Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengaku belum mendapat laporan apapun dari sejumlah institusi yang tengah disorot dalam kasus buron Djoko Tjandra.
Keempat institusi itu yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementeri Dalam Negeri. Mahfud akan memanggil empat institusi itu untuk meminta laporan kasus lolosnya Djoko Tjandra.
Baca Juga
Mahfud menjelaskan empat institusi yang akan dipanggil ini memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing berkaitan dengan Djoko Tjandra. Untuk Kemendagri terkait kependudukan.
Sementara kepolisian dan Jaksa Agung berkaitan dengan penegakan hukum dan keamanan. Adapun Kemenkumham terkait dengan imigrasi.
"Belum ada laporan. Kita akan koordinasi," kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (8/7).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan masyarakat harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam proses penangkapan Djoko Tjandra.
Jika pemerintah dan aparat keamanan bersedia membuka secara transparan segala proses berkaitan dengan Djoko Tjandra, dia meyakini tak akan menimbulkan kecurigaan apapun di masyarakat.
"Di dalam negara demokrasi itu masyarakat harus tahu semua proses-proses yang tidak akan menyebabkan terbongkarnya rahasia sehingga seseorang bisa tambah lari. Semua proses harus terbuka dan disoroti masyarakat," kata dia.
Djoko Tjandra menjadi buron atas kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali yang menjeratnya pada 1997 lalu. Djoko menjadi buron sejak 2009.
Baca Juga
Baru-baru ini dia diketahui masuk ke Indonesia dan sempat mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Djoko bahkan masih sempat membuat e-KTP untuk memenuhi persyaratan pengajuan PK.
Mahfud telah memerintahkan Jaksa Agung dan polisi untuk segera menangkap Djoko Tjandra saat menghadiri persidangan. (Knu)
