Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis lima tahun pidana penjara dan denda Rp 400 juta subsider pidana badan selama enam bulan kurungan terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Hakim menyatakan Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap Rp 25,7 miliar terkait izin ekspor benih bening lobster atau benur.
Duit suap itu diberikan guna mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benur kepada PT DPPP dan para eksportir lainnya.
Baca Juga:
ICW Kritik Tuntutan 5 Tahun Edhy Prabowo: Hina Rasa Keadilan
"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama," kata hakim saat membacakan putusan, Kamis (15/7).
Edhy juga harus membayar uang pengganti R p9.687.447.219 dan uang sejumlah USD 77.000 dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan.
Apabila uang pengganti tidak dibayar setelah satu bulan putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita untuk menutupi uang pengganti. Apabila aset Edhy tidak cukup maka Edhy harus dihukum pidana badan selama dua tahun.
Selain pidana badan dan denda, bekas elite Partai Gerindra itu juga dijatuhi hukuman berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun sejak selesai menjalani masa pidana.
Edhy terbukti melanggar pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.
Baca Juga:
Edhy Prabowo Dituntut 5 Tahun Penjara, Febri Diansyah: Inilah KPK Era Baru
Dalam menjatuhkan putusan majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Hal memberatkan Edhy Prabowo dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan KKN.
"Terdakwa selaku penyelenggara negara yaitu menteri tidak memberikan teladan yang baik," kata hakim.
Sementara itu untuk hal meringankan, Edhy dinilai bersikap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, dan sebagian aset sudah disita. (Pon)
Baca Juga:
