Kasus Corona tak Terkendali, Satgas COVID-19 Salahkan Masyarakat tidak Disiplin

MerahPutih.com - Jubir Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito menduga, penyebab terjadinya peningkatan kasus belakangan ini tidak disiplinnya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Wiku mengatakan, masyarakat cenderung tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan saat pergi ke tempat wisata.

Baca Juga

Penderita COVID-19 di Indonesia Melonjak 3.269 Pasien

“Rupanya masyarakat pergi ke tempat wisata dan tidak menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin,” kata Wiku dalam diskusi di Graha BNPB, Jumat (4/9).

“Terlihat akhirnya penyakitnya jadi meningkat drastis di saat-saat ini. Jadi ini pelajaran buat kita semuanya dengan kondisi yang ada,” kata dia.

Ia mengatakan, masyarakat perlu dijelaskan lebih detail agar penerapannya tepat.

“Penggunakan maskernya itu harus betul-betul tepat gitu ya, digunakan di seluruh permukaan muka, terutama menutupi batang hidung, pipi sampai dengan dagu dan pastikan itu selalu tertutup dengan baik.” ujar dia.

Selain itu, kata Wiku, cara membukanya pun juga harus tepat. “Dipegang talinya dan selalu cuci tangan sebelum dan setelahnya untuk memastikan bahwa kita tidak menyentuh bagian yang potensial terkontaminasi,” ucap dia.

Selain itu, Wiku mengatakan bahwa masyarakat kerap lupa untuk menjaga jarak. Ia pun mengingatkan masyarakat tuntuk menghindari berdekatan dengan orang tua, ibu hamil, atau anak-anak yang berisiko tinggi tertular COVID-19.

“Jangan sampai terjadi kontak dengan mereka. Karena belum tentu kita tidak bebas dari COVID. Itu selalu harus dijaga,” ucap dia.

Kenaikan itu terjadi akibat laporan kasus baru yang besar dari beberapa provinsi dengan akumulasi kasus COVID-19 cukup banyak seperti DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Wiku menyebut kondisi itu mengkhawatirkan karena Indonesia telah mengalami enam bulan berjuang melawan pandemi tapi dihadapkan dengan fakta penambahan kasus yang semakin tinggi.

"Hal ini terjadi mungkin karena salah satunya adalah libur panjang yang baru saja kita alami bersama dan rupanya masyarakat pergi ke tempat wisata dan mungkin tidak menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin," kata ahli dalam bidang kebijakan kesehatan dan akademisi Universitas Indonesia itu.

Minimnya penerapan protokol kesehatan itu membuat kenaikan drastis jumlah kasus baru akhir-akhir ini. Wiku menegaskan bahwa kenyataan itu harus menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk terus menerapkan protokol pencegahan COVID-18 dengan disiplin.

Protokol kesehatan harus digunakan dengan tepat, seperti selalu memakai masker yang menutupi hidung dan mulut serta berhati-hati ketika membukanya.

Dia juga memberi contoh bagaimana terkadang masyarakat lengah menjaga jarak ketika sedang makan atau berada di sekitar keluarga.

Ia memint pemda harus memperhitungkan berbagai tahapan untuk mengizinkan aktivitas warga di tengah pandemi. Pemda juga harus mengevaluasi kebijakan dan menyikapi hasil kajian dengan cepat.

"Jadi silakan pemda mencari solusi untuk menekan kasusnya," kata Wiku.

Wiku mengapresiasi Pemda Depok dan Bogor yang menerapkan kebijakan jam malam. Warga Bogor dan Depok hanya diperbolehkan beraktivitas hingga pukul 20.00 WIB.

"Hal seperti inilah yang harus dilakukan oleh pemda sebagai satgas di tingkat kab/kota atau provinsi agar segera mengambil langkah cepat, agar kondisinya terkendali," tutur Wiku.

Pemerintah membebaskan pemda memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan. Seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

“Sanksi yang dimaksud berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, atau penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha,” bunyi aturan tersebut.

Baca Juga

Ditunggu Penilaian Badan POM Pada Vaksin COVID-19 Bandung

Inpres mewajibkan sanksi diatur dalam peraturan daerah masing-masing. Baik berupa peraturan gubernur (pergub), peraturan bupati (perbup), hingga peraturan wali kota (perwali).

Penyusunan peraturan kepala daerah harus disesuaikan dengan kearifan lokal. Setiap kepala daerah harus berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait. (Knu)