Kasus Novel, Rencana Pembentukan Tim Gabungan Polri-KPK Dinilai Terlambat
Penyidik KPK Novel Baswedan di Singapura, Selasa (15/8). (ANTARAFOTO/Monalisa)
MerahPutih.com - Penyidik senior KPK Novel Baswedan menolak rencana pembentukan tim gabungan Polri-KPK untuk menyelidiki kasusnya.
"Kalau ada yang mengatakan ingin membentuk tim gabungan KPK-Polri saya kira itu tidak tepat karena itu dibicarakan setelah perkara atau setelah peristiwa ini terjadi lebih dari 3 bulan, seandainya KPK ikut dalam tim itu, KPK-nya bisa berbuat apa?" kata Novel di Singapore National Eye Centre (SNEC), Singapura, Selasa (15/8).
Novel menginginkan pembentukan tim pencari fakta (TPF) independen yang tidak mengandung unsur kepolisian untuk mengungkap kasusnya.
"Jadi tim gabungan pencari fakta tentunya tidak melibatkan anggota Polri, tapi melibatkan profesional, akademisi dan ahli-ahli lainnya yang kemudian bisa menjadikan suatu kinerja untuk melakukan pendalaman terkait peristiwa itu," ungkap Novel.
Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan ingin membentuk tim gabungan KPK-Polri yang memiliki wewenang projusticia untuk mengungkap pelaku penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan.
"Saya ingat ketika awal terjadinya peristiwa, KPK menawarkan diri untuk membantu, dan kemudian disampaikan bahwa itu tidak sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) KPK, saya setuju dengan itu, saya bisa memahami. Tapi ketika sekarang baru dibilang seperti itu, saya kira waktunya sudah tidak tepat lagi," kata Novel.
Novel bahkan meminta dibentuk adanya tim gabungan pencari fakta yang beranggotakan unsur di luar kepolisian.
"Tentunya bagi polri ini akan menguntungkan, akan ada suatu fakta objektif yang oleh Kapolri bisa dilihat apakah benar indikasi-indikasi yang selama ini beredar bahwa staf-staf di bawahnya tidak serius atau ada masalah dalam penanganan perkara ini, saya kira itu baik bila dilihat secara profesional itu bisa dijadikan bahan pembanding. Kita berharap ke depan Polri bisa jadi lebih baik, bisa menjadi bahan instrospeksi saya pikir itu," tegas Novel.
Novel juga mengaku siap mengungkapkan nama jenderal kepolisian yang sebelumnya ia duga ikut dalam peristiwa penyerangannya itu kepada tim pencari fakta.
"Soal nama jenderal yang saya sebut yang lagi yang saya sampaikan terkait dengan peristiwa-peristiwa teror itu adalah konsumsi untuk tim gabungan pencari fakta karena kalau saya sampaikan ke penyidik itu hanya membebani pekerjaan-pekerjaan mereka yang toh juga tidak akan membuat mereka menyelesaikan tugasnya dengan baik," tambah Novel. (*)
Sumber: ANTARA
Bagikan
Berita Terkait
Ketua KPK: Modus OTT kini Menggunakan Pola Layering
KPK Gunakan AI untuk Periksa LHKPN, Ribuan Pejabat Dinilai dengan Sistem Skor
Sepanjang 2025, KPK Tangani 48 Perkara Suap dan Lakukan 11 OTT
Perkuat Asset Tracing, KPK Kembalikan Aset Korupsi Rp 1,53 Triliun ke Kas Negara
Komisi III DPR Gelar Raker dengan KPK Bahas Anggaran dan Rencana Kerja 2026
KPK Kembangkan Penyidikan Suap Pajak, PPh dan PPN Ikut Disorot
Jaksa Soroti Selisih Harga Chromebook di E-Catalog yang Lebih Mahal daripada Marketplace
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Uang Rp 450 Juta dan USD 30 Ribu dari Vendor Chromebook
Gandeng BPK, KPK Mulai Telusuri Kasus Korupsi Kuota Haji Tambahan
Tersangka Gus Alex Irit Bicara Usai Diperiksa KPK, 3 Pertanyaan Kasus Haji Dijawab Sama