Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Puluhan warga yang mengatasnamakan Komunitas Bangsa Bersatu (KBB) menggelar aksi di depan Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, mendesak Anggota DPRD menandatangi hak interpelasinya kepada Anies-Sandi.
Koordinator Aksi sekaligus Ketua Umum (KBB) Silvia D Soembarto mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap mementingkan kontrak politiknya daripada pro terhadap rakyat kecil.
Sebab ia menduga kebijakan Anies soal penutupan Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang adalah kontrak politik kepada salah satu partai. Padahal, kebijakan itu telah melanggar UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
"Apakah ada hutang politik kepada partai tertentu?," ujar Silvia dalam orasinya di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakpus, Senin (19/2).
Padahal, lanjut dia, tidak semua Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diberikan lapak secara gratis adalah warga Jakarta. Karena itu, kebijakan menutup Jalan Jatibaru dianggap tidak pro terhadap warga Jakarta.
"Mana keadilan yang digaung-gaungkan, coba cek PKL KTP-nya DKI bukan? kebanyakan bukan. Tidak ada lagi rasa keadilan, sesuai dengan Pancasila, sila ke 4," jelanya.
Menurut Silvia, kebijakan menutup Jalan Jati Baru di Pasar terbesar di Asia Tenggara itu tak ada dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Oleh karena itu, penempatan PKL di Jalan Jati Baru tidak berlandaskan hukum yang berlaku.
"Makanya kita menuntut anggota dewan untuk segera menandatangi hak interpelasinya, mewakili kami," tandasnya. (Asp)
