Kasus OTT Restitusi Pajak, Rumah Kepala KPP Banjarmasin Digeledah KPK

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 20 Februari 2026
Kasus OTT Restitusi Pajak, Rumah Kepala KPP Banjarmasin Digeledah KPK

Rumah milik Kepala KPP Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo di Klaten digeledah KPK, Jumat (20/2). (Foto: Merahputih.com/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua rumah milik Kepala KPP Banjarmasin, Mulyono Purwo Wijoyo, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait restitusi pajak.

Dua rumah tersebut berlokasi di Jalan Cemara, Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Penggeledahan dilakukan pada Kamis (19/2) sekitar pukul 11.00 WIB.

Ketua RW 02 Kelurahan Klaten, Marsudianto, mengungkapkan dirinya diminta menjadi saksi dalam proses penggeledahan tersebut.

“Saya diminta KPK menjadi saksi penggeledahan rumah tersangka kasus korupsi Mulyono pada Kamis kemarin,” ujar Marsudianto, Jumat (20/2).

Baca juga:

KPK Tetapkan Mulyono Purwo Wijoyo Tersangka Korupsi Restitusi Pajak KPP Madya Banjarmasin

Menurut Marsudianto, terdapat dua lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan, yakni rumah nomor 16 dan 17. Namun, dari hasil pemeriksaan selama kurang lebih 1,5 jam, tim KPK tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.

“Selama penggeledahan berlangsung, KPK tidak menemukan barang yang dicari dalam kasus ini,” katanya.

Ia menjelaskan, petugas datang menggunakan dua mobil dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di setiap sudut rumah, termasuk ruang tamu, kamar tidur, ruang kerja, hingga kamar anak.

“Semuanya ruang-ruang, kamar tidur, ruang kerja, ruang anak, sudah diteliti satu per satu, pelan-pelan selama 1,5 jam,” jelasnya.

Baca juga:

KPK Ungkap Skandal Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Terima Rp 800 Juta

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan di rumah Mulyono di Klaten.

“Kami akan memperbarui hasil penggeledahan di rumah Mulyono di Klaten,” ujarnya singkat.

Kasus ini merupakan bagian dari pengembangan perkara OTT terkait dugaan korupsi restitusi pajak yang tengah ditangani KPK. (Ismail/Jawa Tengah)

#KPK #Kasus Korupsi #Ott Kpk #Mulyono
Bagikan

Ananda Dimas Prasetya

Penulis, editor, dan praktisi konten digital dengan latar belakang akademis di bidang jurnalistik serta pengalaman dalam penyusunan artikel berita, konten informatif, dan optimasi mesin pencari (SEO). Lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi, Jurusan Jurnalistik, Universitas Padjadjaran (2007–2014) dengan pemahaman mendalam mengenai kaidah jurnalistik, etika media, verifikasi informasi, dan teknik penulisan profesional. Berfokus pada pengembangan konten yang mengutamakan akurasi, relevansi, dan nilai informasi bagi pembaca. Memastikan artikel disusun melalui proses riset, verifikasi sumber, dan pengolahan data cermat guna menjamin kualitas informasi yang disajikan. Berbagai topik yang menjadi perhatian meliputi pemerintahan, ekonomi, pendidikan, teknologi, budaya, hiburan (musik & film), gaya hidup, motorsports, hingga isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
KPK Temukan Dugaan Intervensi BPK Pusat dalam Perubahan Audit Pemkab Muara Enim
KPK menemukan petunjuk dugaan intervensi BPK pusat dalam kasus suap audit Pemkab Muara Enim. Hasil audit yang semula WDP diduga berubah menjadi WTP.
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 24 menit lalu
KPK Temukan Dugaan Intervensi BPK Pusat dalam Perubahan Audit Pemkab Muara Enim
Indonesia
KPK Ungkap Peran Pemilik Maktour dalam Kasus Kuota Haji 2024, Diduga Inisiasi Skema 50:50
KPK mengungkap dugaan peran pemilik Maktour, Fuad Hasan Masyhur, dalam perubahan skema kuota haji tambahan 2024 dari 92:8 menjadi 50:50.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 25 Juni 2026
KPK Ungkap Peran Pemilik Maktour dalam Kasus Kuota Haji 2024, Diduga Inisiasi Skema 50:50
Berita
KPK Dalami Peran Hilman Latief dalam Pembagian Kuota Haji Tambahan 20 Ribu Jemaah
KPK mendalami peran Hilman Latief dalam pembagia kuota haji tambahan. Sebab, ada tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah.
Soffi Amira - Kamis, 25 Juni 2026
KPK Dalami Peran Hilman Latief dalam Pembagian Kuota Haji Tambahan 20 Ribu Jemaah
Indonesia
Kasus Korupsi BRI dan Telkom Naik Penyidikan, KPK Sudah Kantongi Sejumlah Nama
KPK sudah mengantongi sejumlah nama dalam kasus korupsi BRI dan Telkom. Kasus ini juga sudah naik ke penyidikan.
Soffi Amira - Kamis, 25 Juni 2026
Kasus Korupsi BRI dan Telkom Naik Penyidikan, KPK Sudah Kantongi Sejumlah Nama
Indonesia
KPK Bantarkan Penahanan Yaqut Cholil Qoumas, Jalani Rawat Inap di RS Polri
KPK bantarkan penahanan eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Ia sedang menjalani perawatan di RS Polri.
Soffi Amira - Kamis, 25 Juni 2026
KPK Bantarkan Penahanan Yaqut Cholil Qoumas, Jalani Rawat Inap di RS Polri
Indonesia
Tak hanya Penjarakan Koruptor, Kejaksaan Kembalikan Rp 19,6 Triliun ke Kas Negara
Kejaksaan mampu mengembalikan Rp 19,6 triliun ke kas negara sepanjang 2025. 

Dwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
Tak hanya Penjarakan Koruptor, Kejaksaan Kembalikan Rp 19,6 Triliun ke Kas Negara
Indonesia
Penahanan Tersangka Kuota Haji Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Ditangguhkan
Status penahanan Yaqut sempat dialihkan menjadi tahanan rumah pada 19 Maret 2026 atas permohonan keluarga, namun kembali ditahan di rumah tahanan KPK pada 24 Maret 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Juni 2026
Penahanan Tersangka Kuota Haji Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Ditangguhkan
Indonesia
KPK Rampas Aset Triliunan Rupiah dari Kasus PT Taspen dan Kemnaker, Tegaskan Pemulihan Hak Publik
KPK tegaskan pemberantasan korupsi tidak hanya memenjarakan pelaku, tetapi juga memulihkan hak publik melalui perampasan aset dalam kasus PT Taspen dan Kemnaker.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 24 Juni 2026
KPK Rampas Aset Triliunan Rupiah dari Kasus PT Taspen dan Kemnaker, Tegaskan Pemulihan Hak Publik
Indonesia
KPK Periksa Legislator NasDem Nabil Husein, Usut Aliran Uang Kasus Rita Widyasari
Kali ini penyidik mendalami aliran uang yang diduga berasal dari produksi batu bara per metrik ton. 

Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
KPK Periksa Legislator NasDem Nabil Husein, Usut Aliran Uang Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Nadiem Makarim Curhat di Sidang Korupsi Chromebook, Menyesal Jadi Menteri?
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 ini mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai saran kolega
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
Nadiem Makarim Curhat di Sidang Korupsi Chromebook, Menyesal Jadi Menteri?
Bagikan