Kasus Penembakan Warga Sipil Oleh Aparat Terus Terjadi, TNI dan Polisi Harus Evaluasi

MerahPutih.com - Sejumlah insiden penembakan yang melibatkan aparat TNI dan Polri beberapa kali terjadi dalam kurun waktu terakhir dan menuai perhatian publik.

Di antaranya, kasus polisi tembak polisi yang dilakukan oleh eks Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar di halaman Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat, Jumat (22/11/2024).

Kemudian pada Minggu (24/11/2024), ada pula insiden penembakan yang dilakukan oleh oknum anggota Polrestabes Semarang kepada seorang siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah.

Lalu pada Rabu (27/11/2024), terjadi insiden penembakan oleh oknum polisi Polresta Palangka Raya Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto terhadap warga sipil Budiman Arisandi asal Banjarmasin yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Baca juga:

Kasus Penembakan di Tol Tangerang-Merak Jadi Pintu Masuk Evaluasi Penggunaan Senjata Api di Tubuh TNI

Terbaru pada Kamis (2/1/2025), terjadi insiden penembakan terhadap bos rental mobil di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak, Banten, yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Laut (AL).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati menilai aturan tentang penggunaan senjata api oleh aparat keamanan harus ditinjau ulang, menyusul sejumlah insiden penembakan oleh aparat kepolisian dan anggota TNI yang terjadi beberapa waktu terakhir.

"Aturan tentang pemegang senjata api sepertinya harus ditinjau ulang. Misal, pemegang senjata api harus dilakukan serangkaian test secara berkala, termasuk test psikologi yang rentang waktunya tidak terlalu lama," kata Sari dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut, kata dia, perlu dilakukan mengingat tantangan dan tugas yang diemban oleh aparat keamanan sangat berat, yang kemungkinan bisa mempengaruhi pula aspek psikologis.

Ia tetap mengajak publik untuk melihat secara berimbang bahwa merupakan suatu fakta apabila lebih banyak aparat keamanan yang mematuhi SOP (standar operasional prosedur) penggunaan senjata api, ketimbang oknum yang melakukan pelanggaran.

"Biar fair, ya. Bahwa kita melihat persoalan harus clear untuk perbaikan kedepannya, bukan niat yang lain," ujarnya. (*)