Kecelakaan Berulang Truk ODOL di Tol Ciawi, DPR Desak Pemerintah Serius Terapkan Zero ODOL

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 02 Juni 2025
Kecelakaan Berulang Truk ODOL di Tol Ciawi, DPR Desak Pemerintah Serius Terapkan Zero ODOL

Petugas Kepolisian melakukan penanganan di lokasi kejadian di Gerbang Tol Ciawi, Kelurahan Katulampa, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/2/2025). (ANTARA/HO-Polresta Bogor Kota)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap truk over dimension over loading (ODOL). Desakan ini muncul menyusul kembali terjadinya kecelakaan beruntun di Gerbang Tol Ciawi 2, Bogor.

Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya menyoroti serius penanganan ODOL yang sudah lama menjadi masalah.

Baca juga:

Gardu Gerbang Tol Ciawi 2 Hancur Ditabrak Truk Pengangkut Galon Air Mineral, Polisi Laporkan Tidak Ada Korban Jiwa

"Kendaraan ODOL menjadi salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan," ujar Danang di Bogor.

Ia menegaskan bahwa kendaraan ODOL adalah pemicu utama kecelakaan lalu lintas di jalan tol, yang telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerugian material.

Danang menekankan pentingnya peningkatan upaya penanganan ODOL dan perlunya koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan kebijakan zero ODOL.

"Kementerian Perhubungan tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kerja sama antara Kemenhub, Kementerian Perindustrian, dan Korlantas Polri," tegasnya.

Selain itu, ia juga mendorong penguatan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan terhadap pelanggaran ODOL.

Sinergi antarlembaga sangat krusial agar kebijakan zero ODOL berjalan efektif. Danang berharap kecelakaan di Tol Ciawi ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat implementasi kebijakan zero ODOL yang selama ini belum berjalan optimal.

Baca juga:

Kecelakaan Tol Ciawi, DPR Ingatkan Kemenhub Wujudkan Zero ODOL

Sebelumnya, kecelakaan beruntun melibatkan tiga kendaraan kembali terjadi di Gerbang Tol Ciawi 2 pada Senin sekitar pukul 13.15 WIB. Kecelakaan serupa yang dipicu kendaraan ODOL juga pernah terjadi di lokasi yang sama pada 4 Februari, menewaskan delapan orang dan melukai sebelas lainnya.

Kecelakaan maut tersebut turut menghancurkan bangunan gerbang tol dan melibatkan enam kendaraan, dengan tiga di antaranya rusak terbakar dan tiga lainnya mengalami kerusakan.

#Truk ODOL #ODOL #Kecelakaan Maut #Truk Ugal-ugalan #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Indonesia
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Sayangnya, regulasi teknis pembagian keuntungan tersebut belum memiliki aturan turunan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Indonesia
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
PPPK merupakan bagian penting dari aparatur negara yang berada di garis depan pelayanan publik dan menjalankan berbagai program pemerintahan di daerah.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Juni 2026
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Tak Diantisipasi, Migrasi Besar-besaran ke Pertalite Bisa Terjadi
Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani meminta pemerintah mengantisipasi dampak kenaikan harga Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Tak Diantisipasi, Migrasi Besar-besaran ke Pertalite Bisa Terjadi
Indonesia
Mobil Listrik BYD Seruduk Pemotor Bekasi Sampai Tewas di Tempat
Petugas segera mengevakuasi jenazah korban menuju Rumah Sakit Bhayangkara TK I Pusdokkes Polri Kramat Jati
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juni 2026
Mobil Listrik BYD Seruduk Pemotor Bekasi Sampai Tewas di Tempat
Indonesia
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Usia pensiun Polri kini diperpanjang hingga 60 tahun. Komisi III DPR menegaskan, bahwa usia 60 tahun masih produktif.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Indonesia
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
DPR resmi mengesahkan RUU Polri menjadi undang-undang. Ada beberapa poin perubahan yang disorot.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan bisa membubarkan DPR lewat dekrit. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Indonesia
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
DPR RI menggelar rapat bersama BI dan Pemerintah. Pertemuan itu membahas perkembangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Indonesia
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly (Amure) menanggapi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikasi imunisasi lengkap dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang PAUD dan SD.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Bagikan