Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis mantan Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Mulyana 4 tahun dan 6 bulan penjara karena dinilai terbukti menerima suap dari Sekjen Komite Olahraga Nasional (KONI) Ending Fuad Hamidy.
Mulyana juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan.
Baca Juga:
"Menyatakan terdakwa Mulyana secara sah terbukti melakukan tindak pidana korupsi," kata Hakim Ketua Mochamad Arifin di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (12/9).
Dalam pertimbangannya untuk hal yang memberatkan, majelis hakim menilai Mulyana tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi yang tengah gencar dilakukan pemerintah.
"Untuk hal yang meringankan, terdakwa dinilai belum pernah menjalani proses hukum," ujar Hakim Arfini.
Mulyana terbukti menerima uang suap dan mobil Fortuner dari Ending. Hakim menyebut bahwa uang suap dan mobil yang diterima Mulyana telah dikembalikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Secara rinci Mulyana mendapat satu unit mobil Fortuner VRZ TRD warna metalik nomor polisi B-1749-ZJB oleh Ending Fuad Hamidy, dan satu buah kartu ATM debit BNI dengan saldo kurang-lebih senilai Rp 100 juta dan uang Rp 300 juta. Mulyana juga mendapat satu buah ponsel merek Samsung Galaxy Note 9, melalui Sekjen KONI Johny E Awuy.
Adapun pengajuan Justice Collaborator (JC) oleh Mulyana ditolak oleh hakim. Menurut hakim, Mulyana tidak menenuhi syarat sebagai JC.
Selain Mulyana, hakim juga memvonis staf Kemenpora Adhi Purnomo dan Eko Triyanta dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Mereka terbukti menerima suap dari Ending.
Baca Juga:
KPK Telusuri Uang Rp400 Juta dari Pejabat KONI ke Menpora Imam Nahrawi
Hakim menyatakan Mulyana terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
Sementara itu Adhi dan Eko terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.(Pon)
Baca Juga:
KPK Minta Menpora Imam Nahrawi Hadiri Sidang Suap Dana Hibah KONI
