Huda menilai terus berulangnya kecelakaan kapal di Indonesia menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dari Kementerian Perhubungan. Menurutnya insiden berulangnya kecelakaan kapal penumpang tidak bisa terus dibiarkan karena taruhannya ialah nyawa manusia.
?
"Kita tidak bisa membiarkan insiden demi insiden yang terjadi pada transportasi laut. Kebakaran ini menunjukkan masih lemahnya sistem keselamatan dan perlindungan penumpang transportasi laut," ujarnya.
?
Legislator PKB dari Dapil Jawa Barat VII ini mengapresiasi warga sekitar yang berinisiatif untuk membantu penumpang kapal. Ia juga mengapresiasi TIM SAR dan seluruh pihak terkait yang segera bertindak saat terjadinya kebakaran termasuk mengirimkan penumpang kapal yang terluka ke rumah sakit.
?
"Usut tuntas kebakaran kapal ini. Cari tahu sumber awal kebakaran dan apa yang menyebabkan kebakaran itu terjadi. Detail waktu awal kebakaran hingga proses kebakaran harus jelas dan detail,” tutupnya.(Pon)

Baca juga:

Ketua Komisi V DPR Kritik Pemerintah Terkait Seringnya Kecelakaan Kapal Laut

#Kecelakaan Kapal #Kementerian Perhubungan #DPR RI #Komisi V DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dukung Pemecatan ASN yang Menginjak Alquran, Tegaskan sebagai Pelanggaran Hukum Berat
ASN seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal integritas, moral, dan etika publik.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
DPR Dukung Pemecatan ASN yang Menginjak Alquran, Tegaskan sebagai Pelanggaran Hukum Berat
Indonesia
Insentif untuk Daerah Berhasil Turunkan Stunting Dianggarkan Rp 300 Miliar, DPR Nilai Terlalu Besar
Mestinya motivasi utama pemerintah daerah seharusnya bukan sekadar mengejar insentif, melainkan komitmen menurunkan angka stunting secara berkelanjutan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
Insentif untuk Daerah Berhasil Turunkan Stunting Dianggarkan Rp 300 Miliar, DPR Nilai Terlalu Besar
Indonesia
Baleg DPR Kaji Potensi Kratom Masuk RUU Komoditas Strategis
Kratom relatif kurang diketahui masyarakat luas, padahal mampu bertahan hingga kini dan memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar internasional.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Baleg DPR Kaji Potensi Kratom Masuk RUU Komoditas Strategis
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
Baleg DPR Targetkan Harmonisasi RUU Hak Cipta Rampung sebelum Akhir 2025
Saat ini Baleg fokus menyempurnakan sistem kolektivitas dan hak ekonomi bagi pencipta lagu, penyanyi, serta lembaga manajemen kolektif (LMK).
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Baleg DPR Targetkan Harmonisasi RUU Hak Cipta Rampung sebelum Akhir 2025
Indonesia
Redenominasi Rupiah, Syarat Wajibnya: Ekonomi Stabil dan Adanya Aturan Perundang-Undangan
Redenominasi rupiah di tengah kondisi ekonomi yang kuat tidak akan berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Redenominasi Rupiah, Syarat Wajibnya: Ekonomi Stabil dan Adanya Aturan Perundang-Undangan
Indonesia
Penyedotan Air Tanah Rugikan Warga, Komisi VII DPR Desak Penataan Industri Air Kemasan
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, terdapat 707 pabrik AMDK yang beroperasi di Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Penyedotan Air Tanah Rugikan Warga, Komisi VII DPR Desak Penataan Industri Air Kemasan
Indonesia
RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026, DPR Kejar Keadilan Status Pengemudi dan Transparansi Algoritma
Huda juga menekankan pentingnya transparansi algoritma yang digunakan oleh aplikator
Angga Yudha Pratama - Rabu, 12 November 2025
RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026, DPR Kejar Keadilan Status Pengemudi dan Transparansi Algoritma
Indonesia
Revisi UU Ketenagakerjaan, DPR Desak PHK Berat Harus Inkrah
Ini harus diatur lebih tegas agar tidak disalahgunakan dengan alasan ‘dirumahkan’
Angga Yudha Pratama - Rabu, 12 November 2025
Revisi UU Ketenagakerjaan, DPR Desak PHK Berat Harus Inkrah
Indonesia
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R Abdullah menilai kebijakan China yang mewajibkan influencer bersertifikat profesional patut dicontoh Indonesia untuk menata ekosistem media sosial dan memperkuat literasi digital nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Bagikan