PDIP Diprediksi Kalah Pilpres jika Paksakan Duet Ganjar-Puan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 14 Februari 2022
PDIP Diprediksi Kalah Pilpres jika Paksakan Duet Ganjar-Puan

Ketua DPR RI periode 2019-2024, Puan Maharani. (ANTARA FOTO/Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wacana menduetkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR Puan Maharani dalam Pilpres 2024 diyakini bakal berdampak buruk bagi PDI Perjuangan (PDIP), partai tempat Ganjar dan Puan bernaung.

Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu diprediksi akan mengalami kekalahan dalam kontestasi Pilpres 2024 jika memaksakan duet elite partai banteng moncong putih tersebut.

"Menurut hasil survei Kedai Kopi kalau PDI Perjuangan maju sendiri ini kalah," kata pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio dalam diskusi daring, Minggu (13/2).

Baca Juga:

Taj Yasin dan Erick Thohir Dinilai Cocok Dampingi Anies di Pilpres 2024

Hendri mengatakan, PDIP bisa mengusung capres dan cawapres sendiri tanpa berkoalisi untuk Pilpres 2024. Namun, tanpa calon dari parpol lain, calon yang diusung PDIP diyakini bakal kalah.

Ia lantas mencontohkan, Partai Gerindra yang mengusung pasangan capres dan cawapres dari satu partai dalam Pilpres 2019 lalu. Yakni, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Keduanya kalah dari pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Baca Juga:

Gerindra Belum Final Usung Prabowo di Pilpres 2024

"Sejarah juga kita pernah liat kan, Gerindra maju dua-duanya, kadernya dari mereka, Prabowo-Sandiaga, walaupun didukung oleh PAN dan PKS sebenarnya tetap kalah," ujar Hendri.

Oleh karena itu, pria yang karib disapa Hensat ini menyarankan agar PDIP berkoalisi dengan partai lain dalam gelaran Pilpres 2024.

"Masa iya sih PDI Perjuangan mau mengulang kesalahan itu," kata Hensat. (Pon)

Baca Juga:

Anies Punya Modal Kuat untuk Bertarung di Pilpres 2024

#Puan Maharani #Pilpres 2024 #Pilpres #PDIP #Partai Politik #Ganjar Pranowo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Indonesia
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Puan Maharani meminta Kemlu berkoordinasi dengan Malaysia terkait dampak asap karhutla di Kalimantan yang dapat dirasakan hingga negara tetangga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Indonesia
Ganjar Pranowo Datang, Lagu 'Flabomora' Berkumandang di NTT
Para ibu setempat melantukan lirik lagu yang menyentuh hati, nada senduh dan teduh menenangkan perasaan.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Ganjar Pranowo Datang, Lagu 'Flabomora' Berkumandang di NTT
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Bagikan