Kecelakaan Berulang Truk ODOL di Tol Ciawi, DPR Desak Pemerintah Serius Terapkan Zero ODOL
Petugas Kepolisian melakukan penanganan di lokasi kejadian di Gerbang Tol Ciawi, Kelurahan Katulampa, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/2/2025). (ANTARA/HO-Polresta Bogor Kota)
Merahputih.com - Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap truk over dimension over loading (ODOL). Desakan ini muncul menyusul kembali terjadinya kecelakaan beruntun di Gerbang Tol Ciawi 2, Bogor.
Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya menyoroti serius penanganan ODOL yang sudah lama menjadi masalah.
Baca juga:
"Kendaraan ODOL menjadi salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan," ujar Danang di Bogor.
Ia menegaskan bahwa kendaraan ODOL adalah pemicu utama kecelakaan lalu lintas di jalan tol, yang telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerugian material.
Danang menekankan pentingnya peningkatan upaya penanganan ODOL dan perlunya koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan kebijakan zero ODOL.
"Kementerian Perhubungan tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kerja sama antara Kemenhub, Kementerian Perindustrian, dan Korlantas Polri," tegasnya.
Selain itu, ia juga mendorong penguatan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan terhadap pelanggaran ODOL.
Sinergi antarlembaga sangat krusial agar kebijakan zero ODOL berjalan efektif. Danang berharap kecelakaan di Tol Ciawi ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat implementasi kebijakan zero ODOL yang selama ini belum berjalan optimal.
Baca juga:
Kecelakaan Tol Ciawi, DPR Ingatkan Kemenhub Wujudkan Zero ODOL
Sebelumnya, kecelakaan beruntun melibatkan tiga kendaraan kembali terjadi di Gerbang Tol Ciawi 2 pada Senin sekitar pukul 13.15 WIB. Kecelakaan serupa yang dipicu kendaraan ODOL juga pernah terjadi di lokasi yang sama pada 4 Februari, menewaskan delapan orang dan melukai sebelas lainnya.
Kecelakaan maut tersebut turut menghancurkan bangunan gerbang tol dan melibatkan enam kendaraan, dengan tiga di antaranya rusak terbakar dan tiga lainnya mengalami kerusakan.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera