Djoko Tjandra tak Berstatus DPO Saat Bikin e-KTP

MerahPutih.com - Nama Djoko Tjandra tidak berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Agung di sistem percetakan e-KTP Dukcapil di Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan.

"Tapi yang pasti seseorang di DPO dan segala macam di dalam catatan data base kita gak ada. Jadi nggak ada item biodata yang menerangkan khusus DPO itu gak ada," kata Kasudin Dukcapil Jakarta Selatan, Abdul Haris saat dikonfirmasi, Senin (6/7).

Baca Juga

Kejagung Telusuri Jejak Djoko Tjandra di Malaysia

Dengan begitu, sambung Abdul Haris, tidak ada alasan dan kewenangan petugas Dukcapil menolak pelaku kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali itu untuk merekam dan mencetak e-KTP.

"Jadi ya kita tidak mungkin mempersyaratkan katakanlah orang sekarang lagi DPO datang merekam data itu kita gak ada alasan menolak," terang dia.

Menurut dia, tidak ada aturan pun petugas Dukcapil Keluraha menolak orang membuat KTP sedangkan tak ada masalah di database sistem percetakan.

"Tidak ada pasalnya, kecuali misalnya yang bersangkutan di dalam Lembaga Permasyarakatan (LP). Yang bersangkutan harus hadir nah petugas kita masuk ke LP. Nah itu kena pasal kan harus ada perizinan tapi kalau yang di LP dikeluarkan masuk ke kelurahan atas perintah LP," jelas dia

Meskipun petugas ada yang mengenali Djoko Tjandra sebagai DPO, kata dia, tidak serta-merta bisa melaporkan ke polisi dan menolak buat KTP.

Baca Juga

Djoko Tjandra Buat e-KTP Setengah Jam, Ini Penjelasan Dukcapil Jaksel

"Apalagi operator kita PJLP (pegawai penyedia jasa lainnya perorangan) di kelurahan ya kan kasusnya kan udah belasan tahun. PJLP ini kan di bawah 30 (tahun) mungkin nggak kenal. Andaikan kenal saja tidak berdaya untuk melarang (membuat e-KTP). Masa, begitu datang Pak Djoko, ini nggak bisa, saya lapor polisi," tutupnya. (Asp)