Kasus Wadas dan Kendeng bakal Gerus Elektabilitas Ganjar
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui sejumlah warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Rabu (9/2/2022). ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng
MerahPutih.com - Penolakan proyek tambang batu andesit di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, membuat masyarakat bergerak untuk menolak. Penolakan ini pun berakhir ricuh hingga berbuntut penangkapan warga oleh aparat.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai insiden yang terjadi di desa Wadas dapat merontokkan elektabilitas Ganjar Pranowo yang sedang didorong maju Pilpres 2024.
Baca Juga
Kisah Trauma Warga Desa Wadas Saat Bercerita ke Gubernur Ganjar Pranowo
Pasalnya, di Jateng sendiri yang jadi lumbung suara, Ganjar dihajar dua isu kemanusiaan yakni polemik tambang Desa Wadas, dan pembangunan Pabrik Semen Kendeng.
"Remuk babak belur Ganjar secara politik. Dan bisa saja akan menggerus elektabilitasnya. Itu biasa dalam kehidupan politik. Satu kasus akan meruntuhkan banyak kebaikan yang pernah dilakukan," kata Ujang kepada wartawan, Selasa (15/2).
Ganjar memang sudah turun meninjau lokasi desa Wadas. Ia langsung melakukan pertemuan dengan warga desa membahas persoalan terkait penolakan warga atas proyek tambang batu andesit tersebut.
Baca Juga
PDIP Diprediksi Kalah Pilpres jika Paksakan Duet Ganjar-Puan
Namun, Ujang menilai upaya politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu tidak akan cukup, jika tidak ada solusi yang diambil yang lebih pro kepada warga Wadas hang kontra terhadap penambangan.
"Tak selesai hanya dengan Ganjar datang. (Masalah ini) Akan selesai jika ada solusi dan keadilan," ujarnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini tak menampik jika kasus Kendeng dan Wadas akan terus membayangi Ganjar hingga Pilpres 2024 digelar.
"Itu yang menjadi kritikan publik pada Ganjar. Jika imejnya dekat dengan rakyat kecil, maka kebijakannya pun mesti pro rakyat kecil," tutup Ujang. (Pon)
Baca Juga
Pengamat: Ada Skenario Tak Usung Ganjar agar Anies Tak Maju Pilpres 2024
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Prabowo: Terus Terang Aja Loh, Saya Tuh Nggak Dendam Sama Anies